Hamas Tolak Pilkada, Kecuali Pemilu Juga Digelar Desember
Pemerintah Palestina menyerukan agar pilkada digelar Desember.
REPUBLIKA.CO.ID, JALUR GAZA — Hamas sebagai faksi politik Palestina di Jalur Gaza menolak rencana Pemerintah Palestina (PA) untuk mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember mendatang. Dalam sebuah pernyataan, pihaknya menegaskan tak akan berpartisipasi, kecuali pemilihan umum (pemilu) juga diadakan.
Sebelumnya, Hamas mendukung keputusan untuk rencana mengadakan pemilihan legislatif dan presiden Palestina pada Mei dan Juli lalu. Namun, Presiden Mahmoud Abbas pada April menunda rencana tersebut.
Jika terselenggara, maka pemilihan legislatif dan presiden tersebut merupakan yang pertama di Palestina dalam 15 tahun terakhir. Alasan batalnya penyelenggaraan pemilihan tersebut adalah karena Abbas khawatir atas penolakan Israel dalam menjamin keamanan acara di wilayah timur Yerusalem.
Meski demikian, tak sedikit pihak yang menilai bahwa Abbas membatalkan pemilihan tersebut karena khawatir banyak politisi Hamas yang akan memenangkan pemilihan. Hal tersebut seperti pemilihan di Palestina pada 2006, yang pada akhirnya tidak dapat diterima oleh Fatah sebagai faksi politik yang memegang kendali di Tepi Barat dan PA.
Atas penundaan pemilihan umum tersebut, Hamas menyatakan kemarahan. Faksi politik tersebut mengatakan bahwa tidak akan menjadi bagian dari pemilihan kota yang dinilai telah terfragmentasi.
"Solusi yang tepat adalah mengadakan pemilihan komprehensif untuk presiden Palestina, dewan legislatif Palestina, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan-badan kota, dan serikat pekerja dan mahasiswa," ujar juru bicara Hamas, Hazem Qassem dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya, Kamis (23/9).
Lebih lanjut, Hamas mengatakan bahwa pemungutan suara di Palestina bisa terjadi secara bersamaan atau sesuai dengan jadwal yang disepakati secara nasional. Jika demikian, Qassem mengatakan, faksi politik ini siap untuk berpartisipasi.
Pilkada yang diadakan oleh PA akan berlangsung di 387 daerah di seluruh Tepi Barat dan Gaza pada 11 Desember. Selanjutnya ada penyelenggaraan di 90 tempat lain yang belum ditentukan waktunya.
Dari 477 tempat pemungutan suara, hanya 11 yang berada di Gaza. Penolakan Hamas terhadap proses tersebut akan membuat pemungutan suara tidak mungkin dilakukan di wilayah tersebut.