Kepemilikan Rumah Layak Huni Semakin Dipermudah
Pemerintah menganggarkan Rp 5,1 triliun untuk program pembangunan rumah bersubsidi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak melalui program pembangunan rumah bersubsidi. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mencatat sebanyak 5,67 juta unit kebutuhan rumah layak huni diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Rumah menjadi kebutuhan primer terutama sebagai tempat paling aman saat masa pandemi, diharapkan setiap entitas dalam ekosistem perumahan dapat mendukung pembiayaan rumah bagi MBR,” ujarnya saat webinar Forum Group Discussion ‘Kelangsungan Hidup Rumah bagi MBR 2022’ baru-baru ini.
Pemerintah pun mengalokasikan anggaran senilai Rp 5,1 triliun untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun sejumlah program tersebut antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, rumah swadaya serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi rumah bersubsidi pemerintah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menargetkan akses rumah layak huni mencapai 70 persen pada 2024. Hal ini tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Ditjen Perumahan memiliki target 70 persen rumah tangga yang menghuni rumah layak atau sebanyak 11 juta rumah tangga,” ucapnya.
Kendati demikian, Iwan mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) khusus dana perumahan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan.
“Pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk membantu sektor properti,” kata Iwan.
Pemberian insentif pemerintah
Pandemi telah memukul sendi ekonomi masyarakat. Tak hanya kemampuan masyarakat untuk membeli rumah, para pengembang juga terdampak pandemi ini.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah mengambil insentif untuk melanjutkan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Hal ini tertuang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan insentif ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor perumahan dengan efek pengganda yang besar ke perekonomian nasional.
Baca juga : Ingat, Ini Sederet Influencer yang Dipanggil SWI, Diduga Fasilitasi Binary Option
Pada tahun ini, insentif PPN DTP yang diberikan sebesar 50 persen dari insentif PPN DTP 2021 yaitu 50 persen atas penjualan rumah paling tinggi Rp 2 miliar serta 25 persen atas penjualan rumah dengan rentang harga Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar. Adapun besaran insentif yang diberikan pemerintah kali ini dikurangi secara terukur seiring dengan pemulihan kondisi sektor konstruksi dan real estat.
“Pemberian insentif ini seyogyanya dapat dimanfaatkan, baik oleh masyarakat yang hendak mencari rumah, maupun perbankan yang hendak menyalurkan kredit perumahan,” ujarnya.
Tak hanya insentif tersebut, salah satu program perumahan pemerintah yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), merupakan salah satu jenis kredit pembiayaan rumah (KPR) subsidi yang disediakan khusus masyarakat berpenghasilan rendah.
Jemput bola
Sebagai bank pelopor pembiayaan kredit rumah di Tanah Air, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berupaya melakukan ‘jemput bola’ untuk memberikan pelayanan dan mendukung pembiayaan sektor perumahan.
Direktur BTN Haru Koesmahargyo mengatakan perseroan siap memenuhi permintaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kapasitas penyaluran KPR subsidi hingga 250 ribu per tahun. Tercatat per 10 Desember 1976 sampai September 2021, perseroan telah merealisasikan kredit kepada 4,9 juta unit di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 3,5 juta unit diantaranya KPR subsidi.
Untuk mendorong pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini, perseroan menyiapkan hampir empat ribu jaringan kantor dan 11.000 sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki ekosistem digital dalam penyaluran KPR yang memangkas proses kredit menjadi hanya lima hari.
Selain itu, perseroan juga berupaya mendongkrak dana murah, sehingga dapat memberikan bunga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami juga terus bersinergi untuk mendukung terciptanya ekosistem perumahan di Indonesia yang dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan hunian, terutama masa pandemi ini,” ujarnya saat Focus Group Discussion Kelangsungan Hidup Rumah bagi MBR Tahun 2022 di Bandung (25/10/2021).
Menurutnya perseroan juga mendukung pemenuhan rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah melalui program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Perseroan pun merancang skema baru KPR Subsidi BP2BT yang menawarkan masa fixed rate hingga 10 tahun, dari sebelumnya hanya dua tahun.
Dengan skema tersebut, masyarakat kelas menengah ke bawah dapat memiliki rumah dengan nilai cicilan yang lebih murah. “Sepanjang 2021, BTN telah merealisasikan sebanyak 2.250 unit KPR BP2BT. Kami berupaya menghadirkan fasilitas KPR subsidi yang sesuai dengan profil kalangan masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka dapat segera menikmati hunian yang nyaman dan aman terutama masa pandemi ini," tuturnya.
KPR BP2BT BTN merupakan produk pembiayaan pemilikan rumah racikan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan BTN. Adapun skema ini memberi bantuan uang muka hingga Rp 40 juta dan fasilitas kredit dengan tenor hingga 20 tahun.
BTN juga berinovasi dengan menawarkan skema fixed rate pada fitur Graduated Payment Mortgage (GPM) yang menawarkan keringanan angsuran berjenjang. Ada dua skema yang ditawarkan yaitu keringanan angsuran berjenjang dengan fixed rate 9,5 persen selama lima tahun dan fixed rate 10 persen selama 10 tahun.
Haru menjelaskan bantuan uang muka dan skema fixed rate tersebut, angsuran lima atau 10 tahun pertama akan lebih murah. Kenaikan nilai cicilan setelah melewati masa fixed rate pun, akan meningkat dengan angsuran yang masih mampu dibayar oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Fasilitas KPR Subsidi BP2BT bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki hunian baik rumah tapak maupun yang dibangun secara swadaya. Adapun batas harga rumah yang bisa menggunakan fasilitas tersebut akan bergantung zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR.
Rumah tapak mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 219 juta. Kemudian rumah susun mulai Rp 288 juta hingga Rp 385 juta. Lalu, rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp 120 juta hingga Rp 155 juta.
Sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian PUPR, masyarakat yang bisa mengakses skema KPR BP2BT merupakan mereka yang belum memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mengakses KPR tersebut wajib memiliki rekening tabungan selama minimal tiga bulan.
Kemudian, ada batasan penghasilan yang ditetapkan untuk dapat menikmati fasilitas KPR tersebut, baik sendiri maupun bersama pasangan. PUPR mengatur nilai penghasilan itu sesuai dengan zona wilayah yaitu penghasilan maksimal Rp 6 juta dan Rp 8,5 juta di wilayah Papua dan Papua Barat.
Salah satu bank penyalur subsidi rumah terbanyak, perseroan juga telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP lebih dari Rp 17 triliun kepada lebih dari 117 ribu unit rumah sepanjang 2021.
Direktur Consumer & Commercial Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan pada tahun ini perseroan siap menyalurkan KPR FLPP 200 ribu unit. Pada Januari 2022, perseroan telah menyalurkan 13.192 unit atau lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebanyak 2.302 unit.
“BTN semakin siap karena banyak improvement dari business process, misalnya sentralisasi lending process, commercial banking center, aplikasi KPR online kami semakin mantap yaitu BTN Properti, inovasi produk serta program KPR kami juga semakin menarik,” ucapnya.
Selain strategi tersebut, menurutnya, perseroan gencar berkolaborasi dengan developer untuk menciptakan sinergi pemasaran dengan mempertemukan supply dan demand melalui media marketing bersama ke berbagai instansi serta melakukan pemasaran kepada instansi yang memiliki potensi penyaluran pembiayaan perumahan.