Perempuan dalam Pasukan Militer di Dunia Arab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewasa ini peran perempuan mulai lebih diperhitungkan di dunia Arab. Banyak tentara di dunia Arab yang melibatkan wanita ke dalam perencanaan strategis dan operasional mereka.

Pada Oktober 2019, Arab Saudi mengizinkan wanita bergabung dengan angkatan bersenjata Kerajaan. Tetapi, mereka mempertahankan batas hukum yang membatasi kaum hawa untuk posisi subaltern (bukan elite). 

Secara paralel, Uni Emirat Arab (UEA) menyoroti Mariam al Mansouri, pilot pesawat tempur wanita Emirat pertama, saat dia memimpin skuadron yang melakukan serangan udara di Suriah melawan kelompok ISIS. Integrasi perempuan ke dalam angkatan bersenjata Arab tetap tidak merata di seluruh negara tersebut, lambat, dan penuh dengan hambatan, baik itu hukum, agama, maupun sosial. 

Namun, perempuan secara bertahap memasuki institusi militer, melalui kebijakan proaktif yang dilakukan oleh negara-negara yang telah memahami kepentingan strategis mengintegrasikan perempuan ke dalam pertahanan negara. Jika angka tersebut cenderung tumbuh secara regional, sebuah penelitian yang diterbitkan pada 2019 oleh Universitas Amerika Lebanon menyebutkan perempuan masih mewakili lima persen dari total angkatan kerja militer di Lebanon, tujuh persen di Tunisia, dan 1,5 persen personel militer tidak termasuk layanan medis di Yordania.

Namun, di sisi lain, pentingnya tempat perempuan dalam tentara jauh dari nyata bagi banyak warga Arab. Di Mesir, Pasal 10 Konstitusi Mesir menjamin kesetaraan gender. Tetapi, Pasal 11, yang menyatakan keterikatan pada nilai-nilai keluarga, agama, dan patriotik, telah digunakan sebagai dasar melumpuhkan kemajuan di bidang ini.

Untuk melawan argumen seperti itu, banyak intelektual menunjukkan tidak adanya alasan agama untuk larangan semacam itu. Sementara tekanan para aktivis telah memainkan peran dalam kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam integrasi perempuan dalam kekuatan militer terutama didorong oleh kebutuhan operasional.

Misalnya, tentara Suriah secara besar-besaran mengintegrasikan wanita ke dalam unit tempurnya tidak hanya untuk mengisi kesenjangan tenaga kerja, tetapi juga karena alasan teknis. Sekitar 8.500 wanita bergabung dengan angkatan bersenjata Suriah dan milisi sekutu antara 2013 dan 2016.

Seorang peneliti untuk The Carnegie Middle East Research Center Dalia Ghanem mengungkapkan pada 2015, menurut angka resmi, ada sekitar 800 wanita di unit tempur di tentara Assad. "Itu adalah brigade elite dengan penembak jitu dan operator tank," kata Carnegie, dilansir di Al Araby.

Keberadaan perempuan juga strategis untuk melakukan penggeledahan badan terhadap warga sipil di wilayah konservatif. Itulah sebabnya Arab Saudi mengizinkan perekrutan penjaga perbatasan perempuan sejak 2013.

Terlebih lagi, fenomena ini merupakan bagian dari strategi global untuk lebih mengintegrasikan perempuan ke dalam angkatan kerja dan memerangi ekstremisme agama. Tentara wanita telah menjadi simbol perang melawan terorisme.

Citra mereka kontras dengan salah satu wanita yang diperbudak di wilayah yang dikuasai ISIS, sebagai bagian dari perang psikologis nyata yang dilakukan terhadap organisasi tersebut. Dengan demikian, integrasi perempuan ke dalam angkatan bersenjata membawa taruhan besar dalam hal komunikasi publik untuk negara-negara ini. 

Perkembangan ini disertai dengan kampanye komunikasi yang nyata, menyoroti tokoh-tokoh perempuan tertentu atau simbolis batalyon untuk menyamarkan kegigihan institusi militer yang didominasi oleh laki-laki. Strategi-strategi ini sangat berguna bagi negara dengan catatan gender yang buruk dalam menarik simpati masyarakat internasional. 

Terlepas dari keterbelakangan yang tampak dalam masalah ini, situasi dan mentalitas keseluruhan berkembang ke arah yang lebih terbuka. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Aswat Nisaa pada 2018, 56 persen warga Tunisia yang disurvei memiliki pandangan positif tentang partisipasi perempuan di sektor pertahanan. Sebanyak 60,6 persen dari mereka percaya perempuan memiliki keterampilan teknis yang sama dengan laki-laki.

Dalam dua dekade terakhir, banyak inisiatif telah dilaksanakan di negara-negara Arab untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan bersenjata. Aljazair adalah contoh negara dalam hal ini, di mana status tentara wanita setara dengan pria sejak 2006. Selain itu, strategi nasional telah dirancang untuk menghapus diskriminasi gender di bidang militer.

Petugas wanita berhak atas tiga tahun pensiun dini, cuti hamil, dan hari libur untuk merawat keluarga mereka jika sakit atau kecelakaan. Mereka juga dibebaskan dari tugas malam.

Hasilnya, wanita mewakili 18 persen siswa di Akademi Kadet dan 31,5 persen calon perwira di Akademi Angkatan Laut negara tersebut. Langkah-langkah tersebut bertujuan menyelaraskan pekerjaan di militer dengan peran tradisional perempuan dalam rumah tangga.

Demikian pula di Yordania, perempuan mendapat manfaat tiga bulan cuti orang tua dan dua tahun cuti tidak dibayar karena alasan pribadi. Mereka didukung melalui strategi nasional khusus (JONAP), yang ditegakkan oleh Direktorat Urusan Wanita Militer (DMWA).

Lembaga ini bekerja mempromosikan peran wanita dalam tentara Yordania dan melakukan studi. Strategi tersebut menetapkan target tiga persen personel militer wanita di tentara Yordania di luar bidang medis.

"Banyak negara Arab melakukan upaya yang menggembirakan selama 20 tahun terakhir ini. Yordania telah menjadi juara dalam mengintegrasikan wanita dalam tentaranya, dan upaya yang dilakukan cukup besar," kata Dalia Ghanem.

Yordania meluncurkan kemitraan dengan UN Women (Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) pada September 2021 untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan militer dan partisipasi mereka dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Yordania untuk Perempuan (JNCW) Salma Nims mengomentari kemitraan ini dengan menyebut Angkatan Bersenjata Yordania sebagai salah satu lembaga nasional terkemuka yang secara aktif berinvestasi dalam pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan dalam membina lingkungan kerja yang kondusif bagi perempuan untuk mendukung partisipasi mereka yang berarti.

Meskipun kepentingan institusional yang kuat ditunjukkan oleh banyak negara, hambatan masuknya perempuan ke dalam institusi militer tetap banyak. Meskipun mereka hadir dalam kekuatan aktif, mereka tetap sedikit dalam posisi kepemimpinan.

Aljazair, yang menyaksikan pengangkatan jenderal wanita Arab pertama, saat ini hanya memiliki lima dari mereka di angkatan bersenjatanya. Hal ini juga terjadi di negara-negara Arab lainnya di mana akses perempuan ke posisi tinggi terhalang dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Kebanyakan wanita di militer dikecualikan dari unit tempur seperti infanteri, artileri, atau baju besi. Mereka masih terbatas pada peran pendukung, terutama di bidang medis dan administrasi. 

Perempuan di institusi militer mengalami kekurangan infrastruktur dan peralatan, serta pelecehan seksual yang dihasilkan oleh budaya patriarki yang menjadikan tentara sebagai tempat perlindungan hiper-maskulinitas. Di sebagian besar negara, pembagian kerja berbasis gender dipertahankan, karena perempuan sering dianggap tidak mampu beradaptasi dengan disiplin dan kerasnya kehidupan militer dan pertempuran.

Di Tunisia dan Maroko, debat publik telah diadakan tentang kemungkinan untuk mencapai paritas total di bidang militer dan memaksakan dinas militer pada wanita. Pergolakan seperti itu dapat menjadi sumber transformasi angkatan bersenjata Arab, tetapi juga merupakan inefisiensi keuntungan yang signifikan.

Banyak negara Arab, yang menyadari nilai tambah perempuan dalam pertahanan nasional, telah membentuk strategi dan komite yang didedikasikan untuk integrasi perempuan dalam institusi militer. "Hari ini, ada lebih banyak kerja sama antara tentara Arab daripada satu dekade lalu dalam hal pengintegrasian perempuan dalam tentara mereka," kata Dalia Ghanem.

https://english.alaraby.co.uk/features/arab-armies-turn-women-illusion-or-new-reality