Satgas NU Siap Bantu Pemerintah Percepat Vaksin Booster

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster akan segera dimulai pada 12 Januari 2022. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Makky Zamzami menyatakan siap membantu pemerintah dalam mempercepat vaksin booster, khususnya kepada masyarakat rentan. 

"Pada intinya kami siap membantu pemerintah mempercepat. Kalau kerannya sudah dibuka untuk simpul-simpul pelaksanaan vaksinasi booster, kita akan bantu percepatannnya, terutama yang gratis," ujar Makky saat dihubungi Republika.co.id, Senin (10/1/2022). 

Vaksin Covid-19 booster akan diberikan dengan dua skema, yakni gratis dan berbayar. Namun, menurut Makky, Satgas NU Peduli tidak bisa mengelola yang berbayar.

"Nah, yang gratis mungkin kami akan bantu untuk bisa mempercepat. Nanti kelompok yang ditentukan misalnya tokoh agama, pesantren dan di kampung-kampung," ucap dia. 

Makky menjelaskan, vaksin booster ini memang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, menurut Makky, pemerintah harus menentukan vaksinnya dulu, apakah akan menggunakan vaksin yang efikasinya rendah atau yang tinggi. 

"Saran saya kita fokus ke yang efikasi tinggi, yaitu vaksin-vaksin yang mempunyai efikasi tinggi dan juga efek samping yang tidak terlalu berat. Nah, itulah saran saya untuk booster-nya," kata Makky. 

Dia pun menegaskan Satgas NU mendukung penuh langkah pemerintah untuk melaksanakan vaksin booster secara luas, khususnya kepada masyarakat yang sistem imun tubuhnya rendah. 

"Jadi, yang kita khawatirkan adalah mereka yang awal-awal vaksinasi ini apakah imunnya masih ada atau tidak. Jadi, saya rasa ini harus didahulukan atau diadvokasi untuk segera melakukan booster," jelas Makky.

Pemerintah hanya akan memberikan vaksin booster gratis kepada lansia, peserta BPJS Kesehatan, kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan kelompok rentan lainnya. Sedangkan vaksin booster berbayar digunakan untuk vaksinasi mandiri. 

Terkait mekanisme ini, menurut Makky, Satgas NU akan mengikuti keputusan dari pemerintah. "Apakah dia harus bayar atau tidak, ya kita mengikuti aturan pemerintah. Namun, untuk masyarakat yang mungkin punya peran di publik saya rasa perlu juga ada mekanisme subsidi untuk booster, baik tokoh agama, kiai, atau tokoh agama lainnya," kata Makky.

Pada prinsipnya, dengan adanya vaksin booster ini pemerintah ingin mempersiapkan agar tidak terjadi gelombang ketiga di Indonesia. "Saya rasa fungsi dari percepatan vaknisasi booster ini tujuannya untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga, dan bagi mereka yang memang sangat rentan itu harus didahulukan," ujar Makky.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) lima produk vaksin Covid-19 yang digunakan sebagai penguat antibodi atau booster. "Ada lima vaksin yang telah dapatkan EUA melalui proses evaluasi bersama para tim ahli penilai obat atau vaksin dan memenuhi syarat yang ada," kata Kepala BPOM Penny K Lukito saat menyampaikan keterangan pers di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Senin (10/1/2022) siang.

Produk vaksin Covid-19 yang mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM untuk digunakan sebagai vaksin penguat meliputi CoronaVac produksi PT Bio Farma, vaksin buatan Pfizer, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, dan vaksin Zifivax. Penny menjelaskan bahwa tambahan satu dosis vaksin homolog CoronaVac bisa diberikan pada orang berusia 18 tahun ke atas setelah enam bulan setelah vaksinasi primer.

"(Hasil uji) imunogenisitas menunjukkan peningkatan titer antibodi netralisasi hingga 21-35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster CoronaVac pada subjek dewasa," katanya.

Penny menambahkan, kejadian ikutan setelah penggunaan vaksin itu berupa reaksi lokal seperti nyeri dan kemerahan di tempat suntikan. 

Nantinya, lanjut Penny, ada dua mekanisme pemberian booster. Pertama, booster dalam bentuk homolog atau menggunakan vaksin yang sama dengan yang sebelumnya. Kedua, heterolog atau menggunakan vaksin berbeda dari sebelumnya.