Perdebatan Jilbab di Denmark Makin Sengit

REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN -- Komisi Denmark untuk Perjuangan Perempuan yang Terlupakan yang dibentuk oleh Partai Sosial Demokrat Denmark merekomendasikan pemerintah melarang jilbab di sekolah dasar. Ini adalah salah satu dari sembilan hal yang direkomendasikan komisi.

Alasan di balik rekomendasi tersebut adalah untuk memerangi apa yang disebut “kontrol sosial terkait kehormatan”. Ada protes luas dan kuat atas rekomendasi tersebut di Denmark. 

Siswa kelas sembilan yang belajar di sebuah sekolah di luar ibu kota Kopenhagen Huda Makai Asghar mengatakan ia selalu tahu mereka memiliki kebebasan beragama di Denmark. "Saya bisa memakai apa yang saya inginkan, dan saya ingin percaya pada apa yang saya suka. Jadi, ketika saya mendengar tentang proposal itu, saya terkejut,” katanya. 

Di sini kemudian terjadi benturan kepentingan atas nilai yang sama-sama mengatasnamakan kebebasan. Komisi merekomendasikan pelarangan jilbab dengan keyakinan anak perempuan harus memiliki kebebasan tidak mengenakan jilbab.

Argumen balasannya adalah: "Kami mengenakan jilbab atas kehendak bebas kami sendiri, dan dengan merekomendasikan larangan, Anda melanggar kebebasan kami untuk mengenakan apa yang kami inginkan, percayai apa yang kami inginkan".

Profesor di Sekolah Pendidikan Denmark di Universitas Aarhus Iram Khawaja mengatakan larangan itu akan menciptakan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Dia juga salah satu pendiri Jaringan Psikologi Profesional Melawan Diskriminasi. Dia telah mempelajari bagaimana anak-anak dari etnis minoritas menavigasi masyarakat Denmark.

“Sebaliknya, larangan dapat menambah masalah yang lebih besar. Gadis-gadis yang sudah terkena kontrol sosial negatif akan mendapat tekanan yang meningkat,” ujarnya, dilansir dari Gulf Today, Kamis (15/9/2022).

“Termasuk bermasalah untuk menyamakan pemakaian jilbab dengan kontrol sosial negatif, karena faktanya ada juga anak perempuan yang tidak memakai jilbab yang terkena kontrol sosial negatif,” tambahnya.

Tidak semua orang Denmark tampaknya menyambut baik pelarangan jilbab. Kepala sekolah dasar dengan 700 siswa di Jutlandia Lone Jorgensen berkata ribuan orang pada 26 Agustus menggelar protes dua hari setelah proposal pelarangan jilbab diumumkan ke publik. 

Bidan dan aktivis Lamia Ibnhsain, yang mengorganisir pawai, yang disebut “Hands off our hijabs” berkata dia menyadari suara mereka tidak terlihat di masyarakat. "Niat awal dengan demonstrasi adalah untuk turun ke jalan dan membuat suara kami didengar. Wanita Muslim yang mengenakan jilbab ada di mana-mana di masyarakat Denmark. Mereka adalah dokter, psikolog, sopir bus, dan seniman. Mereka adalah bagian dari Denmark,” kata Ibnhsain.

Dia memiliki dua anak perempuan berusia 16 tahun dan sembilan tahun. Anak yang lebih tua memakai jilbab dan  yang lebih muda memakainya sesuka hatinya.

Apa yang kita saksikan di Denmark adalah pertarungan serius antara dua sudut pandang. Argumen Denmark memiliki kelebihannya sendiri karena ada upaya untuk mengintegrasikan etnis minoritas ke dalam masyarakat Denmark yang lebih besar. 

Pertanyaan yang muncul adalah tentang syarat integrasi. Apakah etnis minoritas menenggelamkan identitas mereka dan menjadi bagian dari identitas seragam yang lebih besar. Dan mengingat sejarah budaya Eropa mengenai hubungan ras, integrasi yang ingin dicapai oleh kaum liberal Denmark mungkin tidak lengkap dan gesekan serta ketegangan yang tidak terlihat akan tetap ada. 

Sudut pandang lainnya adalah bahwa masyarakat pluralis, yang memang merupakan tumpuan liberalisme Eropa pada paruh kedua abad ke-20, di mana etnis minoritas dapat mempertahankan identitas spesifik mereka dan tetap berpartisipasi dalam masyarakat Denmark yang lebih besar.

Dan kedua sudut pandang itu muncul dari wacana umum Eropa. Etnis minoritas menuntut hak kebebasan memilih yang merupakan jantung dari masyarakat liberal Eropa untuk menjadi diri mereka sendiri. Ini adalah proposisi yang tidak bisa diabaikan oleh mayoritas orang Denmark.