Gaduh Seusai Efendi Simbolon Sebut 'TNI Kayak Gerombolan, Lebih-Lebih Ormas'

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Belakangan, dunia maya diramaikan oleh kemunculan beragam video yang merekam aktivitas personel TNI AD, mengecam pernyataan anggota Komisi I DPR, Effendi Muara Sakti Simbolon. Selain di lini masa Twitter, video kemarahan prajurit TNI AD juga dipublikasikan di akun Tiktok.

Para personel TNI AD dari berbagai daerah tersebut tidak terima dengan pernyataan politikus PDIP tersebut yang menyamakan TNI AD dengan gerombolan ormas. Pernyataan Effendi Simbolon itu diutarakannya dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi I DPR bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada 5 September 2022 yang lalu.  

"Hei Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan lebih-lebih dari ormas, kami tidak terima. Jangan adu domba TNI, TNI tetap solid. Kami dukung bersenjata, bravo TNI," kata belasan prajurit TNI tersebut.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Arh Hamim Tohari pun telah meminta kepada para prajurit, purnawirawan TNI dan masyarakat sipil untuk menjadikan kasus pernyataan anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon sebagai pembelajaran. Terutama dalam hal berucap.

"Mari kita saling menghormati dan menghargai agar komitmen kita bersama untuk secara sinergi bekerja demi NKRI tidak ternodai," kata Hamim dalam siaran pers Dispenad di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Menurut Hamim, saat ini setiap orang bisa menyampaikan dan mengakses informasi melalui media sosial secara langsung dan cepat. Sehingga banyak hal yang terekspos di media sosial, serta langsung dilihat dan direspons oleh orang lain.

"Video dari prajurit maupun masyarakat yang beredar, mungkin saja terjadi sebagai reaksi spontan atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan," ujarnya.

Hamim mengungkapkan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyadari sepenuhnya bahwa pernyataan Effendi Simbolon bukanlah tindakan yang mewakili institusi DPR atau partai politik. Melainkan sikap individu atau seseorang.  

"Oleh karenanya, secara internal Kepala Staf Angkatan Darat juga mengimbau para prajurit untuk tidak bereaksi berlebihan," jelas Hamim.

"Kita harus segera melupakan perbedaan yang terjadi dan melangkah bersama-sama membangun negara dan bangsa dalam soliditas yang kuat," tambahnya menjelaskan.

Effendi Simbolon telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang menyebut TNI AD layaknya kumpulan organisasi masyarakat (ormas). Ia menegaskan, mencintai TNI merupakan salah satu tugasnya.

"Saya mohon maaf dan saya sekali lagi ingin menegaskan, mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saya. Sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI, itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri," ujar Effendi di Ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/9/2022). 

Ia mengamini jika pernyataannya tersebut menyinggung, menyakiti, dan membuat tidak nyaman para prajurit TNI AD. Tegasnya, pernyataannya tersebut bukan dalam rangka menjatuhkan institusi TNI.

"Sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tetapi lebih kepada, kalau tidak ada kepatuhan. Kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan, seperti ormas," ujar Effendi.

Sekali lagi, ia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya, yang menyebut TNI AD layaknya gerombolan ormas. Maafnya sudah ia sampaikan langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

"Pak Panglima katakan tidak ada masalah, sangat clear. Silakan teman-teman tanya langsung elok ke yang bersangkutan. Pak Dudung belum respons, saya tanggung jawab atas saya sampaikan," ujar Effendi.

"Saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya. Juga kepada Panglima TNI dan Kasad, saya mohon maaf dan juga kepada Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang juga merasa kurang nyaman," ujar Effendi, melanjutkan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR menyampaikan klarifikasinya terkait pernyataan Effendi Simbolon, yang menyebut TNI AD layaknya gerombolan ormas. Partai berlambang kepala banteng itu menegaskan, tak ada niat buruk dari pernyataan anggotanya tersebut.

"Pak Effendi menjelaskan dan mohon maaf, yang jelas Pak Effendi tidak punya niat tidak baik. Beliau putra TNI AD, almarhum Bapaknya Letnal kol Monal Simbolon, (pernyataan) beliau konteksnya menguatkan TNI," ujar Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dalam pernyataan Effendi, dinilainya ada kesalahan dalam pemilihan diksi yang akhirnya menimbulkan polemik di publik. Namun ia menegaskan sekali lagi, pernyataan tersebut dalam rangka menguatkan TNI AD. 

"Sebagai pimpinan fraksi saya pastikan Pak Effendi tidak punya niat tidak baik. Beliau ingin TNI kuat dan bersatu, pemimpin dan yang dipimpin saling menghargai," ujar Utut .

"Kami semua bersaudara. Saya pastikan PDI Perjuangan mencintai TNI," sambung anggota Komisi I DPR itu.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah menggelar rapat pimpinan terkait dua laporan dari pihak yang melaporkan Effendi Simbolon. Dua laporan tersebut berkaitan pernyataannya yang menyebut TNI AD seperti gerombolan organisasi masyarakat (ormas).

"Kami memutuskan untuk memanggil Saudara Effendi Simbolon, karena sudah diadukan juga oleh dua pengadu yang satu perseorangan yang satu atas nama Pemuda Panca Marga soal rapat di Komisi I," ujar Wakil Ketua MKD Habiburokhman kepada wartawan, Rabu.

Sebelum memanggil Effendi, MKD akan terlebih dahulu memanggil dua pelapor, yakni Pemuda Panca Marga. Rencananya, pihaknya juga akan memanggil KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Pasalnya, telah beredar video dari Dudung yang terlihat marah dan meminta anak buahnya bereaksi. Meski tak dijelaskan dalam video tersebut, apakah kemarahannya berkaitan dengan pernyataan Effendi. 

Habiburokhman mengungkapkan, banyak anggota DPR yang menilai video tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap lembaganya. Karenanya, ia mengusulkan agar MKD juga memanggil Dudung untuk dimintai klarifikasi.

"Saya akan usul juga dipanggil juga dong, biar clear semua. Jadi masalah ini biar selesai," ujar Habiburokhman.