Pengajuan Izin PTM 49 SMP di Surabaya Ditolak
Sebanyak 49 SMP di Surabaya belum bisa laksanakan PTM karena terganjal izin.
ANTARA/Didik Suhartono
Guru mengajar muridnya secara luring dan daring di ruang kelas di SDN Kaliasin I, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/9/2021). Pemkot Surabaya memulai pembelajaran tatap muka (PTM) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Rep: Dadang Kurnia Red: Reiny Dwinanda
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dinas Pendidikan Kota Surabaya menolak memberikan izin kepada 49 sekolah menengah pertama (SMP) yang mengajukan permohonan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Asesmen tak bisa dilakukan karena puluhan sekolah tersebut belum melengkapi persyaratan administrasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat Dinas Pendidikan.
"SOP itu dibuat mengacu pada Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19," kata Plt Kabid Sekolah Menengah Disdik Surabaya, Tri Aji Nugroho, di Surabaya, Rabu (24/11).
SOP menuntut setiap sekolah melakukan tes swab PCR bagi guru dan siswa. Lalu, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi, mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM, hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung.
"Ketika mereka sudah menyelesaikan itu (administrasi), baru kami bisa evaluasi langsung dan menerbitkan rekomendasi PTM-nya," kata Aji.
Menurut Aji, hingga saat ini, beberapa sekolah ada yang masih belum menerima hasil tes swab PCR dan masih melengkapi syarat administrasi selama simulasi PTM. Oleh sebab itu, pihaknya belum memberikan rekomendasi untuk menggelar PTM.
"Contoh terkait pernyataan orang tua, apakah bersedia untuk mengantar, menjemput, dan mengizinkan anaknya. Mereka (sekolah) juga harus meng-upload video maupun foto ketika simulasi PTM," ujar Aji.
Agar semua sekolah SMP di Kota Pahlawan dapat menggelar PTM, pihaknya berkoordinasi dengan tiap sekolah untuk segera merampungkan persyaratannya. Bahkan, pihaknya juga membuat sistem untuk manajemen PTM agar sekolah negeri dan swasta segera mendapatkan asesmen.
"Kami sudah membuat sistem untuk mengatur PTM, jadi alasan kenapa ditolak dan segala macam disampaikan melalui sistem tersebut. Sudah kami sosialisasikan juga agar segera di-follow up apa saja persyaratannya yang kurang," kata dia.
Berdasarkan data Disdik Kota Surabaya, dari 250 sekolah SMP negeri dan swasta, ada 105 yang belum mendapat rekomendasi PTM. Dari 105 yang belum mendapatkan rekomendasi itu, ada 49 sekolah yang mengajukan namun ditolak, sedangkan yang lain masih belum proses melakukan pengajuan.
"Kami sudah ingatkan di pertemuan melalui daring yang dipimpin oleh Pak Kepala Dispendik dan bidang sekolah menengah. Kami tanya, apa saja sih yang perlu dilengkapi," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Ia mengingatkan, kegiatan PTM digelar dengan menerapkan dengan protokol kesehatan ketat. Eri pun menegaskan, setiap sekolah yang akan menggelar PTM harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.
“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD, SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri.
Berita Terpopuler