Jejak Kegigihan Erick Thohir Selesaikan Kasus Jiwasraya dan Asabri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Erick Thohir mendapat tugas yang amat berat saat baru menjadi Menteri BUMN pada Oktober 2019. Erick langsung dihadapkan pada persoalan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu.

Erick menyampaikan mayoritas BUMN memang perlu mendapat pembenahan agar kembali sehat, sesuai dengan unit inti bisnisnya, dan dapat menjadi penggerak utama pembangunan bangsa Indonesia. Namun, Erick menyebut penyelesaian Jiwasraya menjadi prioritas utama yang diarahkan presiden.

"Justru ini yang harus menjadi tanggung jawab. Kasus Jiwasraya sebuah kebobrokan yang harus kita setop karena merampok pensiunan," ucap Erick.

Erick mengatakan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus Jiwasraya pada awal 2020 memberikan angin segar dalam penyelesaian permasalahan yang dialami Jiwasraya. Erick menilai BPK telah menjelaskan secara gamblang terkait kasus tersebut sehingga BUMN dapat memiliki sejumlah tahapan demi memastikan pembayaran klaim nasabah.

"Kita tidak mau BUMN dianggap melarikan diri, walaupun ini (kejadian sejak) 2006, kita tidak bisa memisah-misahkan karena ini negara kita, jadi apa yang terjadi dulu dan sekarang, saya yakin pemerintah selalu mencari solusi," ujar Erick.

Erick menyampaikan pemerintahan Jokowi sendiri sedang bekerja keras, termasuk bekerja sama dengan sejumlah pihak demi penyelesaian Jiwasraya.

"Kita harus berikan solusi, bukan lempar problem. Kita harus jadi solusi maker," ucap Erick. 

Erick menyampaikan sejumlah tahapan dalam menyehatkan kembali kondisi Jiwasraya antara lain dengan pembentukan holding yang diharapkan memberikan arus kas sebesar Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun. Selain itu, Kementerian BUMN juga mengkaji sejumlah aset potensial Jiwasraya yang bisa dilepas demi penyehatan kembali Jiwasraya.

Erick meminta semua pihak membantu upaya pemerintah menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Erick menilai aspek kepercayaan menjadi sangat penting dalam membuka masuknya investor di dalam Jiwasraya.

"Kalau kita ini sedang bilang investasi-investasi tapi di lain pihak kepercayaannya menurun. Ini sebuah kontradiksi, kita mau pertumbuhan tinggi tapi pengelolaan good corporate governance tidak ada, bagaimana publik bisa percaya," kata Erick. 

Erick mengaku mendapat laporan perdagangan yang melemah di bursa karena ditengarai tidak ada kepercayaan yang berakibat investor memilih tempat lain. Oleh karena itu, Erick meminta kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan Jiwasraya mendapatkan dukungan. Kementerian BUMN, lanjut Erick, mendukung penuh sejumlah langkah yang dilakukan manajemen baru Jiwasraya dalam menyehatkan kembali kondisi perusahaan.

Erick menyampaikan Kementerian BUMN bersama manajemen Jiwasraya yang baru telah melakukan upaya penyehatan perseroan dengan pembentukan anak usaha, holdingisasi asuransi, hingga penjualan aset finansial berupa saham Jiwasraya hingga mencari investor.

"Kita tidak mau lempar-lemparan, kita akan pastikan kita cari jalan, kita akan selamatkan karena ini juga kepercayaan," ucap Erick. 

Erick menilai faktor kepercayaan atau trust memegang peranan penting dalam mewujudkan iklim bisnis dan investasi yang baik. 

Erick bersyukur proses restrukturisasi Jiwasraya telah mendekati tahap final. Erick menyebut jumlah peserta asuransi Jiwasraya yang mengikuti program restruktrusisasi polis mengalami peningkatan yang signifikan. 

"Alhamdulillah sudah ada persetujuan hampir 98 persen yang sudah setujui restrukturisasi.  Maaf, di sini kami, BUMN, komisaris, direksi Jiwasraya kita berbuat yang terbaik mencari solusi yang ini sebelumnya sudah jadi problem jauh sebelum kami memimpin," ujar Erick.

Erick mengatakan pemegang polis kategori korporasi yang telah mengikuti program restrukturisasi polis Jiwasraya tercatat telah mencapai sekitar 98 persen atau 2.088 polis dari total 2.127 polis korporasi.

Sedangkan untuk pemegang polis ritel yang telah mengikuti program ini, jumlah sudah menyentuh angka 94 persen atau 156.075 polis dari total 166.710 polis. Sementara untuk pemegang polis kategori bancassurance, angkanya sudah mencapai 96 persen atau 16.748 polis dari total 17.459 polis.

Erick menegaskan upaya penyelamatan dana nasabah Jiwasraya merupakan kerja sama banyak pihak yang dilakukan secara transparan, mulai dari Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, Kemenpolhukam, hingga DPR. Erick mengatakan Kementerian BUMN dan manajemen Jiwasraya saat ini tengah melakukan perbaikan dan menghentikan segala macam bentuk penipuan yang ada di Jiwasraya pada masa lampau. 

"Masak kita membiarkan namanya perampokan di dalam pensiunan, mana hati nurani kita. Kita ini bukan bagian yang merampok, kita bagian yang ingin membersihkan dan menyetop perampokan pensiunan-pensiunan dan ini kita tidak setop di sini," ucap Erick.

Erick mengatakan langkah tegas ini tidak akan berhenti pada Jiwasraya. Kementerian BUMN juga melakukan hal serupa terhadap PT Asabri (Persero) dan juga dan pensiun BUMN ke depan. Erick bahkan hingga mendatangi Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada awal 2020 untuk melaporkan soal kondisi Asabri kepada Menkopolhukam kepada Mahfud.

"Seperti yang saya sampaikan kemarin kondisi keuangan Asabri stabil tapi apakah ada penyelewengan atau penurunam harga saham, tentu itu harus dibuktikan," ujar Erick bersama Mahfud usai pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Erick menegaskan dugaan penyelewengan penurunan aset karena salah investasi, ada prosesnya tersendiri dan Erick meminta hal itu berjalan sesuai dengan aturan dan tentu domain hukum. Erick menyebut persoalan Asabri dan Jiwasraya juga menjadi atensi bagi Presiden Jokowi.

"Pak Presiden kemarin mengatakan untuk Jiwasraya ingin memastikan nasabah terjamin dan untuk Asabri, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk prajurit, polri, semua berhala dengan baik," kata Erick. 

Kementerian BUMN, lanjut Erick, fokus pada langkah korporasi untuk Asabri maupun Jiwasraya. Sementara mengenai persoalan hukum, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.

Erick juga mencopot Sonny Widjaja dari Direktur Utama Asabri pada Agustus tahun lalu. Sonny sendiri dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan serta diyakini melakukan korupsi bersama enam terdakwa lainnya hingga merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.

Erick menyebut pemberantasan korupsi di BUMN tak lepas dari dukungan lembaga lain, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, BPK, dan BPKP. Pada akhir 2020, Erick mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk membahas kasus yang terjadi pada Asabri.

"Sekarang kita akan rapikan dana pensiun BUMN yang kemarin beberapa kali dirampok. Ini bagian dari bersih-bersih yang kita lakukan, ini bukan arogansi tapi empati dan keberpihakan yang kita harus lakukan, perampokan-perampokan pada pensiunan harus setop, kasihan yang sudah kerja puluhan tahun uangnya hilang," kata Erick.

Erick mengaku tidak gentar dalam membongkar kasus di BUMN, termasuk saat membongkar dugan suap di Asabri.

"Ancaman yang datang bertubi-tubi, berasal dari berbagai macam sumber, bentuknya pun bermacam-macam. Ini sudah jadi makanan sehari-hari," ucap Erick.

Erick telah berkomitmen untuk membereskan persoalan yang mendera Jiwasraya dan Asabri. Erick bertekad menjalankan amanah sebagai Menteri BUMN dengan membenahi semua perusahaan milik negara, termasuk dua perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Saya serahkan kepada Allah SWT, Yang Maha Esa. Tindakannya ini didasari dengan niat lillahi ta’ala. Amanah ini harus dilaksanakan dengan baik," ucap Erick. 

Sementara itu, kasus dugaan korupsi Jiwasraya saat ini sudah masuk ke ranah hukum. Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang atas kasus yang diduga merugikan negera sebesar Rp 13,7 triliun itu. Kelimanya adalah mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Dua tersangka lain dari pihak swasta adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat.

Sedangkan kasus Asabri, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati pada terdakwa Heru Hidayat. Bos PT Trada Alam Minera (TRAM) itu, dituntut maksimal karena dinilai terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang (TPPU) dalam pengelolaan dana investasi saham dan reksa dana milik PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Erick juga bakal melakukan pembenahan menyeluruh terhadap dana pensiun (dapen) yang ada di BUMN tahun depan. Sejak satu setengah tahun lalu, Erick menyebut persoalan dana pensiun BUMN dapat menjadi bom waktu.

"Kami ingin membersihkan dan menyetop perampokan pensiunan. Ini tidak setop di sini. Kemarin Asabri berjalan, kami akan bereskan dana pensiun BUMN juga yang kemarin beberapa kali dirampok," ucap Erick.

Erick menyebut persoalan dana pensiun merupakan salah satu fokus utama, selain menyelesaikan kasus korupsi yang menimpa asuransi BUMN, yaitu Jiwasraya dan Asabri. Erick mengaku ingin menghentikan perampokan dana pensiun. 

"Dana pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di dana pensiun BUMN ini terus terang kita akan rapikan pada 2022 karena terlalu banyak dana pensiun ini jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan pensiunan tidak terbayarkan," ujar Erick.

Erick mengatakan komitmennya ini bukan merupakan sebuah sikap arogansi, melainkan empati dan keberpihakan yang perlu dilakukan. Erick mengatakan perampokan dana pensiunan harus disetop. 

"Kasihan kan yang kerja puluhan tahun uangnya hilang," ungkap Erick. 

Erick mungkin bisa memahami jika persoalan dana pensiun akibat kondisi perusahaan yang memang tidak sehat. Namun, Erick juga tak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan akibat permainan investasi atau membuat produk dengan leverage tinggi yang berujung macet.

"Dana pensiun akan jadi salah satu fokus utama kami pada 2022 karena ini angkanya cukup besar dan cukup kompleks," ucap Erick.

Kementerian BUMN, lanjut Erick, siap melakukan FGD khusus terkait dana pensiun dengan Komisi VI DPR. Erick menilai upaya Kementerian BUMN melakukan pembenahan dana pensiun BUMN memiliki tantangan dari aspek perundang-undangan. 

"Kita sedang dorong (dana pensiun) masuk dalam perundang-undangan keuangan rencana tahun depan. Kita tidak bisa langsung bersihkan karena ada undang-undang yang mengikat karena itu si pengelola dapat kekuasaan penuh, tapi pendiri harus top up kalau ada kekurangan," lanjut Erick.

Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di tubuh BUMN. Erick menyebut upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama yang tidak bisa ditawar.

"Saya tidak bisa mentoleransi korupsi dalam bentuk apapun. Apalagi di lingkungan BUMN sebagai lokomotif pembangunan Indonesia. Upaya untuk 'bersih-bersih' BUMN dari korupsi akan terus kami lakukan," ujar Erick dalam video yang ia unggah melalui akun //Instagram//, @erickthohir pada Kamis (9/12).

Erick menyebut aspek penindakan saja tidak cukup, namun juga harus dilakukan pencegahan dan pembenahan secara sistemik. Hal ini untuk menciptakan  praktik tata kelola dan proses bisnis yang baik di BUMN.

"Kami bekerja sama dengan KPK, berkomitmen akan mengawal terus proses ini untuk mewujudkan BUMN bersih dari korupsi. Selamat hari antikorupsi sedunia," ucap Erick.

Erick menyampaikan upaya penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) merupakan salah satu langkah konkret pencegahan yang dilakukan Kementerian BUMN dengan menggandeng KPK. Erick menyebut pelayanan publik dari BUMN akan baik apabila korporasi memiliki kondisi yang sehat. 

"Kalau korporasinya tidak sehat ya pasti pelayanan publiknya menurun," ucap Erick.

Erick menyebut transformasi investasi yang mempunyai return yang baik, tetapi harus melalui bisnis proses yang transparan.

"Karena itu sejak awal ketika kita diminta membenahi Garuda, kita juga minta KPK mendampingi. Karena proses bisnis adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keputusan kita di kemudian hari, jangan sampai keputusan hari ini jadi problem di masa yang akan datang," kata Erick.