'Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Lengkap Tercapai Januari’

ASN yang enggan divaksin diancam penundaan pembayaran tunjangan kinerja.

Republika/Thoudy Badai
Tenaga kesehatan menggunakan topeng pahlawan super (superhero) saat melayani vaksinasi anak usia 6-11 tahun di RSIA Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/12).
Rep: Febryan A, Dessy Suciati Saputri Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memerkirakan, sebanyak 60 persen target vaksinasi dosis lengkap tercapai pada pertengahan Januari 2022. Pada waktu yang sama, vaksinasi dosis pertama diperkirakan sudah mencapai 80 persen.

Baca Juga

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, total target vaksinasi menyasar 208 juta jiwa. Per 21 Desember 2021, tercatat sudah 152,8 juta orang atau 73,4 persen yang sudah mendapat vaksinasi dosis pertama. Sedangkan penerima dosis lengkap (dua dosis) sudah 107,8 juta orang atau 51,8 persen.

"Tadinya kita berharap di Desember ini kita bisa mencapai 80 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. Sepertinya, angka itu baru akan tercapai pada pertengahan pekan kedua bulan Januari 2022," ujar Nadia dalam diskusi daring bertajuk ‘Membentuk Transmisi Omicron’, Jumat (24/12).

Menurut Nadia, meski pemenuhan target 40 persen vaksinasi lengkap telah memenuhi standar WHO, Indonesia tetap ingin mengejar target 60 persen pada Januari. Dia optimistis target itu bakal tercapai karena laju vaksinasi nasional per hari bisa mencapai 1,2 juta suntikan.

Untuk mencapai target dosis lengkap pada 60 persen sasaran itu, Kemenkes fokus menyasar kelompok lansia. "Sebab lansia itu merupakan 61 persen dari total penerima dosis pertama sejauh ini," ujarnya.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah agar terus meningkatkan capaian vaksinasi, khususnya dosis lengkap. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan maksimal dari potensi penularan virus.

“Kepada pemerintah untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 utamanya dosis lengkap, untuk memaksimalkan proteksi pada masyarakat,” ujar Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan upaya testing dan tracing pada kasus Covid-19 serta memonitor hasil whole genome sequence pada pelaku perjalanan luar negeri. Sehingga deteksi dini kasus Omicron dapat dilakukan dan mencegah terjadinya perluasan kasus.

Wiku menyampaikan, pencegahan penularan virus Covid-19 tak hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi saja. Namun juga diperlukan berbagai upaya lain, seperti peningkatan testing dan tracing, serta disiplin dalam menjalankan prokes. Di sejumlah negara seperti di Amerika Serikat, Norwegia, dan Korea Selatan yang memiliki cakupan vaksinasi dosis lengkap lebih dari 60 persen pun kini tengah menghadapi lonjakan kasus positif dan juga kematian.

“Hal yang menarik adalah di tiga negara ini cakupan vaksinasi dosis lengkapnya telah mencapai lebih dari 60 persen. Namun nyatanya, kasus positif dan kematiannya tetap dapat meningkat,” ujar dia.

Vaksinasi ASN

Sementara, untuk mengejar target vaksinasi di sektor aparatur sipil negara (ASN), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengancam ASN yang enggan mengikuti program vaksinasi ditunda pembayaran tunjangan kinerjanya. Mendagri menyebutkan strategi itu telah diterapkan oleh beberapa daerah dalam mendukung percepatan vaksinasi, khususnya bagi ASN.

Mendagri Tito menjelaskan berbeda dengan gaji, tunjangan kinerja merupakan hak dari kebijakan pimpinan. Tito mengatakan bila bawahannya berkinerja baik, maka pimpinan dapat membayarkan tunjangannya secara penuh. Namun, bila bawahannya berkinerja buruk, maka tunjangan kinerjanya dapat dipotong.

"Dia tidak melaksanakan perintah atasan untuk ikut dalam program vaksinasi, tahan bila perlu tunjangan kinerjanya, kalau sudah divaksinasi baru tunjangan kinerjanya diberikan semua mungkin, itu salah satu teknik," kata Mendagri.

Kendati demikian, Mendagri menyarankan pendekatan pertama kepada ASN yang enggan divaksin terlebih dahulu dilakukan secara persuasif. Namun, bila yang bersangkutan bergeming, maka strategi penundaan pembayaran kinerja dapat diterapkan.

Mendagri menjelaskan vaksinasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 70 persen hingga akhir 2021. Meski saat ini capaian vaksinasi dosis pertama secara nasional berada di angka 75 persen, lanjut Mendagri, tak sedikit daerah yang capaiannya justru di bawah 70 persen.

"Beliau (Presiden) ingin agar bukan hanya angka nasional, tapi angka di daerah-daerah juga minimal 70 persen. Untuk apa, untuk memproteksi masyarakat di daerah masing-masing," ujar Mendagri.

 
Berita Terpopuler