KPK Harap tak Ada Lagi Korupsi Izin Investasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap agar tidak ada lagi korupsi terkait perizinan investasi dan usaha. Dia mengatakan, hal ini mengingat bahwa investasi merupakan unsur penting pertumbuhan ekonomi.

"Kepala daerah juga memiliki peran untuk menjamin kepastian kemudahan investasi dan izin usaha. Hal ini penting, karena faktor pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja APBN/APBD, konsumsi masyarakat, dan investasi," kata Firli Bahuri dalam keterangan, Kamis (2/12).

Firli menjelaskan korupsi bukan saja kejahatan serius yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Mantan deputi penindakan KPK itu melanjutkan, korupsi telah merampas hak-hak rakyat sehingga termasuk kejahatan kemanusiaan karena merampas hak asasi manusia.

"Kualitas pendidikan, pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan publik bisa turun kalau korupsi tidak bisa kita selesaikan," katanya.

Firli menjelaskan bahwa KPK menerapkan tiga strategi pemberantasan korupsi yaitu melalui pendidikan, pencegahan dan penindakan. Dia menjelaskan, pendidikan masyarakat menjadi penting karena KPK ingin ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dia mengatakan, melalui pendidikan dapat ditanamkan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat membangun karakter dan budaya antikorupsi. Komisaris Jendral Polisi ini pun berharap jangan ada lagi sistem yang ramah terhadap korupsi.

"Dari budaya, akan terbentuk peradaban antikorupsi," katanya.