Epidemiolog Beberkan Cara Cegah Gelombang Ketiga Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan masyarakat di Tanah Air terkait bahaya gelombang ketiga Covid-19. Risiko itu bisa terjadi jika lengah saat penurunan kasus yang terjadi saat ini.

"Masyarakat dan pemerintah harus hati-hati dalam menanggapi penurunan kasus Covid-19 saat ini," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Apalagi, sampai saat ini, vaksinasi yang telah dijalankan oleh pemerintah belum melebihi 50 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Untuk itu, kegiatan yang berpotensi menyebabkan peningkatan kasus harus betul-betul dihindari.

"Gelombang ketiga itu sangat bisa terjadi karena cakupan vaksinasi kita masih belum lebih dari setengah populasi yang lengkap," ucap dia.

Masyarakat diminta tidak terlalu cepat merayakan penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Rencana untuk menggelar acara yang mengumpulkan banyak orang sebaiknya dihindari, mengingat Indonesia masih dalam bayang-bayang terjadinya gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19.

"Protokol kesehatan dalam satu kegiatan bukan barang ajaib atau jaminan. Protokol kesehatan akan berfungsi efektif ketika data-data atau indikator memang sudah kuat," ujar Dicky.

Indikator tersebut ialah 3T, yakni pengujian (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment). Jika hal tersebut telah diterapkan dengan baik, maka barulah protokol kesehatan itu kuat.

Baca juga : Penyebab Negara-Negara Alami Lonjakan Meski Vaksinasi Masif

Kalau masih sekadarnya, menurut Dicky, maka risiko lonjakan kasus akan terbuka lebar. Ia mencontohkan terjadinya lonjakan kasus saat pembelajaran tatap muka (PTM) digelar.

Hal tersebut menjadi salah satu bukti ancaman Covid-19 gelombang ketiga bisa saja terjadi di Tanah Air jika masyarakat abai. Kondisi itu akan semakin rumit lantaran sudah dibukanya tempat-tempat umum, misalnya, mal atau pusat perbelanjaan bagi masyarakat.

Hal tersebut bisa diperparah lagi dengan ancaman varian baru Covid-19 serta belum meratanya pelaksanaan 3T di Indonesia. Ia mengingatkan, kondisi setiap daerah untuk menerapkan standar aman dari Covid-19 tidak bisa digeneralisasi atau disamakan.

Terlebih lagi , kemampuan dan kemauan setiap daerah untuk melakukan 3T berbeda-beda. Dengan begitu, pemerintah tetap harus membatasi kegiatan yang tidak perlu.

"Pelonggaran pembukaan aktivitas apa pun itu bukan tanda aman," kata dia.