Pemerintah Libya akan Tetap Bertugas Sampai Pemilu Diadakan

REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Kepala Dewan Tinggi Negara Libya Khalid Al-Mishri mengatakan pada Selasa (21/9) bahwa pemerintah akan melanjutkan tugasnya sampai pemilihan negara yang dijadwalkan pada 24 Desember.

Pernyataan itu datang selama konferensi pers bersama yang diadakan Al-Mishri dengan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di Rabat. Pada bagiannya, Bourita mengatakan pentingnya untuk menjaga stabilitas semua institusi Libya.

Menteri Maroko menekankan dukungan negaranya untuk stabilitas lembaga eksekutif Libya, Dewan Presiden, pemerintah, parlemen, dan Dewan Tinggi Negara.

Sebelumnya pada Selasa, Dewan Perwakilan Rakyat Libya menarik kepercayaan dari pemerintah persatuan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibeh. Juru bicara parlemen Abdullah Belhaiq mengatakan majelis memutuskan untuk menarik kepercayaan dari pemerintah oleh mayoritas 89 dari 113 anggota parlemen yang menghadiri sidang tersebut.

Dewan Tinggi Negara Libya mengecam langkah itu sebagai "tak sah" karena melanggar deklarasi konstitusional dan kesepakatan politik di negara tersebut. Ketegangan meningkat antara parlemen Libya, Dewan Tinggi Negara, dan pemerintah persatuan atas kekuasaan dan undang-undang pemilihan.

Langkah yang diambil pada Selasa oleh parlemen mengancam rencana pemilihan parlemen dan presiden negara itu pada 24 Desember. Sementara itu, Jenderal Khalifa Haftar yang memberontak masih bertindak secara terpisah dari pemerintah persatuan dan mengklaim sebagai "panglima tertinggi Tentara Nasional Libya.”