Strategi Mikro Lockdown Disiapkan Hadapi Kenaikan Pascaliburan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dian Fath Risalah

Pemerintah berencana menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro jika menemukan penularan Covid-19 pascaperiode libur Natal dan tahun baru. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, sebenarnya lockdown mikro sudah diterapkan dari periode-periode pembatasan sebelumnya.

"Bahkan jika ada kasus di daerah itu, mereka (satgas dan pemerintah administrasi wilayah setempat) bisa melakukan penutupan atau lockdown di tingkat itu. Contohnya kalau di RT, ya (lockdown) di RT itu," kata dia, Senin (27/12).

Kemudian, Tito mengatakan, masyarakat yang terkena pembatasan mikro akan mendapatkan bantuan selama PPKM mikro diterapkan di wilayah yang terdeteksi penyebaran Covid-19. "Nanti dibantu bansos (bantuan sosial) segala macam untuk mereka sambil melakukan treatment pada mereka. Nah, ini tadi kita sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, terutama kuncinya pada bupati wali kota, supaya mereka mengaktifkan kembali PPKM mikro ini," kata dia.

Mendagri menjelaskan, model PPKM mikro adalah pengawasan yang dilakukan sampai ke tingkat wilayah terkecil, bahkan sampai tingkat RW dan RT. "Yang mana ada satgas-satgas yang ada di kecamatan, selama ini satgas hanya tingkat kabupaten sebelum ada mikro, kemudian sudah ada untuk tingkat kelurahan dan desa, tingkat kampung, tingkat RW, bahkan ada tingkat RT," ujarnya.

Satgas penanganan Covid-19 di tingkat desa atau lurah didukung oleh babinsa, babinkamtibmas, serta tokoh-tokoh masyarakat di sana. "Mereka melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing. Tugasnya mulai dari pencegahan, mengampanyekan protokol kesehatan, mengidentifikasi apakah adanya yang sakit gejala-gejalanya Covid-19, membantu mereka yang isolasi, membantu datang ke rumah sakit, bahkan jika ada kasus di daerah itu, mereka bisa melakukan penutupan atau lockdown," ujarnya.

Lima wilayah prioritas selama libur Natal dan tahun baru akan diawasi ketat penerapan PPKM mikro. Pemerintah akan menurunkan tim khusus untuk mengawasi penerapannya. "Selama Natal-tahun baru menjadi tujuan biasanya untuk berlibur itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Lombok, ini lima daerah akan kami turunkan tim," kata Tito.

Tim kata Tito akan mengawasi apakah PPKM mikro berjalan dengan baik di lima daerah tersebut atau tidak. "Apakah PPKM mikro ini berjalan atau tidak, bila ada kebijakan lockdown bisa cepat dilakukan, yang (PPKM mikro) jalan kita beri penghargaan yang tidak pasti kita tegur nantinya," katanya.

Untuk kebijakan mikro lockdown atau PPKM mikro, kata Mendagri, tidak hanya diterapkan di lima wilayah tersebut, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia di tingkat pemerintah administrasi terkecil, yakni sampai tingkat RW dan RT. Selama ini PPKM mikro mendampingi aturan PPKM berlevel sebagai kebijakan penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi.

Saat ini berdasarkan data satgas, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, ada sekitar 10 provinsi yang mengalami kenaikan kasus Covid-19. "Sebanyak 10 provinsi mengalami tren kenaikan kasus adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Kalimantan Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan," ujar Johnny, Senin (27/12).

Untuk mencegah kenaikan kasus meluas di daerah lain, Johnny meminta pemerintah daerah untuk tegas menegakkan protokol kesehatan ketat dan mengawasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi di wilayahnya. Selain itu, masyarakat juga diimbau patuh protokol kesehatan serta mengurangi mobilitas serta menjauhi kerumunan.

Pasalnya, berdasarkan catatan Satgas Covid-19, peningkatan mobilitas masyarakat telah terjadi seiring dengan arus balik akhir tahun di Jawa maupun Bali yang sekaligus menjadi tempat transit dan tempat tujuan wisata. Tidak hanya Jawa dan Bali, Satgas Covid-19 juga mencatat mobilitas penduduk di Nusa Tenggara dan Papua mengalami peningkatan tren kenaikan kasus melebihi kondisi pada saat pra-pandemi.

"Pemerintah mengimbau masyarakat mengurangi mobilitas serta selalu menjaga protokol kesehatan," ujarnya.

Menkominfo menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasanbmobilitas masyarakat menjelang Tahun Baru 2022. Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 lebih lanjut di berbagai daerah. "Harapannya dalam waktu dekat akan tertangani dengan baik," ujarnya.

Johnny menambahkan, pemerintah pun telah mengumumkan pembatasan perjalanan masyarakat. Masyarakat harus sudah divaksinasi jika ingin melakukan perjalanan pada periode 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Pemerintah juga memastikan semua kelompok terutama kelompok rentan seperti penduduk lanjut usia (lansia), ibu hamil, orang dengan penyakit penyerta, dan anak-anak mendapatkan vaksinasi dengan baik.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin terus mengingatkan potensi kenaikan kasus Covid-19 setiap akhir tahun. "Saat ini kita sedang rendah-rendahnya, pengalaman kita setiap akhir tahun diikuti dengan kenaikan yang cukup tinggi. Kalau kita terbukti akhir tahun ini bisa mengendalikan kasus. Nah, itu artinya Indonesia sudah melangkah jauh ke depan. Insya Allah pandeminya bisa berubah jadi endemi," kata Budi.

Budi menyampaikan, agar bisa melalui Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan aman walaupun ada varian omicron adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, surveilans, vaksinasi, dan perawatan. Terkait protokol kesehatan, Budi mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri kalau bukan urusan penting dan mendesak.

"Nomor satu prokes, pakai masker itu penting, jangan jalan-jalan ke luar negeri karena di sana sedang melonjak semua kasusnya. Indonesia sedang rendah-rendahnya, indah kok Indonesia. Jadi, jalan-jalannya di Indonesia saja," kata mantan wakil menteri BUMN tersebut.

Terkait surveilans yang berupa testing, pelacakan dan isolasi. Di samping itu, Kemenkes akan mendatangkan 15 mesin genome sequencing yang direncanakan akan disebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia mulai tahun depan.

Terkait karantina, Budi melanjutkan, ia meminta agar masyarakat tidak perlu protes perihal penambahan waktu karantina menjadi 10 hari. Karena, karantina adalah salah satu cara melindungi masyarakat dari setiap pelaku perjalanan internasional.

"Yang pulang dari luar negeri liburan yang puluhan ribu, tapi ini untuk melindungi keluarganya, tetangganya, dan seluruh rakyat Indonesia yang 270 juta. Jadi tolong yang sudah jalan-jalan ke luar negeri, boleh kok, kita tidak larang, tapi tidak usah kemudian minta pengecualian untuk keluar dari karantina," katanya menegaskan.