BLT Minyak Goreng, Pengamat: Negara Kalah dengan Mafia

Pengamat komunikasi politik menilai negara kalah dengan mafia minyak goreng.

ANTARA/Didik Suhartono
Warga antre untuk membeli minyak goreng curah di salah satu agen minyak goreng di kawasan Pucang Adi, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/4/2022). Pengamat komunikasi politik menilai negara kalah dengan mafia minyak goreng.
Rep: Haura Hafizhah Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan seharusnya tidak perlu ada. Hal itu terjadi karena pemerintah tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng. Pemerintah juga sudah kalah dengan mafia minyak goreng.

Baca Juga

"Sungguh ironis bila negara kalah dengan mafia minyak goreng. Hal ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka," kata dia pada Senin (4/4/2022).

Kemudian, ia melanjutkan karena itu pemerintah harus segera mengungkap penyebab langkah dan mahalnya minyak goreng. Pemerintah harus segera menangkap dan memproses semua pihak yang menyebabkan langkah dan mahalnya minyak goreng.

Ia menambahkan hanya dengan cara itu pemerintah dapat memulihkan wibawanya. Pemerintah harus menunjukkan mampu mengendalikan semua pemain minyak goreng yang mengabaikan kepentingan nasional.

"Jadi, pemerintah mengeluarkan BLT hanya karena tak mampu mengatasi mafia minyak goreng. Padahal negara sedang kesulitan keuangan dengan makin besarnya hutang negara," kata dia.

Karena itu, pemberian BLT tidak menyelesaikan persoalan mafia minyak goreng yang telah membuat susah emak-emak . Pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia.

"Hanya dengan begitu persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) migor sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada April 2022 sebesar Rp 300 ribu untuk periode April, Mei, dan Juni.

Bantuan ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta kepada 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait BLT minyak goreng di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2022).

 
Berita Terpopuler