Renegosiasi Bawa Commitment Fee Formula E Turun Rp 1,74 T

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mahsir Ramadhan, Antara

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Widi Amanasto, melakukan renegosiasi dengan Formula E Operation (FEO). Dari hasil negosiasi ulang ada penurunan harga terhadap commitment fee, yang sebelumnya mencapai Rp 2,3 triliun menjadi Rp 560 miliar.

Commitment fee Formula E Jakarta turun hingga Rp 1,74 triliun. Ditanya mengenai alasan banting harga, Widi menyebut jika hal itu karena taktik negosiasi dan didukung kondisi pandemi saat ini. Menurut dia, rencana bisnis awal yang membuat harga melambung akan sulit dilaksanakan.

"Berat sekali untuk kami laksanakan. Itu dua malam lanjut terus. Zoom meeting terus kita," kata Widi saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/10).

Dia merinci, biaya Rp 560 miliar adalah angka untuk tiga tahun. Meski demikian, dia tak bisa menjelaskan lebih jauh, karena proses kontrak diselesaikan oleh Direktur Manajemen Aset PT Jakpro, Gunung Kartiko.

"Kan udah dibayarkan, nah tidak mungkin kita minta tidak ada tambahan commitment fee lagi ya. Jadi kita lakukan," tutur dia.

Di lokasi yang sama, Direktur Manajemen Aset PT Jakpro, Gunung Kartiko, menjelaskan mengenai commitment fee Formula E Jakarta. Menurut dia, commitment fee Formula E akan kembali kepada tuan rumah penyelenggara dalam bentuk biaya operasional FEO.

Gunung mencontohkan, biaya tersebut akan digunakan untuk pengiriman mobil balap, kru hingga pembalap Formula E itu sendiri. "Orang berpikir commitment fee untuk berkomitmen sesuatu. Padahal, commitment fee itu balik ke tuan rumah penyelenggaraan. Dari sana akan ada ratusan boks yang dikirim juga dengan biaya itu," jelas dia.

Bahkan, commitment fee, disebut Gunung juga akan mencakup panggung dan grand stand hingga keperluan balap lainnya. Kendati demikian, Gunung menampik jika commitment fee yang dibayarkan sejak 2019 untuk penyelenggaraan 2020, disusul dengan pembayaran setengahnya di 2020.

Dia menjelaskan, pembayaran penuh justru sudah dibayarkan pada 2020 silam, ditambah dengan separuh lainnya pada 2021 yang digunakan untuk tiga tahun ke depan. Menurut dia, pembayaran setelah saat itu hanya ditambah sedikit dari anggaran yang harus dibayarkan.

"Tapi itu artinya kita sudah hampir setengahnya, lebih dari setengahnya," ungkap dia.

Oleh sebab itu, commitment fee diakuinya tidak dibayarkan lagi pascabiaya yang dibebankan pada 2019 silam. Dia menambahkan, biaya yang digunakan pada tahun tersebut, digunakan untuk tiga tahun masa perencanaan penyelenggaraan. "Dan tidak ada biaya bank garansi, Pak Wibi (Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI) sangat fight sekali," ucap dia.

Gunung menegaskan, khusus bank garansi yang disebut, sudah ditarik lagi oleh Jakpro dan kini berada di genggaman pihaknya. Dia mengatakan, dana tersebut juga sebenarnya tidak pernah berpindah, sebaliknya, ada di Bank DKI.

"Namanya bank garansi. Tapi kita tidak bisa pakai," tutur dia.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino, menyatakan, pihaknya akan mengupayakan lebih lanjut mengenai teknis di lapangan. Termasuk, jalur dan pengaspalan ulang nantinya.

Pembiayaan terkait hal itu, diakui Wibi akan berasal dari sponsor dan bisa dimanfaatkan lebih jauh nantinya. Khusus jalur balapan itu, kata Wibi, memang sekedar jalan aspal, dengan spesifikasi khusus untuk keperluan ajang balapan. Kendati demikian, dirinya menyebut jika pengaspalan dan beton yang digunakan untuk barrier melalui cetakan khusus dan bukan beton biasa.

"Itu bisa bertahan lebih dari tiga tahun. Ada beberapa yang belokan tile-nya dari plastik dan itu ada vendor khusus yang memang tersertifikasi dan itu dari China," jelas dia.

Ditanya sinyal legislatif yang menyarankan penyelenggaraan Formula E boleh dilakukan asal bukan dari APBD, tak ditepis Wibi. Menurutnya, biaya yang sudah dibayarkan sebelumnya akan digulirkan untuk terus menjadi lini bisnis lanjutan.

Wibi menambahkan, antrian sponsor yang tertarik hingga kini masih panjang. Bahkan, dia menyebut jika ada sistem antrian di dalamnya. Namun demikian, kata dia, setiap sponsor akan dipilah bentuk proposalnya.

Dalam penjelasannya, jalur lintasan balap memang ada lima pilihan hingga kini. Dia memerinci, meski belum bisa menyebut titik-titik pasti, lima pilihan itu akan diajukan ke FEO untuk dilakukan survei kelaikan. Rencananya, lanjut Wibi, Oktober ini akan datang tim survei, dan November, kepastian lokasi sudah bisa didapat.

"Ini bukan di Sentul ya sudah pasti. Pasti bukan di Sentul karena bukan di sirkuit," ungkap dia.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, pernah mengatakan kalau dia tak menampik perbedaan commitment fee Formula E Jakarta yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara Eropa. "Kami ada perbedaan commitment fee antara Asia dan Eropa, kita mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dari Formula E," ujar Ariza saat ditemui awak media, Ahad (19/9).

Menurut dia, pembayaran sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Formula E Operations (FEO). Kendati demikian, dirinya tak bisa merinci bagaimana detail pembayaran dan jumlahnya.

Perbedaan dalam pembayaran itu, sempat diungkapkan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Mereka, mempertanyakan tingginya biaya commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta yang mencapai 122,102 juta poundsterling atau setara Rp 2,4 triliun.

Padahal, jelas PSI, di sejumlah kota penyelenggara Formula E seperti New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya commitment fee. Bahkan di kota Roma, Italia, kata mereka, dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan tahun 2025.

“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya.

Di beberapa negara seperti Kanada, tepatnya Montreal, biaya Nomination Fees for the City of Montreal dalam pelaksanaan Formula E memang ada. Tetapi, hanya sebesar 151 ribu dolar Kanada atau setara Rp 1,7 miliar dan race fees sebesar 1,5 juta dolar Kanada atau setara Rp 17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar.

“Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya commitment fee di berbagai kota berbeda? Mengapa Montreal hanya membayar 5 persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?” tambahnya.

Diketahui, dalam surat edaran yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dirincikan total commitment fee yang perlu dibayarkan selama lima tahun rencana penyelenggaraannya. Dispora dalam surat itu, menyebut Pemprov harus membayar commitmen fee senilai Rp 2,4 triliun. Dengan rincian, 2019/2020 sebesar 20 juta poundsterling, lalu 2020/2021 sebesar 22 juta poundsterling, 2021/2022 sebesar 24,2 juta poundsterling, dilanjutkan 2022/2023 sebesar 26,62 juta poundsterling, dan terakhir 2023/2024 sebesar 29,282 juta poundsterling.

Biaya commitment fee yang besar bahkan menjadi isu yang mendorong Fraksi PDI Perjuangan dan PSI mengajukan hak interpelasinya terhadap Gubernur Anies. Rapat paripurna usulan interpelasi terhadap Anies soal Formula E namun masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, sebagai penggagas interpelasi, belum bisa memastikan kapan rapat interpelasi akan terjadi lagi.  

Pada Selasa (28/9), rapat diskors karena tidak mencapai kuorum alias tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota. Rapat hanya dihadiri 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI, dan ditunda setelah perwakilan masing-masing fraksi dan anggota menyampaikan pandangannya.