495 Tahun Jakarta, Pesan Anies Jelang Lengser, dan Kritik dari Oposisi
Anies menyebut program kerjanya tetap berlanjut meski jabatannya berakhir Oktober.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan, Antara
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, pada Rabu (22/6), memimpin langsung upacara HUT ke-496 DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat. Dalam pernyataannya, Anies menegaskan, kota yang dipimpinnya tidak pernah berhenti untuk berbenah.
Anies menyebut Jakarta terus melakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Mendukung hal itu, pihaknya mengaku akan mengemban tanggung jawab pembaharuan sebaik-baiknya.
“(Saat ini) kita yang bertugas di Jakarta, dan memiliki peran (untuk) melampaui wilayah Jakarta (yang ada)” tuturnya.
Dengan adanya upaya itu, kata dia, Jakarta akan mendapat ketenangan dan menyebarkannya ke wilayah lain. Lanjut dia, tanggung jawab tambahan itu sebagai konsekuensi menjadi kota sentral di kawasan Jabodetabek maupun Indonesia.
“Ke depan kita harus terus menerus kemajuan. Jakarta bukan saja memenuhi semangat nasional, tapi juga menunjukkan Jakarta ke depan jadi kota rujukan kota lain di Asia Tenggara,” tutur dia.
Anies memerinci, pembaharuan yang dilakukan tahun ini beragam. Terbaru, membuka area Monas dan menyelenggaralan upacara di dalamnya setelah hampir tiga tahun karena revitalisasi dan pandemi.
“Akhirnya digunakan perdana saat peringatan HUT Jakarta hari ini,” jelas dia.
“Jakarta masih memiliki kesempatan menjadi kota yang maju,” imbuhya.
Anies mengatakan, masa kepemimpinannya memang akan berakhir Oktober 2022 nanti. Namun demikian, berbagai program yang telah dicanangkannya sejak 2017 dia sebut akan terus berlanjut.
“Program-program masih ada, program itu tidak berhenti Oktober, selama Jakarta ada maka program ada, (hanya) periode kepemimpinannya yang berhenti Oktober,” kata Anies.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hari ini memimpin rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai acara puncak dalam memperingati Jakarta Hajatan ke-495. Menurut Prasetyo, diharapkan dengan usia yang lebih matang bisa semakin menjadikan Jakarta sebagai kota besar yang sejajar dengan kota-kota maju di dunia.
Menurutnya, Rapat Paripurna kali ini menjadi yang terakhir untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022. Karenanya, ia mengucapkan terima kasih kepada Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria setelah memimpin Jakarta dalam beberapa tahun ini
“Terima kasih kepada Gubernur DKI (Anies) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Riza Patria) sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah,” kata Prasetyo di ruang sidang paripurna DPRD DKI, Rabu.
Utamanya, kata Prasetyo, karena Anies dan Riza telah menjalin kerja sama yang baik dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, lanjut Prasetyo, pihaknya mengharapkan gubernur dan wakilnya agar tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Kami juga mengharapkan kiranya gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tetap mempertahankan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini,” tutur dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta Pemprov DKI Jakarta di momen ulang tahun ke-495 ini bisa mengevaluasi upaya pembenahan setahun ke belakang. Menurut Djarot, banyak kado kurang baik di ulang tahun ini.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Salah satunya adalah kita dapat kado yang kurang bagus juga. Kadonya itu Jakarta sebagai kota polusi terburuk,” kata politisi PDIP itu.
Tak sampai di sana, kado lain di ulang tahun Jakarta saat ini mencakup ketimpangan ekonomi warga Jakarta. Menurutnya, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta selama ini masih sangat tinggi.
“Mestinya kan Jakarta dengan kemampuan itu harusnya di bawah 3 persen tingkat kemiskinannya,” tutur dia.
Mengutip laman resmi jakarta.bps.go.id Selasa (21/6), angka kemiskinan di DKI Jakarta memang terus meningkat sejak 2019-2021. Berdasarkan persentase, angka kemiskinan pada 2019 sekitar 3,47 dan naik pada 2020 menjadi 4,53. Hingga akhirnya pada 2021 menyentuh 4,72.
Soal Jakarta sebagai salah satu kota dengan polusi udara yang buruk juga disoroti oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. PSI meminta Pemerintah Provinsi DKI menginisiasi kolaborasi dengan daerah penyangga Jakarta guna mengatasi polusi udara.
"Pemprov DKI harus jadi inisiator perencanaan kebijakan terintegrasi mengatasi masalah kualitas udara ini karena jadi pusat ekonomi dan punya kekuatan fiskal mempuni. Jabodetabek ini megapolitan walaupun di bawah instansi pemerintah daerah (pemda) yang berbeda-beda. Jadi enggak akan bisa sendiri-sendiri," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, akhir pekan lalu.
Anggara menjelaskan, ada beberapa opsi kebijakan yang dapat diintegrasikan dengan pemerintah daerah penyangga. Seperti memasifkan uji emisi gratis, serta percepatan pembangunan moda transportasi antarkota.
"Sumber masalah kualitas udara paling utama adalah kendaraan pribadi, jadi itu yang harus dikendalikan. Perbanyak uji emisi gratis termasuk di daerah penyangga karena kendaraan dari sana juga menyumbang polusi," ucapnya.
Anggara menilai, selama kepimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, belum ada visi integrasi kebijakan untuk menyelesaikan persoalan polusi udara. Sehingga, tidak ada progres berarti dari penyelesaian masalah ini.
"Persoalan kualitas udara saat awal masa jabatan Pak Anies sampai sekarang gitu-gitu aja. Upaya mengendalikan kendaraan bermotor pribadi juga akhirnya gagal karena proyek LRT dan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) yang direncanakan di RPJMD tidak berhasil dieksekusi," tutur Anggara.