Ketua ASEAN Disambut Karpet Merah Junta Myanmar, Didemo Rakyat
Penentang kudeta menilai kehadiran Hun Sen ke Myanmar beri legitimasi ke junta.
REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Perdana Menteri Kamboja Hun Sen disambut oleh pengawal kehormatan dan karpet merah di Myanmar pada Jumat (7/1). Kedatangannya itu menuai protes oleh penentang kudeta di bagian lain negara itu karena khawatir perjalanan ini akan memberikan lebih banyak legitimasi kepada junta.
Pengunjuk rasa membakar poster perdana menteri Kamboja dan meneriakkan "Hun Sen jangan datang ke Myanmar. Kami tidak ingin diktator Hun Sen". Ada juga laporan protes di kota kedua Mandalay dan wilayah Tanintharyi dan Monywa.
Aktivis terkemuka di Myanmar Min Ko Naing mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial bahwa Hun Sen akan menghadapi protes besar-besaran atas kunjungannya, yang akan merugikan ASEAN.
Deputi Direktur Regional Amnesty International untuk Penelitian Emerlynne Gil mengatakan, perjalanan itu berisiko mengirim pesan beragam kepada pemimpin militer Myanmar. Hun Sen seharusnya memimpin ASEAN ke tindakan tegas untuk mengatasi situasi hak asasi manusia yang mengerikan"di negara itu.
Kunjungan dua hari Hun Sen untuk melakukan pembicaraan dengan penguasa militer Myanmar. Tindakan ini adalah yang pertama oleh seorang kepala pemerintahan sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari tahun lalu, yang memicu protes berbulan-bulan dan tindakan keras berdarah.
Hun Sen akan bertemu dengan pemimpin militer Min Aung Hlaing, tetapi Radio Free Asia yang didanai Amerika Serikat mengutip juru bicara junta yang mengatakan dia tidak akan bertemu Suu Kyi. Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta dan diadili dengan selusin tuduhan yang membawa kombinasi hukuman maksimum lebih dari 100 tahun penjara.
Kamboja saat ini adalah ketua ASEAN. Sejak kepemimpinan sebelumnya oleh Brunei Darussalam, upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar telah dilakukan ASEAN dan mengadopsi rencana perdamaian lima poin konsensus pada April tahun lalu. Beberapa negara ASEAN lainnya termasuk Indonesia telah menyatakan frustrasi atas kegagalan junta untuk mengimplementasikan rencana tersebut.
Sebelum perjalan tersebut, Hun Sen menyerukan untuk menahan diri dari semua pihak di Myanmar dan agar rencana perdamaian diikuti. "Saudara-saudara di Myanmar, apakah Anda ingin negara Anda jatuh ke dalam perang saudara yang nyata atau ingin diselesaikan?" ujarnya pada Rabu (5/1)
Pada Oktober, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dilarang menghadiri pertemuan puncak ASEAN karena kegagalannya menghentikan permusuhan dan mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog. Namun, sejak menjabat sebagai ketua ASEAN, Hun Sen bulan lalu mengatakan pejabat junta harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan ASEAN.
Sikap RI tak berubah
Sebelumnya, Hun Sen telah melakukan panggilan telepon dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pembicaraan ini membahas seputar isu pembangunan Myanmar.
Dalam unggahan kicauan melalui Twitter pada Rabu (5/1), Jokowi kembali menegaskan posisi Indonesia dalam isu Myanmar. Dia menyatakan pentingnya implementasi lima konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan di Jakarta pada April tahun lalu.
"Kami membahas pembangunan di Myanmar. Saya tegaskan kembali posisi Indonesia tentang pentingnya implementasi 5-Point Concensus untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar melalui dialog inklusif," ujar Jokowi melalui akun Twitter.
Jokowi mendesak Myanmar untuk memberikan tindakan untuk poin-poin yang sudah disepakati bersama, termasuk junta Myanmar Min Aung Hlaing. "Jika tidak ada kemajuan berarti dalam implementasi 5PC, Myanmar seharusnya hanya diwakili oleh tingkat non-politik pada pertemuan ASEAN," ujarnya merujuk pada singkatan lima poin yang telah disepakati.
Isi lima poin konsensus tersebut terdiri dari kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kemudian, dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.