Soal Ukraina, AS Ancam Rusia dengan Sanksi Ekonomi

IHRAM.CO.ID, Oleh: Dwina Agustin, Fergi Nadira

Amerika Serikat (AS) merespons situasi konflik Rusia-Ukraina. Washington pun mengirim sinyal peringatan ke Kremlin berupa sanksi ekonomi.

Langkah tersebut nantinya akan disampaikan Presiden AS Joe Biden kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan virtual pada Selasa (7/11). Menurut pejabat senior AS, Biden akan menjelaskan kepada Putin bahwa AS tidak akan mengesampingkan keanggotaan Ukraina di NATO di masa depan, seperti yang diminta pemimpin Rusia itu.

"Tentu saja jika Putin memindahkan pasukan, akan ada permintaan dari sekutu di timur, dan tanggapan positif dari Amerika Serikat, untuk pasukan tambahan dan kemampuan serta latihan yang dilakukan di sana untuk memastikan keselamatan dan keamanan sekutu Timur kami dalam menghadapi agresi semacam itu di Ukraina,” kata pejabat itu.

Pejabat itu menjelaskan bahwa Biden tidak akan mengancam tanggapan langsung militer AS. Menurutnya, tindakan penanggulangan ekonomi substansial dari AS dan Eropa dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan parah pada ekonomi Rusia.

"Amerika Serikat tidak berusaha untuk berakhir dalam keadaan di mana fokus pada tindakan balasan kami adalah penggunaan langsung kekuatan militer Amerika, yang bertentangan dengan kombinasi dukungan untuk militer Ukraina, penanggulangan ekonomi yang kuat, dan peningkatan substansial dalam dukungan dan kemampuan kepada sekutu NATO kami untuk memastikan bahwa mereka tetap aman,” kata pejabat senior itu.

Biden adalah wakil presiden pada 2014 ketika pasukan Rusia berbaris ke semenanjung Laut Hitam Krimea dan mencaplok wilayah itu dari Ukraina. Peristiwa Krimea tampak besar ketika Biden melihat krisis yang membara saat ini.

Ekspansi NATO ke arah timur sejak awal telah menjadi rebutan tidak hanya dengan Moskow tetapi juga di Washington. Pada 1996, ketika tim keamanan nasional Presiden Bill Clinton memperdebatkan waktu undangan keanggotaan untuk mantan sekutu Soviet Polandia, Hongaria dan Republik Ceko.

Menteri Pertahanan William Perry mendesak penundaan untuk menjaga hubungan Rusia tetap pada jalurnya. Perry menulis dalam memoarnya bahwa ketika dia kalah dalam debat internal dia mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.

Polandia, Hongaria dan Republik Ceko secara resmi diundang pada 1997 dan bergabung pada 1999. Mereka diikuti pada 2004 oleh Bulgaria, Rumania, Slovakia, Slovenia dan bekas negara Soviet Estonia, Latvia dan Lithuania. Sejak itu, Albania, Kroasia, Montenegro, dan Makedonia Utara telah bergabung, sehingga total NATO menjadi 30 negara. 

Prinsip utama aliansi NATO adalah keanggotaan terbuka untuk negara mana pun yang memenuhi syarat. Dan tidak ada orang luar yang memiliki hak veto keanggotaan. Meskipun ada sedikit prospek bahwa Ukraina akan diundang ke dalam aliansi dalam waktu dekat, AS dan sekutunya tidak akan mengesampingkannya.

Rusia hampir membekukan kontak langsung dengan pemerintah Ukraina dan Presiden Volodymyr Zelenskiy. Kiev dituduh mempersiapkan serangannya sendiri terhadap wilayah tenggara Ukraina yang dikendalikan oleh pasukan dukungan Rusia. Ukraina membantah keras klaim tersebut.

Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, pekan lalu mengatakan Rusia memiliki sekitar 94.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina. Mungkin Rusia sedang mempersiapkan serangan yang dimulai pada akhir Januari.

Para pejabat AS telah memberikan perkiraan serupa tentang jumlah pasukan Rusia dan garis waktu potensial untuk serangan. Terlebih lagi Putin meningkatkan retorikanya tentang Barat yang melintasi garis merah Rusia dalam hal memberikan dukungan militer kepada pemerintah Ukraina. 

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan, dalam pembicaraan tersebut, Putin siap mendengarkan kekhawatiran Biden terkait Ukraina. Namun Peskov menyesali kecenderungan Washington yang dapat diprediksi, yakni penggunaan sanksi. “Tidak perlu mengharapkan terobosan dari pembicaraan ini. Ini adalah pembicaraan pekerjaan pada periode yang sangat sulit,” kata Peskov.

Kendati demikian, mengingat ketegangan yang saat ini sedang berlangsung, Peskov menilai pembicaraan tingkat tinggi memang perlu dilakukan. “Eskalasi ketegangan di Eropa di luar skala, ini luar biasa, dan membutuhkan diskusi pribadi di tingkat tertinggi,” ujarnya.