Serangan Junta Myanmar, Sembilan Jenazah Ditemukan
Aktivis mengatakan, sekitar 1.300 orang tewas dalam kekerasan oleh militer Myanmar.
REPUBLIKA.CO.ID, MAGWAY -- Media Myanmar melaporkan terlihat setidaknya sembilan jenazah di wilayah tengah negara itu. Diduga jasad tersebut merupakan korban serangan udara militer. Sebagian besar korban adalah warga sipil termasuk dua orang anak-anak.
Situs berita Myanmar Now melaporkan jenazah-jenazah itu ditemukan tim pencari dan penyelamat di luar Desa Hnan Khar, wilayah Magway, Kota Gangaw, usai serangan. Laporan itu mengatakan hanya dua orang yang merupakan anggota pasukan pertahanan anti-kudeta, sementara sisanya warga sipil.
Seperti dikutip dari Aljazirah, Rabu (22/12) warga setempat dan juru bicara milisi anti-kudeta mengatakan pasukan militer mengerahkan setidaknya satu helikopter yang melepaskan tembakan dari udara. Saat ini pemerintah militer Myanmar kesulitan untuk membubarkan pemberontak anti-kudeta.
Namun Myanmar Now melaporkan tiga helikopter yang bertanggung jawab atas serangan udara mematikan tersebut. Salah satu warga setempat lainnya mengatakan, militer menggunakan lima helikopter dalam serangan itu dan tentara melepaskan tembakan ke desa yang dihuni sekitar 6.000 orang.
Sejak kudeta 1 Februari lalu muncul milisi-milisi anti-kudeta di seluruh penjuru Myanmar. Pemerintah militer menindak keras perbedaan pendapat. Kelompok aktivis mengatakan, sudah sekitar 1.300 orang tewas dalam kekerasan yang dilakukan militer.
Pengamat mengungkapkan, 'pasukan pertahanan rakyat' (PDF) mengejutkan pemerintahan junta militer dengen keefektifannya sehingga menyeret pemimpin junta militer Jenderal Min Aung Hlaing ke kebuntuan mematikan.
Warga Magway mengatakan pada Jumat (17/12) lalu pasukan militer meluncurkan serangan saat PDF sedang rapat di Sagaing dengan helikopter dan pesawat jet. Juru bicara militer Zaw Min Tun mengkonfirmasi militer menggunakan helikopter dalam serangan tapi ia tidak mengatakan bagaimana helikopter digunakan.
Ia mengaku tidak memiliki jumlah korban tewas secara pasti dalam serangan tersebut. Namun biasanya militer menggunakan helikopter dan serangan udara ketika pasukan di darat kesulitan.
Pada Mei lalu kelompok pemberontak berbasis etnis, Tentara Kemerdekaan Kachin mengatakan telah menembak jatuh helikopter militer dalam baku tembak di dekat Kota Momauk. Amerika Serikat dan PBB mengecam militer Myanmar mengenai laporan kredibel tentang pembunuhan 11 warga desa termasuk anak-anak.
Pernyataan itu disampaikan saat media dan warga setempat mengatakan tentara Myanmar menculik 11 orang dari desa Dontaw wilayah Sagaing setelah ranjau dan bom menyerang konvoi militer satu hari sebelumnya. Militer membantah klaim tersebut.
Militer Myanmar juga bertempur melawan kelompok Karen National Union (KNU). Pemberontak anti-kudeta di Negara Bagian Karen. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan konflik telah memaksa lebih dari 3.900 warga Myanmar mengungsi ke perbatasan Thailand.
AS berikan tekanan
Amerika Serikat (AS) mengatakan sedang mengkaji langkah-langkah tambahan yang kemungkinan bakal diambil untuk menekan junta Myanmar. Washington menghendaki negara tersebut kembali menegakkan demokrasi pasca kudeta militer Februari lalu.
“Penting dalam beberapa pekan dan bulan ke depan untuk melihat langkah-langkah apa yang dapat kami ambil untuk menekan rezim, untuk mengembalikan negara ke lintasan demokrasi,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dalam konferensi pers bersama Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Kuala Lumpur, Rabu (15/12), dikutip laman Time.
Blinken mengungkapkan, AS juga secara aktif mengkaji apakah tindakan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya perlu diberi label “genosida”. Laporan PBB yang terbit pada 2018 merekomendasikan agar para jenderal tinggi Myanmar diselidiki dan dituntut karena melakukan genosida serta kejahatan perang terhadap populasi minoritas.
Sementara itu Saifuddin Abdullah menekankan perlunya peran ASEAN dalam menangani krisis Myanmar. “Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus memastikan ada cara-cara tertentu dalam melakukan sesuatu,” ujarnya.
Saifuddin memahami bahwa ASEAN menjunjung prinsip non-intervensi. Namun dia menekankan ASEAN juga harus melihat prinsip non-indifference. Sebab ia berpendapat apa yang terjadi di Myanmar sudah keluar dari negara tersebut.
Baru-baru ini pengadilan Myanmar telah menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun kepada pemimpin de facto negara tersebut Aung San Suu Kyi. Dia dianggap terbukti bersalah karena menghasut rakyat dan melanggar peraturan pembatasan sosial terkait Covid-19. Selain dua kasus tersebut, Suu Kyi masih menghadapi beberapa dakwaan.
Pertengahan November lalu, Suu Kyi didakwa melakukan kecurangan pemilu. Pada pemilu November 2020 lalu, partai pimpinan Suu Kyi, yakni National League for Democracy (NLD) menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi di parlemen. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.