Pengembangan Beras Berkelanjutan Butuh Kolaborasi Multipihak 

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama para akademisi, pakar sektor perberasan, serta organisasi petani mengadakan Focus Group Discussion(FGD). FGD yang bertemakan Pengembangan Beras Berkelanjutan di Indonesia ini dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh 23 orang. 

FGD yang dilaksanakan bersama dengan para akademisi dan pakar sektor perberasan ini merupakan serangkaian kegiatan yang digulirkan oleh KRKP dalam mendorong kolaborasi multipihak untuk pengembangan sektor perberasan berkelanjutan, yang sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2021 lalu telah dilaksanakan bersama Kementerian dan Dinas yang berkaitan dengan sektor perberasan.

Tema serta diskusi yang menitikberatkan pada kolaborasi multipihak dalam pengembangan sektor perberasan yang berkelanjutan merupakan alasan mengapa FGD ini diadakan. Seperti telah banyak diketahui, bahwa dalam rantai nilai beras terdapat banyak aktor yang memiliki peran masing-masing di dalamnya.

Tak bisa dipungkiri bahwa akademisi dan pakar di sektor perberasan merupakan pihak yang memiliki kecakapan ilmu dan perhatian khusus pada sektor ini, sehingga masukan dan saran dari para akademisi dan pakar menjadi hal yang penting dalam membangun sektor perberasan ke arah yang lebih baik.

“Sesungguhnya diskusi ini bukan yang pertama. Bagi KRKP sudah sejak tahun 2020 diskusi seperti ini dilakukan. Tahun 2020 lalu KRKP mulai berpikir bahwa perlu ada satu transformasi besar dalam sektor perberasan nasional,” ungkap Said Abdullah selaku Koordinator Nasional KRKP sekaligus pemantik pada FGD, dalam keterangan persnya, Rabu (15/12).

Sejak tahun 2020, kata dia, KRKP memang secara konsisten mendorong berbagai pihak terkait untuk mengadakan forum multipihak dalam sektor perberasan nasional, hal itu dibuktikan dengan advokasi-advokasi yang telah dilakukan oleh KRKP satu tahun ke belakang. “Walaupun KRKP memiliki mandat mendorong keberagaman pangan, namun beras juga menjadi komoditas penting untuk dilihat dan diperhatikan secara seksama,” tambah Said.

Turut hadir dalam FGD ini Profesor Suntoro, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, beliau menyampaikan bahwa masalah paling besar yang dihadapi dalam upaya membangun sektor beras berkelanjutan adalah konversi/alih fungsi lahan pertanian yang skalanya cukup besar dan dilakukan di daerah-daerah yang cukup subur, sementara pengembangan lahan melalui ekstensifikasi tidak seimbang dengan potensi yang tidak sama.

Selain menjelaskan bagaimana konversi lahan terjadi, Prof. Suntoro juga menunjukkan bagaimana kandungan bahan organik di tanah sawah di pulau Jawa sangatlah rendah. “Sawah bisa berkelanjutan jika kandungan bahan organiknya cukup, bahan organik penting bagi produktivitas tanah. Bagaikan bangunan, bahan organik tanah menentukan kesuburan, dan akhirnya akan menentukan pendapatan petani. Kalau bahan organiknya rendah maka bangunan besar ini akan roboh,” ungkap Prof Suntoro.

Selain Prof. Suntoro, hadir juga dalam FGD ini Prof. Husein Sawit yang banyak menerangkan kebijakan perberasan nasional dan rantai nilai beras. Prof. Husein Sawit mengatakan ada 3 hal yang perlu ditekankan dalam pengembangan beras berkelanjutan, pertama mengenai platform yang kaitannya dengan kriteria dan standard.

Kedua mengenai kemitraan, pada kesempatan ini Prof. Husein Sawit mengungkapkan, “kemitraan itu bisa terwujud kalau saling menguntungkan, tapi biasanya penggilingan kecil akan curiga kalau kemitraan itu dengan korporasi besar. Nah di sinilah peran Pemerintah Daerah.” 

Ketiga, lanjutnya, adalah mengenai keberlanjutan. Prof Suntoro mengatakan, belum ada target yang terukur tentang keberlanjutan dalam sektor perberasan, sehingga perlu ada kolaborasi yang lebih dalam antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Para akademisi dan pakar di sektor perberasan yang hadir pada FGD ini sedikit banyak berpandangan sama dalam memandang sektor perberasan nasional, perlunya kolaborasi dan kebijakan perberasan ke arah yang lebih berkelanjutan yang kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan para petani di Indonesia menjadi hal penting dalam pengembangan beras berkelanjutan. Selain menyampaikan pernyataan, tak luput beberapa peserta juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang ditujukan pada KRKP selaku penyelenggara kegiatan. 

Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diberikan oleh para peserta FGD kemudian direspon oleh Said Abdullah selaku Koordinator Nasional KRKP, “tentu saja pertanyaan-pertanyaan kritis dari Bapak/Ibu menjadi kerangka dalam mempertajam apa yang KRKP sedang pikirkan. KRKP tegak berdiri dengan paradigma dasar soal kedaulatan pangan.” Ungkapan tersebut sekaligus menjadi penutup dari kegiatan FGD Pengembangan Beras Berkelanjutan.