Taliban Kecam Langkah AS yang Cairkan Dana Afghanistan untuk Korban 9/11

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Taliban pada Senin (14/2/2022) mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang mencairkan dana cadangan Afghanistan untuk korban insiden 9/11. Taliban mendesak agar AS membatalkan kebijakan tersebut.

“Islamic Emirate of Afghanistan sangat menolak tindakan Biden yang tidak dapat dibenarkan sebagai pelanggaran terhadap hak semua warga Afghanistan,” ujar pernyataan Taliban.

Taliban mengatakan, Amerika Serikat akan menghadapi kesalahan internasional dan merusak hubungan dengan Afghanistan jika keputusan itu tidak dibatalkan. Taliban menambahkan bahwa insiden 9/11 tidak ada kaitannya dengan Afghanistan.

"Serangan 9/11 tidak ada hubungannya dengan Afghanistan," kata pernyataan Taliban.

Pembajak yang terlibat dalam serangan 11 September 2001 bukan warga Afghanistan. Namun ketika itu Taliban memberikan perlindungan bagi pemimpin Alqaeda, Osama bin Laden yang merupakan dalang dari serangan tersebut.

Secara terpisah, dalam sebuah wawancara dengan media pemerintah Afghanistan RTA, penjabat Menteri Pertahanan Afghanistan dan putra pendiri Taliban Mullah Omar, Mullah Yaqoob, menyebut keputusan AS itu kejam. Mullah Omar menolak untuk menyerahkan Osama bin Laden setelah serangan 9/11. Kemudian Amerika Serikat mengirimkan militernya ke Afganistan untuk melakukan invasi dan melumpuhkan Taliban.

"Tidak ada warga Afghanistan yang terlibat dalam insiden itu (9/11) sama sekali," kata Yaqoob.

Pada Jumat (11/2) Biden menandatangani sebuah perintah untuk mencairkan aset Afghanistan senilai 3,5 miliar dolar AS. Aset tersebut dialokasikan bantuan ke dana perwalian yang dikelola oleh PBB sebagai bantuan kemanusiaan warga Afghanistan.

Bank Sentral Afghanistan meminta Biden untuk menarik keputusannya. Bank Sentral Afghanistan mengatakan, uang tersebut adalah milik rakyat Afghanistan dan bukan milik pemerintah, partai atau kelompok.

Seorang penasihat keuangan untuk mantan pemerintah Afghanistan yang didukung AS, Torek Farhadi, mempertanyakan pengelolaan cadangan Bank Sentral Afghanistan oleh PBB.  Dia mengatakan, dana itu tidak digunakan untuk bantuan kemanusiaan tetapi mendukung pemulihan mata uang negara, serta membantu  kebijakan moneter dan mengelola neraca pembayaran negara. Dia juga mempertanyakan legalitas perintah Biden.

"(Dana) cadangan ini milik rakyat Afghanistan, bukan Taliban. Biden membuat keputusan sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Tidak ada negara lain di dunia yang membuat keputusan penyitaan seperti itu tentang cadangan (dana) negara lain," ujar Farhadi.

Pemerintah mengatakan, dana yang dibekukan itu tidak akan dicairkan seluruhnya. Biden memerintahkan lembaga keuangan AS atau bank untuk menyediakan dana 3,5 miliar dolar AS sedangkan sisanya tetap disimpan dan akan digunakan untuk membiayai proses pengadilan yang masih berlangsung.

Seperti diketahui, aset pemerintah Afghanistan yang berada di luar negeri senilai miliaran dolar AS dibekukan setelah Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus tahun lalu. Sebagian besar dari dana yang dibekukan berada di AS.

Gedung Putih mengatakan, dana tersebut akan dicairkan dan telah dirancang hanya untuk menjangkau rakyat Afghanistan yang dilanda kemiskinan parah. Dana tersebut diharapkan tidak akan sampai di tangan Taliban dan aktor jahat.

Korban insiden 9/11 memenangkan putusan pengadilan AS pada 2012 terhadap Taliban dan beberapa entitas lainnya. Kerabat korban lainnya juga memiliki tuntutan hukum yang sedang berlangsung atas serangan itu.  Seorang pengacara yang berbasis di New York untuk sekitar 500 keluarga, Jerry S Goldman, mengatakan, semua memiliki pijakan yang sama untuk dana tersebut.

“Ini akan membutuhkan banyak dana untuk memberikan kompensasi moneter, tetapi kami tidak akan pernah membuat orang-orang ini utuh. Tidak pernah,” kata pengacara  Goldman.

Pengadilan harus memutuskan apakah akan memanfaatkan dana yang dicairkan itu untuk membayar klaim korban insiden 9/11.

Secara keseluruhan, Afghanistan memiliki aset sekitar 9 miliar dolar AS di luar negeri, termasuk 7 miliar dolar AS di Amerika Serikat. Sementara sisanya disimpan di Jerman, Uni Emirat Arab dan Swiss.

Juru bicara politik Taliban, Mohammad Naeem menuduh pemerintahan Biden telah menunjukkan tingkat kemanusiaan terendah dari sebuah negara dan bangsa. Keputusan pemerintahan Biden tersebut mendapatkan kecaman secara meluas di sosial media. Tagar #USA_stole_money_from_afghan telah menjadi topik utama di kalangan warga Afghanistan.  Sebuah cicitan lmenunjukkan bahwa pembajak dalam insiden 9/11 adalah warga negara Saudi, bukan warga Afghanistan.

 “Mari kita ingatkan dunia bahwa #AfghansDidntCommit911 dan #BidenStealingAfgMoney,” ujar seorang dosen di Universitas Amerika di Afghanistan dan seorang aktivis sosial, Obaidullah Baheer di Twitternya.