AS Ajak Lebih Banyak Negara Arab Normalisasi Hubungan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mendorong lebih banyak negara Arab dan Muslim untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Saat ini, sebanyak empat negara Arab sudah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko.

"Kami akan mendorong lebih banyak negara mengikuti jejak Emirat, Bahrain, dan Maroko," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pertemuan virtual dengan para menteri tiga negara serta Israel, seperti dikutip dari Middle East Eye, Ahad (19/9).

Ia menambahkan, AS ingin memperluas lingkaran diplomasi damai karena demi kepentingan negara-negara di kawasan ini dan di seluruh dunia. Selain itu, bagi Israel untuk diperlakukan seperti negara lainnya.

"Salah satu tujuan kami, tujuan bersama kami adalah memastikan negara lain akan mengikuti dan bergabung dengan kami dalam jalur ini (normalisasi hubungan diplomatik) dan di era baru kerja sama dan persahabatan ini," kata Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid.

Lapid juga mengatakan dirinya akan melakukan perjalanan ke Bahrain akhir bulan ini. Ini akan menandai kunjungan pertamanya sebagai menteri Israel.

Uni Emirat Arab (UEA) setuju melakukan normalisasi hubungan dengan Israel September 2020 atau di bulan-bulan terakhir pemerintahan Donald Trump. Kemudian Bahrain, Sudan, dan Maroko juga mengikuti langkah UEA. 

Hubungan diplomatik ini menghancurkan konsensus Arab bahwa tak boleh ada normalisasi dengan Israel hingga mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan Palestina. Setelah perjanjian tersebut, pemerintahan Trump memvalidasi klaim Maroko atas wilayah Sahara Barat yang diperebutkan. 

Kemudian, Sudan dihapus dari daftar negara sponsor terorisme AS. Lalu, UEA mendapatkan kesepakatan jet tempur F-35 yang canggih, tetapi kesepakatan itu kemudian dibekukan oleh pemerintahan Biden.

Blinken mengaku AS berusaha memperbaiki hubungan dengan Palestina yang rusak parah saat pemerintahan Trump. Menurutnya, semua negara harus membangun hubungan ini dan menumbuhkan normalisasi untuk membuat perbaikan nyata dalam kehidupan orang Palestina.

"Dan untuk membuat kemajuan menuju tujuan jangka panjang yang tetap memajukan perdamaian yang dinegosiasikan antara Israel dan Palestina," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan normalisasi bukanlah pengganti kesepakatan antara Israel dan Palestina. "Maroko percaya tidak ada alternatif lain untuk solusi dua negara dengan negara Palestina yang independen," ujarnya.

Sementara itu, baik otoritas Palestina (PA) maupun Hamas yang mengatur Jalur Gaza mengutuk kesepakatan normalisasi hubungan sebagai tikaman dari belakang rakyat mereka.