Ustadz Adi Hidayat: Prinsip Muhammadiyah tidak Mengganggu Keyakinan Orang Lain
Ustadz Adi Hidayat mengisi tabligh akbar pra-Muktamar ke-48 Muhammadiyah.
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Tabligh akbar sekaligus acara pra-Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-48 berlangsung khidmat di Edutorium Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Sabtu (8/10/2022). Ribuan jamaah menyaksikan dengan seksama apa yang disampaikan pengisi acara, Ustadz Adi Hidayat.
Ustadz Adi sebelum memulai ceramahnya menegaskan dirinya adalah seorang kader Muhammadiyah. Ia juga menjelaskan alasan mengapa mesti bangga menjadi kader Muhammadiyah.
"Kita punya tiga alasan utama. Pertama, berbagi. Saya ingin menegaskan kembali kader Muhammadiyah itu ketika terhubung dengan persyarikatan Muhammadiyah sejatinya adalah di antara umat Nabi yang mendudukkan jalan hidupnya ikut petunjuk nabi secara riil melalui cicit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," kata Ustadz Adi.
Ia juga menyampaikan bagaimana prinsip Muhammadiyah tidak mengganggu keyakinan orang lain, hormati keyakinan orang lain, dan toleransi dengan agama yang dianut orang lain. Jadi jangan pernah mengganggu. Jangan pernah merusak tapi juga jangan campur adukkan keyakinan.
"Saya mengingatkan tidak boleh sedikitpun ada paham dalam Muhammadiyah yang mengatakan misal semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu tidak boleh," katanya.
Ustadz Adi mengatakan kehidupan bangsa ini mengalami krisis etika dan moral. "Dengan momen muktamar harus mengembalikan jati diri kita untuk menginspirasi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang kita cintai. Kirim pesan kepada Muhammadiyah bahwa tidak ada kader yang korupsi, terpolarisasi, dekat dengan radikalisme," terangnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa umat Muhammadiyah tidak hanya menghadirkan muktamar sebagai keramaian saja. Namun, juga manfaat bagi negeri ini.
"Jadi jangan sampai membahas sesuatu di muktamar kecuali itu bermanfaat. Jangan sampai terpilih pemimpin Muhammadiyah kecuali orang yang memiliki nilai kemaslahatan. Jangan sampai dibahas kebijakan kecuali ada manfaat dan kemaslahatan bagi warga juga perserikatan," ujarnya.