Pandemi Membaik, Pemerintah Target Pembelian Produk Dalam Negeri Rp 1,4 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Berkaca dari mulai membaiknya penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri, pada tahun ini pemerintah memproyeksikan potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp 1.485 triliun.

Adapun rinciannya belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 526 triliun, pemerintah daerah sebesar Rp 535 triliun, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 420 triliun.

Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Hanung Harimba Rahman, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah. Maka itu, pemerintah memutuskan memperpanjang waktu penyelenggaraan Business Matching pada tahap dua selama 12 hari dari yang sebelumnya seri pertama hanya tiga hari. 

Hal itu dikarenakan suksesnya Business Matching tahap satu, di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 mampu meraih komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN senilai Rp 219,57 triliun. 

“Kita akan mendorong masing-masing Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat menggelar business matching secara mandiri. Targetnya, pada Business Matching 2 nanti, yang rencananya digelar pada 11-23 April 2022 di Jakarta, akan menghasilkan Rp 500 triliun komitmen belanja PDN,” ujarnya, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan PDN dalam rangka gerakan nasional (Gernas) bangga buatan Indonesia (BBI).

“Maka diperlukan peran dari semua untuk mulai mengurangi belanja produk impor. Seluruh Kementerian, Lembaga, BUMN hingga Pemda untuk wajib menggunakan produk dalam negeri khususnya UMKM,” ucapnya.

Pada Business Matching 2 juga diharapkan akan semakin banyak produk UMKM masuk dalam e-Katalog yang ditargetkan mencapai satu juta produk tahun ini. Adapun gelaran Business Matching menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bangkit. 

Dari penyelenggaraannya, K/L, BUMN dan pemerintah daerah akan memberikan komitmen pengadaan barang dan jasanya dengan belanja menggunakan produk dalam negeri khususnya produk UMKM.

“Hal ini pun adalah amanat undang-undang Cipta kerja yang menyatakan bahwa setidak-tidaknya 40 persen dari belanja itu dapat usaha kecil dan menengah,” kata Hanung.

Menurutnya rangkaian kegiatan Business Matching dapat menggeliatkan para pelaku UMKM melalui pembelian dan penggunaan di instansi pemerintah. Dari sisi lain pelaku industri dalam negeri atau UMKM, IKM, dan artisan pun akan mendapatkan jaminan pasar, sehingga dapat mempersiapkan produksinya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar pemerintah.

“Untuk mencapai target tersebut maka diperlukan peran masing-masing kementerian, Pemda dan BUMN. Di samping itu juga dukungan perbankan tentunya bersama-sama mempercepat upaya pemulihan UMKM dan secara umum pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menyatakan komitmennya mendukung gelaran Business Matching. Maka itu pihaknya telah meminta jajaran Pemda untuk melakukan intervensi dalam mendorong pemanfaatan PDN, khususnya produk UMKM.

“Pemerintah Daerah telah membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Sudah ada 168 kota yang telah membentuk P3DN. Belum tingkat provinsi dan kabupaten,” katanya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Reni Yanita, meyakini kegiatan ini akan mendorong peningkatan belanja K/L lebih besar lagi.

“Kata kuncinya bagi kami, bagaimana produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ucap Reni.

Dari total komitmen belanja yang diperoleh pada Business Matching 1, lima posisi teratas diduduki, KemenPUPR sebesar Rp 43,7 triliun, Kemenhan sebesar Rp 35,3 triliun, Kemenkes sebesar Rp 11,8 triliun, Kominfo sebesar Rp 11,27 triliun dan Kemenhub Rp 11,18 triliun.

“Kami menyampaikan data ini sebagai pemicu kementerian dan lembaga lain termasuk Pemda, agar lebih banyak belanja produk dalam negeri,” katanya.

Saat ini Kemenperin dikatakan Reni memiliki produk masterlist yang akan dikomitmenkan Business Matching Tahap 2. Saat Business Matching Tahap 1 berlangsung pada Maret 2022 lalu, beberapa jenis produk dalam negeri yang paling banyak diincar yakni infrastruktur jalan, laptop, pembangunan gedung, makanan dan kertas.

“Kertas kita masuk peringkat sembilan di dunia, bahkan saat ini sudah peringkat ke delapan di dunia. Produsen dalam negeri kita sudah mampu bersaing bahkan untuk skala ekspor,” sebutnya.

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo RM Manuhutu mengatakan fungsi Business Matching adalah lebih pada membentuk kebersamaan dan gotong royong untuk mencapai target pertama, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan salah satunya belanja pemerintah untuk produk dalam negeri yang dihasilkan oleh UMKM.

“Selain menggerakkan perekonomian, upaya ini juga menumbuhkan rasa percaya diri para pelaku UMKM,” katanya.

Odo pun menyarankan agar kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan e-Katalog secara baik dan memanfaatkan belanja barang dan jasanya untuk produk dalam negeri.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammad Neil EL Himam berharap pelaku UMKM di daerah yang belum memiliki e-Katalog, untuk meminta kepada pemerintah daerah agar memiliki e-Katalog.

“Supaya mereka bisa masuk ke dalam E-Katalog. Karena ini merupakan kesempatan luar biasa bagi pelaku UMKM di daerah,” ucapnya.