Anggaran Sumur Resapan Jakarta Rp400 M, PDIP: Tak Bermanfaat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, pembangunan sumur resapan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bermanfaat. Utamanya, saat alokasi anggaran yang disuguhkan untuk pembangunannya mencapai Rp 400 miliar.

"Kalau saya katakan enggak bermanfaat nanti disangkain naif amat gembong. Tapi kalau kita mau jujur, sangat tidak bermanfaat dibandingkan dengan alokasi anggaran yang begitu besar," kata Gembong saat ditemui awak media di DPRD DKI, Jumat (12/11). 

Dia menegaskan, dana sebanyak itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pengentasan banjir di sektor lain. Alih-alih hanya pembangunan sumur resapan. "Mungkin akan jauh lebih bermanfaat," ucapnya.

Di tahun ini, dana Rp 400 miliar khusus untuk sumur resapan dinilainya sangat tidak signifikan manfaatnya. Sehingga, dana untuk sumur resapan di tahun mendatang diakui dia akan diusahakan untuk turun ke angka Rp 100 miliar.

"Itu yang kita minta ke teman-teman untuk di drop karena kita lihat di 2021 ternyata tidak sangat signifikan manfaatnya," jelasnya.

Gembong mencontohkan, alokasi dana sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan lain. Mulai dari normalisasi sungai berupa pelebaran sehingga tidak akan terjadi penataan kembali atas kampung di bantaran.

"Jadi jangan mimpilah dengan naturalisasi karena ya gimana ya, dia (Anies) mimpi naturalisasi tapi tidak dieksekusi juga," katanya.

Dia menyebut, sebenarnya jika berniat, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, bisa melakukan dua eksekusi pekerjaaan sekaligus. Utamanya, penataan permukiman dan pengentasan banjir. 

"Tapi sampai tahun keempat kan tidak ngapa-ngapain," celetuknya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, jika keterbatasan dana untuk menangani banjir memang dialami DKI Jakarta. Namun demikian, keterbatasan dana, diakuinya tidak hanya dialami DKI, melainkan juga semua provinsi di Indonesia.

"Sekalipun kalau teman-teman cek data APBD yang dianggarkan untuk pengendalian banjir itu, (DKI) termasuk yang paling tinggi se-Indonesia dibandingkan provinsi lain," kata Riza saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (8/11).

Riza menambahkan, pihaknya akan tetap berkomitmen menangani banjir DKI. Tetapi, terlepas dari banyaknya anggaran yang dialokasikan, katanya, penanganan banjir tetap membutuhkan waktu. "Tidak bisa dalam satu atau tahun, atau satu hingga dua periode. Butuh waktu yang cukup ya," jelasnya.

Ditanya berapa jumlah APBD DKI untuk penanganan banjir, Riza mengaku belum bisa menyebutkan angka rincinya. Tetapi, menurut Riza, anggaran khusus pembebasan lahan di DKI untuk periode ini lebih dari Rp 1,5 triliun. Bahkan, untuk waduk saja, disebutnya menelan biaya Rp 1,2 triliun.

"Jadi banyak sekali anggaran dan lain-lain saya tidak hafal detailnya. Sumur resapan saja kalau tidak salah tidak kurang sampai Rp 400 miliar ya," kata Riza.