Muktamar NU yang Bermartabat, Pesan Kiai Sepuh dan Gus   

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Lampung pada 23-25 Desember 2021 turut menjadi perhatian sejumlah tokoh kiai dan gus (putra kiai). Harapan dan pesan pun disampaikan agar tercipta suasana kondusif pada perhelatan akbar lima tahunan itu.   

Ketua Majelis Tahkim (Dewan Etik) Muktamar NU Ke-34, KH Ma’ruf Amin meminta agar Muktamar NU mengedepankan musyawarah. 

Menurut Mustasyar PBNU ini, suasana Muktamar NU akan sejuk jika semuanya mengedepankan musyawarah. 

“Semua proses persidangan dan pemilihan nanti harus mengedepankan musyawarah. Kedepankan dulu musyawarah sehingga suasananya sejuk,” ujar Kiai Ma'ruf dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (12/11). 

Wakil Presiden RI ini juga menekankan agar semua pihak menaati aturan-aturan yang sudah pernah dilakukan pada muktamar-muktamar sebelumnya. 

Dalam pemilihan Rais Aam, misalnya, dia meminta agar tetap menjalankan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa). 

Sementara, dalam pemilihan Ketua Umum, proses pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). “Musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau tidak bisa, baru lakukan pemungutan suara," ucapnya. 

Baca juga: Sempat Kembali Ateis, Mualaf Adam Takjub Pembuktian Alquran

Majelis Tahkim merupakan dewan etik yang terdiri dari para ulama sepuh untuk menjaga pelaksanaan Muktamar dengan menjunjung tinggi aturan-aturan dan akhlakul karimah.  

Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar NU ke-34, KH M Imam Aziz, menjelaskan, Kiai Ma'ruf sebagai Ketua Majelis Tahkim dalam waktu dekat akan mengundang seluruh anggota Majelis. Hal itu guna memusyawarahkan kode etik dalam pelaksanaan muktamar nanti.  

Menurut dia, adanya Majelis Tahkim ini penting dalam penyelenggaraan muktamar. Sebab, NU bukan organisasi biasa, tetapi organisasinya para ulama. 

"NU menjadi tempat pembelajaran semua pihak, baik di internal NU, maupun masyarakat pada umumnya," kata Imam Azis.  

Adapun anggota Majelis Tahkim Muktamar Ke-34 NU ini terdiri dari 10 ulama sepuh, di antaranya adalah KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Anwar Mansur, TGH Turmudzi Badaruddin, KH Dimyati Rois, dan Habib Lutfi bin Yahya, dan Abuya Muhtadi Dimyathi.  

Imam juga menginformasikan bahwa Kiai Ma'ruf sebagai Ketua Majelis Tahkim telah bersedia untuk melihat langsung proses muktamar di Lampung pada Kamis (23/22) sampai penutupan pada Sabtu (25/12).  

Pesan yang sama disampaikan Ikatan Gus Gus Indonesia ( IGGI). Menyikapi sejumlah dinamika yang terjadi terkait dengan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, IGGI meminta pimpinan organisasi agar menciptakan suasana kondusif dan sejuk.

"IGGI mengimbau segenap elite pimpinan NU agar bersama-sama menciptakan suasana sejuk dan kondusif, dan menahan diri tidak mengumbar berbagai rumor, isu, serta pernyataan yang penuh insinuasi," kata Ketua IGGI Dr KH Ahmad Fahrur Rozi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/11).

Baca juga: Tiga Perangai Buruk dan Tiga Sifat Penangkalnya 

Sebagai pimpinan organisasi keagamaan yang diatur  tata kelola organisasi yang baik dan berhubungan satu sama lain, seluruh pihak harusnya mengedepankan akhlak mulia dan mampu menggunakan saluran organisasi untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan.

"Bukan saling membuat statement, isu, fitnah tanpa bukti dan konfirmasi di ruang-ruang publik yang hanya menyita energi dan menggerus muruah organisasi," kata Wakil Ketua PWNU Jawa Timur tersebut. 

Dia mengingatkan setiap perbedaan yang ada harusnya diselesaikan di ruang rapat, bukan diumbar di media karena ini tidak elok bagi organisasi dan sebagainya.

Menurut dia, makin mengumbar pernyataan negatif maka kian menunjukkan tidak matangnya yang bersangkutan sebagai pemimpin.

IGGI melihat masih banyak persoalan penting organisasi yang harus diselesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan cara yang baik, bukan dengan mengumbar-umbar pernyataan di media massa, terlebih lagi di media sosial.

IGGI juga berharap kandidat Ketua Umum PBNU dan tim suksesnya lebih fokus berbicara program, strategi, serta visi dan misi kepemimpinan NU ke depan untuk menggerakkan roda organisasi bukan sibuk membuat provokasi.

"Tuduhan adanya intervensi dana asing, dukungan Yahudi, intervensi Kementerian Agama, tudingan aksi borong hotel, serta campur tangan pemerintah adalah fitnah. Sangat tidak mencirikan organisasi ulama," ujar Ahmad Fahrur Rozi yang juga Pengasuh Pondok Pesantren ANNUR 1 Bululawang Malang tersebut.

Kemandirian Ekonomi

Sejumlah agenda mulai dari kemandirian ekonomi, bonus demografi, hingga teknologi digital akan menjadi bahasan Muktamar NU Lampung.

Baca juga: Kian Dalami Islam, Mualaf Thenny Makin Yakin Kebenarannya

"Mandiri itu kan berdaulat. Misalnya dari sisi ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang ada. Kita sangat kaya tetapi belum berdaulat. Inilah yang harus refleksikan untuk ke depan," ujar Ketua Panitia Muktamar Ke-34 NU, Imam Aziz, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan kemandirian warga NU di bidang ekonomi secara umum belum sampai pada cita-cita. Dengan merujuk pada teori makro-ekonomi, kata dia, kemandirian itu akan berbasis pada beberapa hal, seperti pengetahuan dan intelektual, serta pengembangan sumber daya manusia.

Baca juga: 4 Jalan Menuju Allah SWT Menurut Imam Syadzili 

"Saya kira, kita harus rendah hati mengakui bahwa kita belum sampai pada taraf pengetahuan yang cukup untuk dijadikan sebagai landasan," kata dia.

Dia mengatakan basis yang harus dikembangkan NU untuk mencapai kemandirian adalah soal teknologi, khususnya teknologi informasi.Ia juga mengakui bahwa NU masih tertinggal terkait dengan hal itu."Kita juga masih ketinggalan di situ. Harus direfleksikan, meskipun sekarang sudah mulai banyak, tetapi kan kalau dibandingkan tetangga (tertinggal, red.)," ujarnya.