KKP Dongkrak Pendapatan Pembudidaya selama Semester I

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan pembudidaya ikan menjadi Rp 4,4 juta per bulan. Hal ini berdasarkan data capaian semester I 2022 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP.

"Menarik ini ya, pendapatan yang kita targetkan diangka Rp 3,5-an juta dan realisasinya mencapai Rp 4,4 juta. Saya melihat ada pergerakan yang positif bagaimana dukungan perikanan budidaya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, TB Haeru Rahayu dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I 2022 di kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Haeru menyampaikan peningkatan juga terjadi pada indeks nilai tukar pembudidaya ikan yang berhasil melampaui target. Berdasarkan data BPS, nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) saat ini berada di angka 104,25 dari target 103. Bila dibandingkan dengan nilai NTPI di semester I 2021, juga terjadi peningkatan dari 102,16.

Haeru menjelaskan, pihaknya juga terus menggenjot produktivitas komoditas-komoditas perikanan bernilai ekspor yang termasuk dalam salah satu program prioritas KKP hingga 2024, di antaranya udang, rumput laut, kepiting, dan lobster.

"Untuk udang, target kita 2 juta ton produksinya pada 2024. Apa yang kita lakukan? Kita membuat tambak udang berbasis kawasan contohnya di Kebumen, kemudian kita juga melakukan modelling dan revitalisasi. Harapannya, ini dicontoh oleh pembudidaya untuk dikembangkan secara mandiri," lanjut Haeru.

Menurut Haeru, kinerja positif ini salah satunya dipicu dukungan bantuan pemerintah yang terus digulirkan KKP untuk mendongkrak efisiensi produksi budidaya. Selain itu, KKP juga meningkatkan rantai suplai untuk menggenjot geliat usaha pembudidayaan ikan di beberapa daerah.

Haeru memerinci berbagai dukungan yang telah disalurkan, di antaranya untuk pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan seperti bantuan excavator, dredger, pengelolaan saluran irigasi tambak (PITAP) serta kincir. Kemudian untuk pengelolaan perbenihan seperti bantuan benih berkualitas dan calon induk yang unggul, kebun bibit rumput laut, pembangunan unit pembenihan rakyat/ hatcheri skala rumah tangga, dan Keramba Jaring Apung, serta bantuan dalam rangka pengelolaan produksi dan usaha seperti bioflok, Pra Sertipikasi Lahan Pembudidaya Ikan, Perizinanan Usaha dan Keempat, pengelolaan pakan dan obat ikan seperti bantuan mesin dan bahan baku pakan.

"Ada juga dukungan input produksi seperti pendistribusian bantuan pakan mandiri terus digenjot produksinya oleh 10 UPT DPJB, selain melalui penyaluran bantuan mesin dan bahan baku pakan, utamanya untuk pembudidaya ikan skala kecil serta untuk mengantisipasi harga pakan yang tinggi di level pembudidaya kecil," ucap dia.

Haeru memaparkan pengembangan budidaya tambak udang dilaksanakan melalui intervensi APBN yaitu budidaya tambak udang berbasis kawasan 100 hektare di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga dilaksanakan modelling pembangunan kawasan tambak udang modern terintegrasi dan revitalisasi yaitu untuk meningkatkan produktivitas lahan tambak tradisional.

Haeru menilai manfaat pembangunan tambak udang tersebut diantaranya untuk peningkatan penerimaan devisa Negara, pajak, PNBP, adanya efek domino keekonomian serta penciptaan lapangan kerja dan ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan.

"Dalam mewujudkan akselerasi program terobosan kampung perikanan budidaya dengan memperhatikan berbagai aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan. KKP juga akan terus lakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti PLN, Kemen PUPR, Kemenkop UMKM, Kemendes PDT, Kemenkominfo, BNI dan Telkom Agree," kata Haeru.