Pihak Berwenang India Kenakan Hukuman Kejam terhadap Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pihak berwenang di India semakin sering menggunakan hukuman yang kejam dan kasar terhadap Muslim. Human Rights Watch menganggap tindakan tersebut telah melanggar hukum.

Di beberapa negara bagian yang diperintah oleh Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP), pihak berwenang telah menghancurkan rumah dan properti Muslim tanpa izin resmi. Sementara aksi terbaru, beberapa pria Muslim dicambuk di depan umum karena dituduh mengganggu festival Hindu.

“Pihak berwenang di beberapa negara bagian India melakukan kekerasan terhadap Muslim sebagai semacam hukuman ringan,” kata Direktur Asia Selatan di Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly, dikutip di Nation, Sabtu (8/10/2022).

Ia menyebut pejabat yang secara terang-terangan mengabaikan aturan hukum, seolah-olah mengirimkan pesan kepada publik bahwa Muslim dapat didiskriminasi dan diserang.

Pada 4 Oktober 2022, di distrik Kheda, negara bagian Gujarat, polisi menangkap 13 orang karena diduga melemparkan batu ke pesta tarian upacara 'garba' selama festival Hindu. Seorang petugas polisi dengan pakaian sipil dan mengenakan sarung pistol difilmkan di depan umum, mencambuk beberapa pria Muslim dengan tongkat, sementara petugas lainnya menahan orang-orang itu di tiang listrik.

Dalam video yang ditayangkan dan bahkan dipuji di beberapa jaringan berita televisi pro-pemerintah, beberapa petugas polisi berseragam menyaksikan aksi cambuk dan memukul terdakwa dengan tongkat. Sementara kerumunan pria dan wanita yang ada bersorak dan bertepuk tangan.

Polisi India lantas memerintahkan dilakukan penyelidikan, hanya setelah muncul banyak kritik di media sosial terhadap rekaman video tersebut.

Dua hari sebelumnya pada 2 Oktober di distrik Mandsaur, negara bagian Madhya Pradesh, polisi mengajukan kasus percobaan pembunuhan dan kerusuhan terhadap 19 pria Muslim . Mereka dituduh melemparkan batu ke sebuah acara garba dan menahan tujuh dari mereka.

Dua hari kemudian, tanpa izin resmi apa pun, pihak berwenang menghancurkan rumah tiga pria tersebut, mengklaim jika rumah-rumah tersebut dibangun secara ilegal.

Pada bulan April, pihak berwenang di distrik Khargone di negara bagian Madhya Pradesh, distrik Anand dan Sabarkantha di negara bagian Gujarat, dan lingkungan Jahangirpuri di Delhi menanggapi bentrokan komunal dengan menghancurkan properti, yang sebagian besar milik Muslim.

Bentrokan terjadi setelah prosesi keagamaan pria Hindu bersenjata melewati daerah Muslim selama festival Hindu. Orang-orang itu meneriakkan slogan-slogan anti-Muslim di depan masjid sementara polisi gagal mengambil tindakan.

Pihak berwenang mencoba untuk membenarkan aksi pembongkaran dengan mengklaim bangunan itu ilegal. Tetapi, tindakan dan pernyataan mereka menunjukkan penghancuran itu dimaksudkan sebagai hukuman kolektif bagi umat Islam, meminta mereka bertanggung jawab atas kekerasan selama bentrokan komunal.

“Rumah-rumah yang terlibat pelemparan batu akan menjadi puing-puing,” kata Menteri Dalam Negeri BJP di Madhya Pradesh.

Pihak berwenang juga meruntuhkan setidaknya 16 rumah dan 29 toko di Khargone di Madhya Pradesh. Kolektor distrik, seorang administrator lokal, berkata, “Mencari pelaku satu per satu adalah proses yang memakan waktu, jadi kami melihat semua area di mana kerusuhan terjadi dan menghancurkan semua bangunan ilegal untuk memberi pelajaran kepada para perusuh.”

Di kota Khambhat di distrik Anand, pihak berwenang dilaporkan menghancurkan setidaknya 10 toko dan 17 gudang. Kolektor distrik mengatakan dia telah mengerahkan buldoser untuk menyingkirkan semak-semak serta bangunan ilegal yang berdiri di tanah pemerintah.

Hal ini disebut untuk menghukum "penjahat" karena merajam prosesi keagamaan. Pihak berwenang juga menghancurkan setidaknya enam properti di kota Himmatnagar di distrik Sabarkantha di Gujarat.

Di Delhi, pihak berwenang menggunakan sembilan buldoser dan menghancurkan setidaknya 25 toko, gerobak penjual dan rumah. Sebelum pembongkaran, presiden BJP Delhi menulis kepada otoritas kota yang dikelola BJP untuk mengidentifikasi properti yang diduga dibangun secara tidak sah dari mereka, yang dituduh melakukan bentrokan komunal dan menghancurkan buldoser di atasnya.

“Pihak berwenang India semakin bertindak seolah-olah hukuman yang kejam ini telah menjadi kebijakan negara bagian. Jika pemerintah India tidak segera mengambil tindakan untuk membatalkan undang-undang, kebijakan, dan tindakan diskriminatif yang menargetkan minoritas, supremasi hukum akan digantikan oleh buldoser dan tongkat,” kata Ganguly.