Pakistan Ajak Afghanistan Gabung dalam Proyek Ekonomi China

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan mengajak Afghanistan yang kini berada di bawah pemerintahan Taliban, bergabung dengan proyek infrastruktur Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) yang bernilai miliaran dolar. Duta Besar Pakistan untuk Afghanistan, Mansoor Ahmad Khan, pada Senin (27/9) mengatakan, konektivitas regional merupakan elemen penting dalam koridor CPEC.

"Konektivitas regional merupakan elemen penting dari diskusi kami dengan para pemimpin Afghanistan, dan jalan kami ke depan untuk interaksi ekonomi dengan Afghanistan," kata Khan.

Khan mengatakan, koridor ekonomi China- Pakistan memberikan peluang dan potensi bagus untuk menyediakan infrastruktur serta konektivitas energi antara Afghanistan dan Pakistan. Koridor tersebut juga dapat menghubungkan wilayah Asia Selatan ke kawasan Asia Tengah.

CPEC adalah bagian utama dari Inisiatif Belt and Road yang dibentuk oleh China. Beijing telah menjanjikan lebih dari 60 miliar dolar AS, untuk proyek infrastruktur di Pakistan, yang sebagian besar dalam bentuk pinjaman. Khan mengatakan bahwa, diskusi mengenai CPEC telah dilakukan dengan pemerintah Afghanistan yang dipimpin Taliban. Menurut Khan, koridor ekonomi tersebut merupakan cara untuk mengembangkan ekonomi negara.

"Saya pikir ada minat yang mendalam dalam hal mengembangkan konektivitas ekonomi Afghanistan dengan Pakistan melalui CPEC, dan dengan negara-negara tetangga lainnya termasuk Iran, China, negara-negara Asia Tengah," kata Khan.

Dalam beberapa hari terakhir perwakilan dari Pakistan, China dan Rusia telah mengadakan pertemuan dengan pejabat Taliban. Khan mengatakan, keamanan dan pembangunan ekonomi adalah dua topik utama yang diangkat dalam diskusi. Negara-negara tersebut diharapkan dapat terus berkonsultasi dan berkomunikas dengan Taliban ke depan.

Taliban mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus. Sejak saat itu, negara tersebut telah terjerumus ke dalam krisis ekonomi karena sebagian besar bantuan internasional terputus. Sementara, aset bank sentral Afghanistan di luar negeri yang bernilai miliaran dolar telah dibekukan sehinggq menekan sistem perbankan, dan mencegah sebagian besar transaksi yang melibatkan dolar AS. Menurut Khan, hal tersebut dapat menghambat perdagangan.

Khan mengatakan, Pakistan berusaha untuk bekerja dengan masyarakat internasional dalam mengurangi pembatasan internasional pada sistem perbankan. Beberapa eksekutif dari lembaga keuangan Pakistan telah mengunjungi Kabul dalam beberapa hari terakhir.

Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya enggan memberikan dana kepada Taliban, sampai kelompok itu memberikan jaminan bahwa mereka akan menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Pakistan prihatin dengan krisis ekonomi yang melanda tetangganya.  

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, dan pejabat lainnya telah mendesak masyarakat internasional untuk tidak mengisolasi pemerintahan Taliban. Mereka mengatakan, bantuan harus diberikan untuk mencegah keruntuhan ekonomi dan gelombang pengungsi.

Pakistan memiliki hubungan yang dalam dengan Taliban, dan dituduh mendukung kelompok itu saat mereka memerangi pemerintah dukungan AS di Kabul selama 20 tahun lalu. Tuduhan itu kemudian dibantah oleh Islamabad.

Pakistan sejauh ini belum secara resmi mengakui pemerintahan yang dipimpin Taliban. Khan mengatakan kepada Reuters bahwa, masalah pengakuan formal akan muncul karena Pakistan adalah bagian dari komunitas internasional.