69 Persen Kemiskinan Kabupaten dan Kota Berada di Pesisir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku saat ini pemerintah fokus menangani kemiskinan ekstrem untuk menyasar kelompok miskin di wilayah pesisir. Wapres menyebut, sebesar 69 persen kemiskinan di kabupaten dan kota yang masuk fokus penanganan kemiskinan ekstrem berada di wilayah pesisir.

"Kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten tahun 2021, ternyata 24 kabupatennya atau 69 persennya termasuk wilayah pesisir yang kemarin kita tanggulangi di 2021 itu, itu datanya," kata Wapres saat memimpin Rapat Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/12).

Ma’ruf Amin melanjutkan, begitu juga jumlah kabupaten kota penanganan kemiskinan ekstrem di 2022 mendatang. Ia menyebut, dari 212 kabupaten, 147 kabupaten juga berada di wilayah pesisir atau 69,34 persen. "Yang bukan pesisir 65 kabupaten/kota sama dengan 30,66 persen," ujar Wapres.

Namun, jika dibandingkan dari segi jumlah penduduk, justru berbanding terbalik dari segi wilayah. Kiai Ma'ruf menyebut, penduduk miskin ekstrem di wilayah pesisir sebanyak 1.297.538 atau 12,48 persen. Sementara, penduduk miskin ekstrem di wilayah bukan pesisirnya sebanyak 9.103,309 atau 87,5 persen.

"Jadi jumlah penduduknya berbanding terbalik tapi dari jumlah kabupaten kotanya itu yang pesisir, oleh karena itu nanti kita coba yang pesisir seperti apa penanggulangannya seperti apa," tegas Wapres.

Kiai Ma’ruf meminta program penanganan kemiskinan ekstrem pada 2022 bisa dilakukan lebih awal. Yakni pada kuartal pertama 2022. Wapres mengatakan, pemerintah menargetkan penyelesaian kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022. Sementara sebelumnya di 2021, sudah ada 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi yang juga menjadi target penanganan kemiskinan ekstrem.

Wapres berharap dengan persiapan lebih awal ini akan membuat program aksi penanganan kemiskinan ekstrem lebih cepat. "Jadi kita lebih awal melakukan penanganan dengan harapan bahwa 2022 ini 212 kab kita sudah entaskan, sehingga sisanya nanti itu kita bisa selesaikan 2023, dan di 2024 kemiskinan ekstrem nol persen. Ini target kita," ujarnya.

Di Jawa Barat, pembangunan desa diklaim memberikan andil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Percepatan pembangunan desa pun menjadi penting untuk menciptakan masyarakat desa yang berdaya dan sejahtera. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jabar, Dodo Suhendar, mengaku Pemprov menggagas program Lembur Raharja untuk melahirkan kebersamaan dalam memajukan kesejahteraan desa.

Program tersebut, diharapkan dapat meningkatkan indeks kesejahteraan sosial di Jabar. Lembur Raharja, kata dia, dirancang dengan memadukan program Dinsos Jabar, mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan, penanganan fakir miskin, sampai peningkatan partisipasi masyarakat.

"Program-program Pemda Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya menjadi keterpaduan dalam mendukungnya Lembur Raharja. Raharja sendiri merupakan singkatan dari bahagia sejahtera," ujar Dodo kepada wartawan, Selasa (21/12).

Dodo pun menekankan pentingnya kolaborasi pentaheliks dalam menyukseskan Lembur Raharja. Sebab, kolaborasi antarprogram menjadi sumber kekuatan untuk mengakselerasi pembangunan secara merata di desa-desa.

"Desa merupakan miniatur pembangungan sebuah negara dengan memanfaatkan potensi alam dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) desa, pembangunan kesejahteraan sosial akan mulai terbentuk," katanya.

Dodo mengatakan, pihaknya pun sudah melaksanakan sejumlah langkah dalam mengimplementasikan program Lembur Raharja. Pertama, melaksanakan penelitian dan kajian. Kedua, melaksanakan penilaian instrumen indikator keberhasilan desa. Ketiga, koordinasi dengan pemerintah setempat.

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jabar mendukung penuh program Lembur Raharja. Uu mengatakan, penurunan angka kemiskinan merupakan prioritas yang selalu ada dalam program-program pemerintah, baik nasional maupun daerah. Beberapa program pemerintah pusat, provinsi dan daerah pun bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial.

“Melalui dukungan beberapa program pemerintah, masyarakat di desa itu sendiri yang akan menggerakkan, gerakan membangun desa ini dilakukan dengan memadukan unsur SDM Desa dan Sumber Daya Alam Desa yang bersimbiosis mutualisme sehingga saling memberi manfaat," kata Uu.

Akibat pandemi

Sementara, data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia menyebut pandemi Covid-19 telah mendorong lebih dari setengah miliar orang ke dalam kemiskinan ekstrem. Pandemi turut memicu bencana ekonomi terburuk sejak dekade 1930-an.

Dua laporan WHO dan Bank Dunia diterbitkan pada momen peringatan Universal Health Coverage Day, Ahad (12/12). Laporan itu menggambarkan kemampuan orang-orang mendapatkan dan membayar perawatan kesehatan. Menurut WHO, bukti baru yang dikumpulkan Bank Dunia mengungkapkan, lebih dari setengah miliar orang di seluruh dunia jatuh ke kemiskinan ekstrem karena harus membayar biaya pelayanan kesehatan menggunakan uang mereka sendiri.

“Pandemi juga memicu krisis ekonomi terburuk sejak 1930-an, sehingga semakin sulit bagi orang-orang untuk membayar perawatan,” kata WHO, dikutip laman Anadolu Agency.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, semua pemerintah harus segera melanjutkan dan mempercepat upaya untuk memastikan setiap warganya dapat mengakses layanan kesehatan tanpa takut terhadap konsekuensi finansial.

"Ini berarti memperkuat pengeluaran publik untuk kesehatan dan dukungan sosial serta meningkatkan fokus mereka pada sistem perawatan kesehatan primer yang dapat memberikan perawatan penting dekat rumah," ujarnya.

Menurut laporan WHO dan Bank Dunia, kesulitan keuangan kemungkinan akan memburuk. Hal itu karena kemiskinan meningkat, pendapatan menurun, dan pemerintah menghadapi kendala fiskal yang lebih ketat. Menurut direktur kesehatan, nutrisi, dan populasi Bank Dunia, Juan Pablo Uribe, sebelum pandemi Covid-19 melanda, hampir 1 miliar orang menghabiskan lebih dari 10 persen anggaran rumah tangganya untuk kesehatan.

"Ini tidak dapat diterima, terutama karena orang-orang termiskin paling terpukul. Dalam ruang fiskal yang terbatas, pemerintah harus membuat pilihan sulit untuk melindungi dan meningkatkan anggaran kesehatan," kata Uribe.