PBNU dan PKB Sedang tak Lagi Mesra? Ini Kata Pengamat 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menilai  memanasnya hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandai adanya pembelahan antarkeduanya pasca terpilihnya Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU ke-34.

Diketahui sebelumnya PBNU memanggil sejumlah Ketua PCNU lantaran diduga terlibat politik praktis. 

"Ini menandai pembelahan antara NU dan PKB. Setelah terpilihnya Gus Yahya, terjadi pembelahan antara PBNU dan PKB. Sesuatu yang sebelumnya boleh dibilang satu kesatuan dan memang berusaha disatukan oleh Cak Imin katakanlah begitu," kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (29/1/2022). 

Qodari mengatakan, sebelum kepemimpinan Gus Yahya, PBNU seolah merupakan perpanjangan tangan dari PKB. Hal tersebut terlihat pada Pilpres 2019 lalu di mana PKB menyodorkan KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (Cawapres). 

"Terlihat misalnya dari Pilpres 2019 di mana Cak Imin tidak setuju dengan Mahfud MD sebagai cawapres. Dan kemudian mengkondisikan PBNU untuk menolak Mahfud MD sehingga akhirnya yang menjadi cawapres adalah KH Ma'ruf Amin," ujarnya. 

Gus Yahya beberapa kali juga menegaskan bahwa PBNU tak ingin terlibat dalam politik praktis. Menurutnya batas yang dibuat PBNU dari politik praktis tersebut dinilai akan menyulitkan pergerakan Cak Imin untuk bisa menjangkau masyarakat NU. 

"Tentunya mengganggu posisi dan pergerakan Cak Imin di PBNU ya atau di NU, di seluruh Indonesia, karena sekarag Gus Yahya tidak mau ada calon presiden dari PBNU," ucapnya. 

Belakangan memang Cak Imin aktif melakukan safari politik ke sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut tak jarang disertai deklarasi dukungan Cak Imin sebagai calon presiden 2024.  

"Ini rupanya kan Cak Imin dari yang saya baca itu deklarasinya kan di cabang-cabang NU, itu yang istilahnya disemprit oleh PBNU lah, begitu. Apakah ini akan mengganggu posisi cak imin di PKB? Rasanya sih tidak ya," ungkapnya. 

Menurut Qodari yang menarik untuk ditunggu adalah seberapa besar dukungan warga NU kepada PKB setelah PBNU membatasi diri dari politik praktis. Dirinya menduga PBNU akan lebih berjarak dengan PKB.

"Ya kalau saya lihat sih pasti akan lebih berjarak dan kelihatannya memang kalau dari kepengurusan PBNU sekarang yang warna warni ya bukan hanya PKB tapi ada Golkar, ada Nusron (Wahid), ada Mardani Maming (PDIP) bendahara umum, itu kan artinya PBNU mau menjaga jarak kepada PKB dan juga membuka ruang bagi partai-partai politik yang lain termasuk barangkali PPP yang selama ini merasa dianaktirikan lah PBNU yang merupakan perpanjangan tangan dari Muhaimin," jelasnya.

"Jadi saya kira tarik menariknya disitu mengenai pengaruh warga NU Cak Imin masih ingin mempertahankan jangkauannya, tapi dengan kepengurusan Gus Yahya jangkauan dan penetrasi itu dibatasi. Itu yang membedakan kepengurusan PBNU dengan yang sekarang," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya PBNU memanggil ketua Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terkait pernyataan yang menyebutkan bahwa NU selama ini memperalat PKB.

"Atas perintah Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, kami memanggil Ketua PCNU Kabupaten Bondowoso agar tabayun, menemui Ketum PBNU di kantor PBNU," kata Ketua PBNU Amin Said Husni, melalui rilisnya, Senin (24/1/2022). 

Ketua PCNU Bondowoso merupakan ketua PCNU ke tiga yang dipanggil  PBNU berkaitan dugaan keterlibatan politik praktis dukung mendukung calon presiden. Sebelumnya, PBNU juga memanggil Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo untuk melakukan tabayun ke kantor PBNU. 

Ketua PCNU Banyuwangi dipanggil setelah PBNU menerima laporan adanya agenda politik Pemilihan Presiden 2024 yang melibatkan PCNU Banyuwangi. Bahkan kegiatan itu juga digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu (19/1) dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden. 

Sementara pemanggilan PCNU Sidoarjo dilandasi adanya laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo dan melibatkan seluruh MWCNU se Kabupaten Sidoarjo.