Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Sejak Dua Pekan Terakhir

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Antara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan. Kepala daerah diingatkan harus melakukan antisipasi untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 sekecil apa pun di daerah. 

"Meskipun kecil merangkak naik, tetap harus diwaspadai. Artinya apa? Kenaikan itu ada meskipun kecil," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/10), sebagaimana siaran pers Biro Pers Sekretariat Presiden yang dikutip Selasa (26/10).

Jokowi meminta para unsur pimpinan daerah seperti gubernur, panglima kodam, dan kepala polda mengingatkan kepada bupati, wali kota, kapolres, dan juga dandim serta danrem agar tetap meningkatkan kewaspadaan potensi peningkatan kasus di wilayah masing-masing. "Agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracing (pelacakan) dan testing (pengujian), dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa," ujar dia.

Kewaspadaan itu diingatkan Jokowi menyusul kondisi di sejumlah daerah yang sempat mengalami penaikan kasus meskipun sedikit. Misalnya, kenaikan kasus Covid-19 terjadi di Maluku Utara pada 3 pekan lalu, kemudian di Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara 2 pekan lalu, dan di Gorontalo, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Tenggara pada pekan kemarin.

"Selain itu, juga ada 105 kabupaten/kota di 30 provinsi yang kasus positifnya naik. Meskipun, sekali lagi, meskipun sedikit, tetap ini harus diwaspadai. Ada 105 kabupaten dan kota," katanya.

Tren penurunan kasus Covid-19 dipandang Jokowi harus disikapi secara berhati-hati. Sejumlah indikator memang menunjukkan adanya perbaikan situasi terkait Covid-19. 

Seperti tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR, positivity rate, hingga laju reproduksi efektif (Rt) yang telah berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Artinya, (kita) pada posisi yang baik, pada posisi yang rendah. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir," ujarnya. 

Jokowi mengatakan, perkembangan kasus harian juga telah menurun drastis jika dibandingkan pada saat puncak kasus yang sempat mencapai 56 ribu kasus. Dalam empat hari terakhir, kasus harian relatif rendah yakni pada 22 Oktober tercatat sebanyak 760 kasus, pada 23 Oktober sebanyak 802 kasus, pada 24 Oktober sebanyak 623 kasus, dan pada 25 Oktober sebanyak 460 kasus.

Namun, ia mengingatkan tren kasus positif di dunia pada minggu ini justru mengalami kenaikan sekitar 2 persen. Seperti di Eropa yang pada minggu ini naik hingga 23 persen dan di Amerika Selatan naik 13 persen.

"Inilah yang harus mengingatkan kita, bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada karena dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian. Sekali lagi, terjadi tren kenaikan kasus dunia," kata dia.

Menurut Jokowi, kenaikan kasus di sejumlah negara tersebut disebabkan oleh tiga hal. Pertama, relaksasi yang terlalu cepat dan tidak melalui tahapan. Kedua, tak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan seperti kebijakan lepas masker di sejumlah negara. Ketiga, pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Hati-hati juga mengenai sekolah, yaitu pembelajaran tatap muka. Tiga hal ini agar kita semuanya hati-hati," lanjutnya.

Jokowi pun menegaskan, protokol kesehatan di sekolah harus dijalankan secara disiplin dan ketat terutama di sejumlah area seperti kantin dan tempat parkir. Selain itu, ia juga meminta kepala daerah dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk turut mengingatkan pihak sekolah dalam mencegah terjadinya penularan kasus.

"Kita juga perlu pengawasan lapangan. Manajemen pengawasan lapangan ini sangat diperlukan sehingga kejadian-kejadian yang ada di negara lain tidak terjadi di sini," kata dia.

Meskipun begitu, ia berharap pembelajaran tatap muka di sekolah tetap terus didorong seiring dengan percepatan vaksinasi terhadap anak-anak. "Saya berharap agar pembelajaran tatap muka terus didorong, tetapi juga percepatan vaksinasi terhadap anak-anak kita, murid-murid kita juga dipercepat. Pendidikan yang tetap berkualitas harus kita hadirkan di tengah-tengah anak didik kita," ujarnya.

Selain itu Jokowi mengingatkan agar semua pihak memaksimalkan penggunaan platform aplikasi PeduliLindungi. Terutama di pusat perbelanjaan, di tempat-tempat wisata, dan di pasar-pasar. 

Presiden juga melihat masih ada tempat-tempat umum yang sudah dibuka. Namun, belum memiliki sistem kode respons cepat (QR code) PeduliLindungi. "Controlling (pengawasan) seperti ini harus diingatkan kepada keluarga kita, tempat-tempat wisata, mal, dan lain-lainnya harus terus diwaspadai dan dikontrol," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan kepala daerah agar mempercepat vaksinasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga hari ini, vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 182 juta dosis, yaitu 54 persen dosis pertama dan 32 persen dosis kedua.

"Perlu saya ingatkan untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah, masih di bawah 50 (persen) agar dikejar untuk bisa mencapai di atas 50 (persen) di bulan November, dan bisa mencapai di atas 70 (persen) di akhir Desember, akhir tahun, karena ini penting sekali dalam kita menjaga, melindungi rakyat kita dari terpaparnya Covid-19 dan juga yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," jelas dia.

Percepatan vaksinasi Covid-19 juga diperlukan agar target vaksinasi nasional sebesar 70 persen dari jumlah penduduk di akhir 2021 dapat tercapai sehingga mendorong terciptanya kekebalan komunal (herd immunity). Hingga Senin (25/10), kata Presiden, penyuntikan vaksin Covid-19 di Indonesia telah mencapai 182 juta dosis, yaitu 54 persen dosis pertama dan 32 persen dosis kedua.

"Bisa mencapai di atas 70 (persen) di akhir Desember, akhir tahun, karena ini penting sekali dalam kita menjaga, melindungi rakyat kita dari terpaparnya Covid-19, dan juga yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi.

Menurut Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga data terakhir pada hari Senin (25/10), vaksinasi dosis pertama telah dilakukan kepada 113.424.379 orang. Lalu vaksinasi dosis kedua telah dilakukan kepada 68.264.009 orang dan vaksinasi dosis ketiga telah dilakukan kepada 1.107.424 orang.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan sejak Juli 2021 angka konfirmasi positif Covid-19 di seluruh daerah di Indonesia cenderung menurun. Namun, ia mengatakan, kasus konfirmasi Covid-19 di Tanah Air kembali menunjukkan tren peningkatan dalam kurun dua pekan terakhir. 

"Kita sudah mengamati dalam empat pekan terakhir ada 105 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi yang kasusnya mulai menunjukkan peningkatan dalam dua pekan terakhir," kata Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers "Evaluasi PPKM" yang diikuti dari kanal YouTube Kemenko Marves di Jakarta, Senin (25/10).

Namun, ia mengatakan, angka peningkatan masih berada di batas aman ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Memang angkanya masih tidak mengkhawatirkan dan berada di benchmark batas aman WHO. Tapi kita mencoba mengantisipasi lebih dini supaya jangan sampai euforia berlebih membuat kita lengah, tidak waspada, dan kenaikan kasus di 105 kabupaten/kota terkontrol," katanya.

Berdasarkan laporan harian kasus Covid-19 di Indonesia pada Senin siang, kasus terkonfirmasi meningkat 460 orang dengan total 4,2 juta lebih kasus. Begitu pula, tambahan angka kematian sebanyak 30 orang dari total 143 ribu lebih jiwa.

"Kemudian kita juga melihat beberapa negara di Eropa memang juga kasusnya meningkat," kata Budi. Untuk itu, Kemenkes terus berupaya mengintensifkan langkah antisipasi gelombang lanjutan melalui perpaduan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelacakan kasus hingga pengawasan terhadap varian baru SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. "Kami sudah lihat bahwa di Inggris ada satu varian yang berpotensi mengkhawatirkan yaitu AY.4.2 yang belum masuk di Indonesia yang terus kami monitor perkembangannya seperti apa," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar kebijakan pemerintah untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 dapat dipahami oleh masyarakat. Menurutnya, kebijakan ketat di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat secara bertahap ini telah dipertimbangkan dengan matang.

Ia pun meminta masyarakat agar belajar dari pengalaman penanganan Covid-19 di berbagai negara Eropa yang mengalami kenaikan kasus signifikan meskipun vaksinasinya cukup tinggi. Relaksasi kegiatan masyarakat di negara-negara tersebut dilakukan dengan mengabaikan protokol kesehatan.

“Ini saya mohon dimengerti. Jadi kalau ada langkah-langkah kami yang kelihatan ketat, kami memang mempertimbangkan betul. Karena kalau sudah nanti menyebar, baru pada ribut. Nah, lebih bagus kami sekarang melakukan ketat tapi longgar,” ujar Luhut saat konferensi pers evaluasi PPKM, dikutip pada Selasa (26/10).

Meskipun terjadi tren penurunan kasus di Indonesia, namun langkah 3T dan 3M tetap harus diperkuat serta disiplin dalam menggunakan PeduliLindungi. Ia menilai, saat ini masyarakat sudah mulai jenuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, pengawasan terhadap penerapan prokes oleh masyarakat ini juga perlu diperkuat.

“Presiden kembali menekankan PeduliLindungi menjadi salah satu alat untuk mengendalikan pandemi di tengah peningkatan mobilitas ini dan harus terus masif dipromosikan serta digunakan,” kata dia.

Luhut mengatakan, pemerintah sudah cukup berpengalaman menghadapi pandemi selama hampir dua tahun ini. Sehingga ia berharap masyarakat tak emosional menanggapi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.