PP Kewenangan Khusus Otorita IKN Ditargetkan Selesai Maret
Kemendagri mengeklaim telah menerima aspirasi masyarakat adat se-Kalimantan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Adminsitrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Negara (IKN) ditargetkan selesai akhir Maret 2022. Aturan ini ialah turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Kami sesuai target Maret ini menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN," ujar Safrizal dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Rabu (23/3/2022).
Dia meminta jajarannya yang terlibat penyusunan peraturan tersebut segera merampungkannya. Dengan demikian, peraturan turunan khususnya di pelaksanaan tugas dan fungsi bisa diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesuai target.
"Saya punya delapan hari lagi untuk menyerahkan ke Bappenas, untuk kemudian diserahkan ke Presiden. Tolong sisihkan waktunya, kalau tidak saya laporkan ini kementerian atau lembaga lama ini. Kalau tidak cukup waktu di siang hari, ayo kita di malam hari, makin malam makin mantap," tutur Safrizal.
Dia mengeklaim, Mendagri telah menerima aspirasi persatuan masyarakat adat dan pemangku kesultanan se-Kalimantan. Menurutnya, keterlibatan putra-putri Kalimantan di Ibukota Nusantara akan menjadi salah satu perhatian dan variabel dalam pertimbangan pengambilan kebijakan pada Otorita IKN.
"Otorita IKN yang berwenang untuk mengimplementasikan soal aspirasi masyarakat dengan demikian aspirasi masyarakat setempat akan dilindungi dan diperhatikan," kata Safrizal.
Secara substantif, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan wajib ditetapkan dalam waktu paling lama dua bulan sejak UU IKN diundangkan atau selambat-lambatnya 15 April 2022. Dari enam peraturan pelaksanaan turunan UU IKN yang sedang disiapkan, Kemendagri menginisiasi PP tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN.