PM Bennett: Tak Ada Tempat Bagi Konsulat Palestina di Yerusalem
Pembukaan konsulat akan menjadi pijakan pembentukan pemerintahan di Yerusalem.
AP/Gil Cohen-Magen/Pool AFP
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.
Rep: Rizky Jaramaya/Fergi Red: Teguh Firmansyah
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menekankan bahwa, konsulat Amerika Serikat (AS) tidak akan dibuka di Yerusalem selama dirinya menjabat. Bennett menegaskan, Yerusalem adalah ibu kota satu negara yaitu Israel.
"Pemerintahan di bawah kepemimpinan saya telah berulang kali mengklarifikasi bahwa, tidak ada tempat bagi konsulat Palestina di Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota satu negara, yaitu Negara Israel, titik," ujar Bennett, dilansir Middle East Monitor, Rabu (29/12).
Mantan Presiden AS Donald Trump menutup konsulat Amerika di Yerusalem yang diduduki pada 2019. Namun, Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk membuka kembali konsulat. Pembukaan konsulat akan membutuhkan persetujuan Israel.
Israel telah menentang langkah AS yang ingin membuka kembali kantor konsulat di Yerusalem. Menurut otoritas Israel, pembukaan tersebut akan memberikan pijakan bagi pemerintahan Palestina di Yerusalem. Termasuk memvalidasi klaim Palestina bahwa Yerusalem timur adalah ibu kota masa depan bagi negara Palestina.
Selama era pemerintahan Trump, konsukat dihapus dan diubah menjadi Unit Urusan Palestina. Unit tersebut digabung dengan kedutaan AS setelah dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2018. Pemindahan kedutaan itu merupakan langkah AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menegaskan rencana pemerintahan Biden untuk membuka kembali kantor konsulat di Yerusalem. Pembukaan ini sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali hubungan dengan Palestina. Namun Blinken tidak menyebutkan kapan kantor konsulat AS akan dibuka kembali.
Pembukaan kembali kantor konsulat jenderal AS di Yerusalem mendapatkan pertentangan dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, memperingatkan bahwa, pembukaan kembali konsulat jenderal AS di Yerusalem adalah ide yang buruk.
"Itu akan mengirim pesan yang salah, tidak hanya ke kawasan, tidak hanya ke Palestina, tetapi juga ke negara lain, dan kami tidak ingin ini terjadi," kata Lapid.
Abbas temui Gantz
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan langka ke Israel pada Selasa (28/12), untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz. Ini merupakan langkah terbaru dalam serangkaian pertemuan oleh pejabat tinggi Israel dengan pemimpin Palestina.
Seorang pejabat senior Palestina mengatakan, pertemuan pada larut malam itu berlangsung di kediaman Gantz di Israel tengah. Pejabat yang berbicara dengan syarat anonim itu mengatakan, ini adalah pertama kalinya Abbas bertemu dengan seorang pejabat Israel di Israel sejak 2010.
Gantz mengatakan, dalam pertemuan dengan Abbas, dia berkomitmen untuk memajukan langkah-langkah membangun kepercayaan, serta memperdalam koordinasi keamanan. Sementara ajudan utama Abbas, Hussein Al Sheikh, mengatakan, pertemuan itu berurusan dengan pentingnya menciptakan cakrawala politik, termasuk membahas kondisi lapangan yang tegang karena tindakan para pemukim. Dia mengatakan, pertemuan itu juga membahas masalah keamanan, ekonomi dan kemanusiaan.
Sejauh ini, tidak ada pembicaraan damai secara substantif antara Israel dan Palestina selama lebih dari satu dekade.
Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, menentang kemerdekaan Palestina dan telah mengesampingkan pembicaraan damai secara formal. Namun di sisi lain, Bennett ingin mengurangi gesekan dengan Otoritas Palestina dan meningkatkan kondisi kehidupan di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Terlepas dari janji-janji Bennett, peningkatan kekerasan telah terjadi di wilayah Tepi Barat yang diduduki dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah serangan terjadi antara warga Palestina terhadap warga Israel di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Termasuk gelombang kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina.