Kemenag Evaluasi Pemberangkatam Umroh, Ini Hasilnya

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Keberangkatan jamaah umroh Indonesia sudah berlangsung hampir satu bulan. Pertama kali diberangkatkan pada 8 Januari 2022, kini sudah lebih dari 8.000 jamaah Indonesia yang terbang ke Arab Saudi untuk beribadah umroh.

Sejumlah catatan evaluasi mengemuka, salah satunya terkait dengan pelaksanaan karantina kepulangan dan layanan di Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengatakan telah menggelar evaluasi bersama lintas kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh.

Selain Kemenag, evaluasi diikuti juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, Satgas Penanganan Covid-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Soetta, Otoritas Bandara Soekarno-Hatta, Angkasa Pura II Soekarno-Hatta, Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI), serta delapan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Asosiasi Asuransi Umrah.

"Skema One Gate Policy (OGP) pemberangkatan jamaah umroh dinilai baik dan berhasil dengan tidak adanya kasus jamaah positif saat berangkat dan tiba di Arab Saudi," kata Hilman melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, skema OGP akan tetap dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1332 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19. Adapun untuk pelaksanaan screening kesehatannya, bisa dilakukan di asrama haji atau hotel.

"Pelaksanaan di asrama haji agar menjadi standar dan pola penanganan jamaah sebelum keberangkatan umroh di hotel-hotel," ujarnya.

Ia mengatakan, terkait karantina kepulangan, rapat menyepakati sejumlah masukan penting bagi PHRI dan hotel yang menjadi tempat karantina kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) termasuk jamaah umroh. Masukan itu antara lain agar pihak hotel memperhatikan variasi dan kecukupan menu makanan bagi jamaah.

Ia menegaskan, hotel juga diminta melakukan standardisasi fasilitas, sarana, dan prasarana di dalam kamar. Hal ini agar jamaah merasa aman, nyaman, dan tetap dapat memelihara kesehatannya selama masa karantina dengan memperhatikan sirkulasi udara, ruang gerak penghuni kamar dan kecukupan sinar matahari.

"Hasil evaluasi juga mendorong hotel untuk mengatur arus pergantian antarpenghuni kamar agar tidak terlalu dekat antara penghuni yang masuk dengan yang keluar dengan tetap memperhatikan higienitas kamar,” jelas Hilman.

Ia mengatakan, Kemenag dalam waktu dekat ini akan mengundang hotel-hotel tempat screening kesehatan dan karantina untuk mengkoordinasikan SOP dan teknis pelaksanaan karantina bagi jamaah umroh. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag juga meminta seluruh PPIU memastikan sudah memiliki jaminan pemesanan (booking) kamar hotel untuk karantina kepulangan bagi jamaahnya sejak saat keberangkatan mereka. Hal ini penting agar tidak terjadi kasus jamaah telantar karena menunggu kepastian tempat karantina.

Rapat evaluasi juga menyepakati kemungkinan dilakukannya tes PCR pembanding. Hilman mengatakan tes PCR pembanding dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dan dikoordinasikan melalui KKP dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.

"Tes PCR pembanding hanya dapat dilakukan untuk exit test PCR dan dilaksanakan oleh laboratorium atau rumah sakit milik pemerintah," kata Hilman.