Mengejar Target Enam Jam Banjir di Jakarta Surut
Pemprov DKI Keluarkan hampir Rp 2 triliun per tahun untuk penanganan banjir Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mahsir Ramadhan, Antara
Cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah di Indonesia mengakibatkan banjir tak terhindari. Kondisi tersebut termasuk terjadi di Ibu Kota, DKI Jakarta.
Pada Sabtu (13/11), sejumlah daerah di Jakarta dilaporkan banjir. Sebagian besar wilayah yang terdampak genangan di Jakarta Timur (Jaktim) terjadi di Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Makasar, dan Kelurahan Kebon Pala dengan ketinggian 40-60 sentimeter (cm). Banjir juga terjadi di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Jaksel), tepatnya di Jalan Kemang Utara IX akibat luapan Kali Kemang.
Banjir tahun ini namun diklaim Pemprov surut dalam hitungan jam. Banjir di Cipinang Melayu, Kelurahan Makasar, dan Kebon Pala surut dalam waktu sekitar dua jam. Sedangkan untuk genangan di Kelurahan Cililitan, Kelurahan Tengah, dan Kelurahan Rambutan, surut dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam.
Sedang berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, genangan di Kecamatan Mampang Prapatan surut dalam waktu dua jam. "Banjir yang terjadi kemarin dapat surut dalam waktu kurang dari enam jam," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto, Senin (15/11).
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, Yusmada Faizal mengatakan, terus memantau perkembangan genangan atau banjir dan tinggi muka air di pintu air. "Meski tinggi muka air bervariasi kemarin, tetapi dari pantauan kami tidak ada yang sampai berstatus awas atau siaga satu," ujar Yusmada.
Penuntasan banjir dalam waktu enam jam memang jadi target kerja Pemprov DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, untuk mencapai target banjir surut dalam waktu enam jam semua jajaran harus membantu agar banjir segera surut. "Semua jajaran diminta untuk memastikan kesiapsiagaan dan membantu agar genangan harus segera surut tidak lebih dari enam jam," tutur Riza, Senin (15/11).
Ia memaparkan upaya antisipatif Pemprov menyebabkan banjir tidak terjadi berhari-hari lamanya. Pemprov selalu melakukan pembersihan yang berpotensi menyebabkan banjir, termasuk program sumur resapan.
Pemprov juga sudah menerapkan early warning system di seluruh kelurahan di DKI Jakarta terkait curah hujan. Kendati demikian, dia menegaskan jika persoalan banjir akan membutuhkan waktu yang sangat lama.
Ia merasa bersyukur dengan tidak adanya genangan di Jakarta selama berhari-hari. Terlebih, kata dia, banjir dan genangan sejauh ini selalu menyerang berbagai daerah di seluruh Indonesia. “Di musim hujan ini banyak sekali daerah yang tergenang bahkan banjir, selama berhari-hari, bahkan sampai berpekan-pekan,” katanya.
Riza memerinci, program pembuatan waduk, hingga persiapan pompa stasioner atau mobile terus diupayakan pihaknya. Menurut dia, sejauh ini pompa stasioner yang sudah siap ada sebanyak 490 unit, selain dari pompa mobile sebanyak 327 unit, dan pompa pemadam kebakaran sekitar 228 unit. “Total pompa ada 1.050 pompa yang siap diperbantukan untuk pencegahan dan penanganan banjir,” tuturnya.
Saat ini pembangunan sumur resapan di Ibu Kota sudah mencapai 18.111 unit atau 67 persen dari target 26 ribu unit sumur resapan sebagai bagian penanggulangan banjir. "Ada program pembuatan sumur resapan yang sudah 67 persen lebih selesai," katanya.
Riza menuturkan Pemprov DKI akan terus mengevaluasi sejumlah program pencegahan banjir termasuk sumur resapan tersebut di antaranya soal tata letak agar lebih efektif. "Kami akan perhatikan kembali titiknya, letaknya, supaya lebih efektif. Namun demikian sejauh ini hadirnya sumur resapan memang cukup membantu percepatan, genangan air yang ada untuk segera surut," tutur Riza.
Biaya penanganan banjir di DKI termasuk yang paling besar alokasinya dibanding bidang-bidang lainnya. Menurut dia, detailnya sudah disiapkan setiap tahun dan tidak pernah kurang dari Rp 2 triliun.
Ditanya berapa jumlah APBD DKI untuk penanganan banjir, Riza mengaku belum bisa menyebutkan angka rincinya. Tetapi, menurut Riza, anggaran khusus pembebasan lahan di DKI untuk periode ini lebih dari Rp 1,5 triliun. Bahkan, untuk waduk saja, disebutnya menelan biaya Rp 1,2 triliun.
"Jadi banyak sekali anggaran dan lain-lain saya tidak hafal detailnya. Sumur resapan saja kalau tidak salah tidak kurang sampai Rp 400 miliar ya," kata Riza.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Dudi Gardesi Asikin mengatakan, Pemprov telah menyiapkan infrastruktur pengendali banjir. Khususnya, untuk menghadapi efek lanjutan dari La Nina yang akan terjadi di Indonesia, terutama Jakarta.
Dia menyebutkan, persiapan infrastruktur dimulai dengan melakukan pengerukan dan penambahan kapasitas daya tampungnya di saluran, waduk hingga embung. “Kemudian kesiapan dari alat-alat berat kita. Alat-alat berat kita optimalkan pemanfaatannya sehingga ada kurang lebih di 104 lokasi dengan kekuatan alat sebanyak 288,” jelas Dudi di akun YouTube Pemprov DKI, dikutip Republika, Senin (15/11).
Lanjut dia, kesiapan lain juga dilakukan dengan menyiagakan pompa pengendali banjir, baik itu statis ataupun mobile. Selain, juga mengutamakan dari drainase vertikal. “Nah, pembangunan drainase vertikal ini di samping utamanya adalah untuk mengisi kembali terhadap air tanah, tetapi juga diminta bisa membantu genangan yang sifatnya lokal,” tutur dia.
Dudi memerinci, Pemprov sudah melakukan pengerukan terhadap 32 waduk, situ, embung dengan volume pengerukan 626.546 m3. Kemudian, pengerukan 53 kali/sungai dengan volume pengerukan 533.048 m3.
Khusus pompa pengendali banjir, diakuinya, telah ditempatkan di 108 lokasi dengan jumlah unit sebanyak 496. Jumlah itu, diakui dia berkapasitas 518,47 M3/s. Khusus pompa mobile, kata Dudi, saat ini berjumlah 329, dan 67 pompa underpass.
Sementara untuk tahun 2021 ini, berdasarkan data DSDA, target pembangunan 25.647 titik drainase vertikal akan dilakukan. Jumlah itu, untuk menyerap 68.038 m3 air, dan telah dibangun di 12.482 titik.
Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, pembangunan sumur resapan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bermanfaat. Utamanya, saat alokasi anggaran yang disuguhkan untuk pembangunannya mencapai Rp 400 miliar.
“Kalau saya katakan nggak bermanfaat nanti disangkai naif amat Gembong. Tapi kalau kita mau jujur, sangat tidak bermanfaat dibandingkan dengan alokasi anggaran yang begitu besar,” kata Gembong saat ditemui awak media di DPRD DKI, Jumat (12/11).
Dia menegaskan, dana sebanyak itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pengentasan banjir di sektor lain. Alih-alih hanya pembangunan sumur resapan. “Mungkin akan jauh lebih bermanfaat,” katanya.
Di tahun ini, dana Rp 400 miliar khusus untuk sumur resapan dinilainya sangat tidak signifikan manfaatnya. Sehingga, dana untuk sumur resapan di tahun mendatang diakui dia akan diusahakan untuk turun ke angka Rp 100 miliar.
“Itu yang kita minta ke teman-teman untuk diturunkan karena kita lihat di 2021 ternyata tidak sangat signifikan manfaatnya,” jelas dia.
Gembong mencontohkan, alokasi dana sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Mulai dari normalisasi sungai berupa pelebaran sehingga tidak akan terjadi penataan kembali atas kampung di bantaran.