Dugaan Kepentingan Iklan Rokok demi Jam Kick-off Malam Hari dan Bantahan PSSI

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Afrizal Rosikhul Ilmi

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan hari ini melanjutkan permintaan keterangan terhadap pihak terkait, di antaranya dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Ihwal polemik jam pertandingan atau kick-off Arema FC vs Persebaya yang digelar malam hari, PSSI berdalih hal itu sudah sesuai dengan rekomendasi dari kepolisian setempat.

"Itu tidak ada masalah, yang penting sudah ada rekomendasi dari kepolisian. Ada rekomendasi ya (pertandingan) berjalan, tapi kalau polisi enggak kasih rekomendasi, ya kita enggak jalan," kata Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, Erwin Tobing di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Erwin pun mengklaim, PSSI juga sudah memberikan pertimbangan kepada kepolisian soal waktu pertandingan. Bahkan, jelas dia, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan melibatkan panitia pelaksana dan polisi.

"Kasih pertimbangan. Ada dialog, ada rapat, ada rakor panitia pelaksanaan dan kepolisian. Yang penting polisi memberikan rekomendasi ya jalan," ujarnya.

Meski demikian, Erwin enggan memerinci pertimbangan apa yang diberikan oleh PSSI kepada polisi. "Tanya ke polisi," ucap dia.

Erwin juga membantah pernyataan TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang menduga adanya pihak tertentu yang mengatur agar jadwal pertandingan tetap digelar pada malam hari. Dia menyebut, laga Arema FC dan Persebaya dilakukan setelah ada dialog dengan semua pihak terkait.

"Tanya ke sana, tanya ke sana (TGIPF). Ada rapat koordinasi, semua ada di situ panitia pelaksana, ada polres-polres. Setelah ada dialog. Karena banyak juga yang kita penuhi perpindahan jam (pertandingan), banyak, banyak. Bukan hanya ini," ungkap dia.

"Karena kan kita juga harus mengatur jadwal berikutnya. Karena kan kita kan melihat diskusi, apa hambatannya. Ternyata kesepakatan ada, polres merestui, ya sudah jalan. Polres kasih rekomendasi ke polda ya sudah kita jalan," imbuhnya.

Disamping itu, Erwin juga membantah tidak ada kepentingan iklan tertentu dalam keputusan untuk tetap menggelar pertandingan pada malam hari. "Enggak ada (kepentingan iklan)," jelasnya.

Sebelumnya, anggota TGIPF, Rhenald Kasali mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait yang mengatur jadwal pertandingan Arema FC dan Persebaya digelar pada malam hari. Sebab, jelas dia, TGIPF mempertanyakan alasan kepolisian seolah tunduk ketika Polres Malang mengusulkan agar waktu laga kedua tim itu diubah dari malam menjadi sore hari.

"Ada surat dari Kapolres (Malang) yang meminta agar dilaksanakan sore hari. Terus kemudian diminta oleh PT LIB agar dilakukan pada malam hari. Kalau memang itu ditolak mengapa polisi kalah? Mengapa polres kalah? Mengapa polres kalah dan harus tetap dijalankan pada malam hari?" ucap Rhenald di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Rhenald menyebut, diduga ada pihak tertentu yang memiliki kekuatan untuk mengatur jadwal pertandingan Arema FC dan Persebaya. Sehingga laga tersebut tetap dilaksanakan pada malam hari.

"Jadi kami juga mempertanyakan mengapa ada seperti ini. Ada indikasi-indikasi, misalnya kenapa jadinya malem itu juga. Kemungkinan besar di situ ada pihak tertentu yang mempunyai kekuatan untuk mengatur tetap menjadi malam hari," ungkap dia.

Meski demikin, Rhenald enggan menyebutkan pihak yang dimaksud itu. Namun, ia memastikan pihak tersebut bakal dipanggil oleh TGIPF untuk memberikan klarifikasi.

"Saya belum bisa, kita belum bisa sebutkan walaupun saudara-saudara sudah bisa menciumnya," ujar dia.

Selain itu, sambung Rhenald, ada dugaan bahwa terdapat kepentingan iklan rokok di balik waktu penyelenggaraan sepak bola nasional pada malam hari. Sebab, dia mengungkapkan, laga tersebut biasanya digelar sekitar pukul 21.30 WIB untuk mengakomodasi iklan rokok.

"Kalau kemarin kan (pertandingan Arema FC dan Persebayap tidak jam setengah 10 malam. Tapi banyak sekali hal-hal seperti ini dilakukan setengah 10 malam. Kami juga mendengar mungkin itu salah satunya mengakomodir, mungkin ya, kemungkinan mengakomodir iklan rokok yang baru mulai diizinkan keluar di jam setengah 10 malam," jelas dia.

Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akmal Marhali menggambarkan situasi dalam rapat koordinasi antara pengurus PSSI dan TGIPF Tragedi Kanjuruhan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Selasa (11/10/2022) siang WIB. Akmal menjelaskan situasi masih berlangsung kondusif, di mana PSSI berusaha menjelaskan bahwa mereka tidak dalam posisi yang bertanggung jawab atas tragedi di Stadion Kanjuruhan.

Hal itu tercantum dalam 'Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tahun 2021'. 

"PSSI menyampaikan bahwa mereka punya aturan untuk tidak bertanggung jawab terhadap kasus ini," kata Akmal saat jeda istirahat, Selasa.

Pasal 3 tentang tanggung jawab dalam regulasi itu berbunyi; 

1. Panpel wajib, dengan biayanya sendiri, bertanggung jawab secara penuh untuk:

a. Mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI melalui peraturan ini dan juga semua peraturan, arahan, pedoman, dan surat edaran PSSI yang terkait lainnya;

b. Mematuhi semua hukum yang berlaku;

c. Membayar seluruh pajak, ongkos, bea, dan biaya lainnya yang harus dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap peraturan ini, kecuali jika secara tegas disebutkan lain dalam peraturan ini atau peraturan PSSI terkait lainnya;

d. Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini; dan

e. Menunjuk petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer).

2. Petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer) wajib:

a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur keselamatan dan keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko;

b. Menjadi penghubung utama antara otoritas publik dan panpel yang berkaitan dengan pengelolaan keselamatan dan keamanan untuk pertandingan;

c. Mengelola operasi keselamatan dan keamanan pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan

d. Memastikan bahwa infrastruktur stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.

3. Petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer) harus terlatih dan berpengalaman dalam hal pengendalian massa, keselamatan dan keamanan pada rangkaian pertandingan/turnamen sepakbola serta memiliki kualifikasi sesuai dengan kerangka hukum nasional yang relevan (jika ada).

"Jadi awalnya mereka menyampaikan bahwa mereka tidak bertanggung jawab, tapi ujung-ujungnya mereka terima masukan kita semua sebagai masukan yang baik," kata Akmal.

Akmal masih menanti hasil akhir rapat tersebut untuk dapat menyimpulkan hukuman apa yang akan diterapkan kepada PSSI.

"Tapi belum sampai pada kesimpulan nanti tanggung jawabnya akan seperti apa," tambahnya. 

Juru bicara PSSI dalam Tragedi Kanjuruhan, Ahmad Riyadh memastikan pihaknya tidak lari dari tanggung jawab dalam menangani Tragedi Kanjuruhan. Dia mengakui PSSI tidak sempurna dan siap menerima masukan-masukan dari para pihak termasuk saran dan rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF.

"Kita yakin tidak ada yang sempurna, PSSI tidak sempurna, pasti perlu masukan masukan, perlu usulan dari semua lapisan masyarakat. Ini tokoh tokohnya sudah kumpul semua, jadi kita harapkan dengan masukannya ke depan akan jadi lebih baik bagi persepakbolaan nasional kita," kata Riyadh usai rapat koordinasi dengan TGIPF di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.

Mengenai desakan masyarakat agar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur, Riyadh mengatakan itu adalah bagian dari hak masyarakat. Tapi, kata dia, keputusan mengenai hal itu hanya bisa dilakukan melalui Kongres PSSI.

"Itu hak, terima kasih masyarakat sudah mengkritik," kata dia.

"Pokoknya bentuk tanggung jawab tidak harus mundur, tapi dengan membuktikan PSSI menjadi lebih baik," tegasnya.