Larangan Ekspor Resmi Dicabut dan Jerit Gembira Petani Sawit

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Iit Septyaningsih, Antara

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized palm olein dan Used Cooking Oil. "Kita bersama menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk membuka kembali ekspor CPO dan turunannya, kami mencabut Permendag nomor 22 tahun 2022. Sesuai arahan Presiden, ekspor CPO dan turunannya akan mulai dibuka kembali 23 Mei 2022 dalam Permendag," kata Lutfi lewat pernyataannya secara virtual, Jumat (20/5/2022).

Ia menyampaikan, Permendag yang baru akan diatur aturan-aturan terkait tapi tidak terbatas pada eksportir terdaftar, ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) dan turunannya, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum. Lutfi menyampaikan, Kemendag bersama BUMN dan pelaku usaha akan terus memperluas akses penjualan minyak goreng curah melalui program Migor Rakyat.

Program tersebut dalam implementasinya akan menggunakan teknologi aplikasi digital dan tersinkronisasi secara nasional. "Setiap orang dapat membeli minyak goreng curah 1-2 liter per hari dengan menunjukkan KTP. Saat ini sudah tersedia lebih dari 2.000 titik dan dalam waktu dekat, terjangkau 10.000 titik," ujarnya.

Dengan upaya bersama, lanjut Lutfi, perlahan pasokan minyak goreng semakin berlimpah dan harga minyak goreng dalam negeri berangsur turun di tengah melonjaknya harga CPO internasional. "Namun momentum ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu saya mengimbau seluruh pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku demi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Prioritas pemerintah akan selalu tentang kepentingan rakyat," kata Lutfi.

Sejak pelarangan sementara ekspor diberlakukan, melalui Permendag Nomor 22 Tahun 2022, pemerintah, BUMN, dan pihak swasta terus melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan pasokan, serta penurunan harga minyak goreng curah. Sebelum pelarangan sementara ekspor migor diberlakukan, pasokan migor curah pada Maret 2022, hanya sebesar 64.626,52 ton atau setara 33,2 persen dari kebutuhan nasional.

Sementara itu, setelah pemberlakuan Permendag 22 Tahun 2022, pasokan minyak goreng curah meningkat 108,74 persen dari kebutuhan nasional atau sebesar 211.638,65 ton. Pasokan itu lebih besar 17.004 ton dari kebutuhan nasional sebesar 194.634 ton.

"Demikian pula menurut pantauan kami di lapangan. Harga minyak goreng curah berangsur turun menuju harga keterjangkauan seiring dengan pasokan minyak goreng yang semakin berlimpah," ujarnya.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan dan jangkauan harga minyak goreng di dalam negeri. Ia berterima kasih pula kepada seluruh produsen yang telah mematuhi kebijakan larangan ekspor sementara.

Ia menjelaskan, aturan larangan ekspor itu dilakukan pemerintah demi mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. "Tidak terkecuali kepada seluruh distributor, retailer, dan pedagang eceran yang telah kontribusi memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat," ujarnya.

Pencabutan larangan ekspor disambut naik Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung. Ia mengeklaim harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani mulai naik usai kebijakan pencabutan larangan ekspor.

"Hari ini harga TBS sudah naik mencapai harga yang lumayan, kalau untuk petani swadaya itu sudah Rp 2.000 per kg, untuk petani plasma itu Rp 2.500 per kg. Namun demikian masih di bawah harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Gulat, Jumat.

Sebelumnya harga TBS di tingkat petani anjlok selama kebijakan pelarangan ekspor sementara untuk CPO dan minyak goreng. Harga TBS di tingkat petani hanya ada di kisaran Rp 1.500 hingga Rp 1.600 per kg.

Gulat menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk membuka kembali keran ekspor CPO dan minyak goreng. Dia menilai bahwa Presiden meresponskeresahan petani sawit yang sebelumnya melakukan aksi keprihatinan dengan turun ke jalan pada Selasa (17/5/2022), terkait rendahnya harga TBS.

"Tentu kami memberikan apresiasi kepada pak presiden yang merespons dengan cepat," kata Gulat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (19/5/2022), mengumumkan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 23 Mei 2022, setelah sempat dilarang sejak 28 April lalu. "Berdasarkan pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa ia sendiri dan jajarannya terus melakukan pemantauan sekaligus mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat, sejak larangan ekspor diberlakukan bulan lalu. Menurut Presiden, kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah sekira 194 ribu ton per bulan, tetapi pada Maret sebelum larangan ekspor diberlakukan, pasokan yang ada di pasar domestik hanya mencapai 64,5 ribu ton.

Presiden juga menegaskan kemarin tidak boleh ada yang bermain-main dengan urusan minyak goreng. Ia meminta pengusutan kasus hukum terkait minyak goreng terus berjalan sampai tuntas.

Setelah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus persetujuan ekspor bahan baku minyak goreng dan turunannya, Kejaksaan Agung masih terus melakukan pengusutan perkara. Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) berinisial AHP telah diperiksa sebagai saksi.

"Penyidik Jampidsus memeriksa satu saksi, yaitu AHP selaku Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Jumat.

AHP diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara," kata Ketut.

Kemarin jaksa penyidik memeriksa YB selaku Direktur Charoen Pokphand Indonesia Tbk sebagai saksi dalam perkara tersebut. Kejagung telah menetapkan tersangka 5 orang dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022.

Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan. Kemudian 4 orang lainnya dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA. Berikutnya Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas dan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia Lin Che Wei.

Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara berupa kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat.