Ukraina Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Korut

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Pemerintah Ukraina akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara (Korut). Langkah itu diambil setelah Korut mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk, dua wilayah di Ukraina timur yang kini mulai dikuasai Rusia.

Ukraina mengecam langkah Korut mengakui kemerdekaan Luhanks dan Donetsk. “Sebagai tanggapan (atas pengakuan kemerdekaan Luhanks dan Donetsk), Ukraina mengumumkan akan memutuskan hubungan diplomatik Republik Rakyat Demokratik Korea,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan, Rabu (13/7/2022).

Dalam pernyataan itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan, Rusia tidak lagi memiliki sekutu di dunia. “Kecuali negara-negara yang bergantung padanya secara finansial dan politik,” ucapnya.

Median pemerintah Korut, yakni Korean Central News Agency (KCNA) telah mengumumkan bahwa negara tersebut memutuskan mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk. Korut menjadi negara ketiga setelah Rusia dan Suriah yang mengambil langkah demikian.

Dalam laporannya, KCNA mengungkapkan, Korut ingin mengembangkan hubungan antar-negara dengan Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk. Relasi dibangun dalam gagasan kemerdekaan, perdamaian, dan persahabatan.

Surat pengakuan kemerdekaan terhadap Luhansk dan Donetsk telah diserahkan secara resmi oleh Duta Besar Korut di Moskow Sin Hong-chol ke utusan khusus Republik Rakyat Donetsk untuk Rusia Olga Makeyeva. Donetsk telah meresmikan kedutaan besarnya di Moskow pada Selasa (12/7/2022) lalu.

Rusia mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk pada Februari lalu, yakni sesaat sebelum melancarkan serangan ke Ukraina. Sebelum diakui kemerdekaannya oleh Rusia, Luhansk dan Donetsk dikontrol oleh kelompok separatis pro-Rusia.

Awal pekan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani surat keputusan berisi penyederhanaan prosedur bagi warga Ukraina yang ingin memperoleh kewarganegaraan Rusia. “Menyatakan bahwa warga negara Ukraina, Republik Rakyat Donetsk (RRD) atau Republik Rakyat Luhansk (RRL), dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara permanen di RRD, RRL, atau Ukraina, berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Federasi Rusia lewat prosedur yang disederhanakan, sesuai dengan hukum tentang kewarganegaraan Federasi Rusia,” demikian bunyi surat keputusan yang ditandatangani Putin pada Senin (11/7/2022) tersebut, dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS.

Dalam surat keputusan sebelumnya, yang diperkenankan mengajukan kewarganegaraan Rusia hanya warga di RRL, RRD, dan wilayah Kherson serta Zaporozhye. Di dekret terbarunya, Putin menyatakan bahwa dinas angkatan bersenjata atau penegakan hukum di Donbass tidak akan menjadi penghalang untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia. "Layanan militer, dinas di keamanan nasional atau lembaga penegak hukum RRL dan RRD tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk menolak kewarganegaraan Rusia," katanya.

Di bawah undang-undang Rusia, prosedur yang disederhanakan memungkinkan individu mengajukan kewarganegaraan Rusia tanpa memenuhi sejumlah prasyarat, seperti tinggal di Rusia selama lima tahun, memiliki sumber pendapatan, dan menjalani ujian bahasa Rusia.