Gerak Bersama Kunci Hadapi Krisis Pangan Dampak Covid-19 dan Perang Rusia-Ukraina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kondisi politik dunia yang sarat perubahan menuntut anak bangsa bersama-sama tidak sekadar berjuang mewujudkan ketahanan pangan, namun harus mewujudkan kedaulatan pangan. 

"Memaknai dinamika peran Indonesia dalam konstelasi ekonomi dan politik dunia, diperlukan jaminan agar upaya pemulihan ekonomi nasional, jaminan ketahanan pangan dan energi, bisa terlaksana dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pra-Rakernas Partai NasDem bertema Bagaimana Pengaruh Geopolitik dan Geostrategi Dunia Terhadap Pangan Nasional yang digelar secara hibrida oleh Forum Diskusi Denpasar 12  bersama Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Rabu (8/6/2022).           

Menurut Lestari, optimisme untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus terus dibangun lewat penerapan langkah-langkah strategis agar mampu mengakselerasi pencapaian tersebut.  

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengutip pernyataan Bung Karno, saat peletakan baru pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada 27 April 1957, yang menegaskan bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup matinya suatu bangsa.  

Rerie menilai, pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina berdampak meningkatnya ancaman pada sektor vital setiap negara, termasuk sektor pangan nasional.  

Mengantisipasi dampak tersebut, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, membutuhkan gerak bersama, searah dan tanpa kompromi untuk menjawab tantangan itu.  

Apalagi, tambahnya, pandemi juga menyasar ketahanan suatu negara dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan.  

Kondisi itu, jelas Rerie, harus disikapi dengan kebijakan dan langkah yang tepat dari Indonesia yang berada dalam geopolitik dunia, sehingga menuntut tetap meningkatkan komitmen kita pada prinsip-prinsip non-blok dalam menyikapi perubahan politik dan ekonomi dunia saat ini. 

Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto, menilai saat ini dunia menghadapi potensi perang di bidang rantai pasok di era geo 5 yang mengedepankan kekuatan siber dan artificial intelegence dalam pelaksanaannya.  

Namun, jelas Andi, hingga saat ini Indonesia  hanya mengandalkan hubungan antarnegara ASEAN dan bilateral dalam menghadapi perubahan geopolitik yang kompleks.  

Sumber: Neom Megaproyek Ambisius Arab Saudi, Dirikan Bangunan Terbesar di Dunia

Andi menyarankan, agar bangsa ini segera mengedepankan green dan blue policy di sektor lingkungan dan laut dalam membangun negeri ini. "Bila kebijakan itu tidak diterapkan, pada 2050 Indonesia akan menghadapi masalah besar," ujarnya.  

Akademisi dan pengamat pertanian, Bustanul Arifin menilai pertumbuhan sektor pertanian nasional cukup baik. Meski begitu, Bustanul menekankan, harus dicermati apakah petani mendapat manfaat langsung dari meningkatnya harga pangan saat ini.  

Namun, jelas Bustanul, dengan tantangan perubahan politik dan ekonomi dunia yang kompleks saat ini, bila tidak ada teknologi baru dalam pengelolaan pertanian yang mengarah pada intensifikasi yang berkelanjutan, Indonesia akan menghadapi masalah pangan.    

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir sektor pangan dihantam pandemi dan perubahan iklim yang mengganggu produksi dan distribusinya.  

Kondisi itu, tambahnya, diperparah dengan dampak perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan terganggunya ketersediaan pupuk yang merupakan bagian dari proses produksi pangan.  

Namun, jelas Syahrul, inflasi nasional tetap terjaga dengan dukungan pasokan dan pertumbuhan sektor pangan menjadi faktor penopang utama.  

Syahrul optimistis untuk membangun sektor pangan yang kuat perlu campur tangan teknologi dalam proses produksi pangan nasional. 

Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, mengungkapkan untuk mencapai target menjadi negara dengan ekonomi nomor lima di dunia, Indonesia harus memacu pertumbuhan investasi sehingga iklim investasi nasional harus terus ditingkatkan.  

Namun, tambah Lutfi, berbagai persoalan dunia terjadi dewasa ini mengganggu rantai pasok dan perdagangan dunia. 

Sehingga tahun depan, ujar Lutfi, Indonesia akan melakukan 35 perjanjian perdagangan baru dengan sejumlah negara untuk mengatasi dampak terganggunya pasokan komoditas ke Tanah Air.  

Kepala BKF Kemenkeu RI, Febrio Kacaribu mengungkapkan saat ini Indonesia memghadapi krisis di atas krisis, setelah menghadapi dampak Covid-19 saat ini muncul dampak perang Rusia-Ukraina.  

Belum lagi, tambahnya, ada potensi kebijakan The Fed menaikkan tingkat suku bunga yang biasanya berdampak kepada negara-negara berkembang.  

Berdasarkan kondisi tersebut, jelas Febrio, Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa harga bahan bakar jenis Pertalite dan listrik tidak perlu naik, untuk meredam dampak lebih besar terhadap masyarakat.  

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid berpendapat, penting sekali untuk mengatakan Indonesia cukup tangguh dalam menghadapi pandemi hingga saat ini dan luar biasa.  

Menurut Arsjad, saat ini kita menghadapi dua perang yaitu perang melawan pandemi dan perang ekonomi yang harus dihadapi dengan bersatu untuk memenangi perang tersebut.  

Solusi untuk menghadapi kondisi itu,  jelas Arsjad, antara lain dengan memastikan masyarakat memiliki daya beli. Di sisi lain, tambahnya, perlu subsidi bahan baku, subsidi bagi petani dan pengusaha mikro, agar harga produk terjangkau.  

Pembebasan sementara bea masuk dan PPN untuk bahan baku impor, jelas Arsjad, juga harus diterapkan untuk membantu para pelaku usaha tetap bertahan.