Dirjen PHU: Umroh tidak Dibatalkan Tapi Diundur

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menegaskan pelaksanaan umroh Indonesia tidak dibatalkan, namun diundur. Hal ini dilakukan melihat perkembangan terbaru dari situasi pandemi Covid-19.

"Konsepnya ini kita tidak dibatalkan, tapi diundur khususnya pelaksanaan konsep one gate policy (OGP), yang sementara diberlakukan untuk beberapa kali pemberangkatan jamaah umroh. Sistem ini yang kita jaminkan, yaitu umroh pembelajaran dan akan menjamin keberangkatan jumlah yang lebih banyak di masa berikutnya," kata dia dalam kegiatan Dialog bersama Aktual Forum, Selasa (21/12).

Sebagai regulator, ia menyebut Kemenag memiliki komitmen untuk menjaga dan mendorong tetap berjalannya ekosistem ekonomi haji dan umroh. Umroh merupakan industri tersendiri yang perlu didukung dan dorong dengan berbagai kebijakan.

Adapun konsep OGP merupakan sistem yang menjadi jaminan dan telah disampaikan kepada pihak Pemerintah Saudi dalam pertemuan yang dilakukan kemarin. Pertemuan yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Dirjen PHU dengan otoritas terkait Saudi membahas tentang kesiapan dan validitas dokumen yang dipersyaratkan oleh Saudi.

"Setelah dibukanya pintu umroh, kami melakukan perencanaan dengan asosiasi agar bisa memberangkatkan secepatnya. Berdasarkan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak maskapai, kita rancang berangkat tanggal 23 Desember," ujar Hilman.

Namun, dalam 10 hari terakhir, perkembangan terbaru termasuk di luar negeri mendorong Pemerintah Indonesia memberikan arahan agar menahan diri berangkat ke luar negeri. Hal ini memang belum bentuk larangan, kecuali untuk pejabat dan berlaku kalau tidak ada yg betul-betul penting.

"Untuk jamaah atau masyarakat umum, diimbau tidak dulu pergi ke luar negeri, termasuk di dalamnya umroh. Ini kita coba pahami dan kompromikan dengan situasi. Kami sebagai regulator yang bertugas melindungi jamaah, dengan penuh kehati-hatian bisa memitigasi ini sedetail mungkin," lanjut dia.

Hilman lantas menyebut, pihaknya berupaya mencari jalan agar keberangkatan jamaah Indonesia dalam jumlah banyak yang sudah dirancang oleh pihak penyelenggara umroh atau PPIU bisa berjalan mulus tanpa ada gejolak dan kekhawatiran lagi. Sembari di sisi lain, berusaha memahami betul terkait informasi varian omicron ini.

Dengan keberangkatan umroh diundur Januari, ia menyebut persiapan tetap dilakukan dari saat ini. Mulai dari pendataan jamaah, pembayaran, partner, dan lainnya terus dilakukan.

"Jaminan kesehatan, dokumen vaksin, juga PCR, itu secara teknis harus kita siapkan apalagi ketika kita tahu platform PeduliLindungi belum bisa terintegrasi dengan Tawakkalna. Kami mencari jalan keluar agar jamaah tidak lagi direpotkan urusan administratif yang berkali-kali diperlukan saat di sana," ujarnya.

Ia juga menyebut rencana semula jamaah umroh berangkat pada 12 Desember. Namun, hal ini mesti diundur pada 23 Desember setelah berbicara dengan pihak maskapai.

Terakhir, ia menyampaikan Kemenag terutama Dirjen PHU berupaya menjalankan tugas sebagai unsur perlindungan dan terlibat sejauh yang bisa dilakukan untuk mitigasi dan meminimalisasi risiko. Ia pun berharap agar pada masa haji 2022 Indonesia bisa memberangkatkan jamaahnya.  

Sementara itu Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta pemerintah untuk bekerja keras meningkatkan diplomasi agar keberangkatan jemaah umroh bisa dipastikan kembali.

"Umroh ini menuntut kemampuan diplomasi pemerintah untuk meyakinkan bahwa kita sudah vaksin, kita sudah memiliki kemampuan menjaga penyebaran corona. Kita juga sudah menerapkan baik kategori-kategori WHO sehingga harusnya diplomasi kita sukses segera terbuka peluang untuk umroh. Untuk itu saya berharap betul bu menlu, pak menteri agama dan para diplomat-diplomat kita untuk bekerja secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya," kata Cak Imin di Jakarta, Senin (20/12).

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menilai keputusan pemerintah yang menunda keberangkatan jemaah umroh Indonesia merupakan langkah yang tepat dan bijaksana. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron.

"Tentu saja kita bisa memahami kebijakan pemerintah yang menunda pelaksanaan umroh 2021. Ini  langkah  kehati-hatian  pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang akan keluar negeri dari ancaman  varian Omikron," kata Rahmad.

Ia meyakini, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak. Termasuk asosiasi penyelenggara umroh Indonesia tentang kondisi global maupun nasional saat ini. Apalagi tambah Rahmad, di negara Arab sendiri  juga telah terdeteksi adanya varian Omikron.

"Saya kira keputusan ini diambil setelah melihat situasi global dimana banyak negara yang telah terpapar Omikron maupun  nasional. Nah, karena kondisi kekinian inilah saya kira keputusan ini menjadi satu hal yang bisa dipahami," ucapnya.