Menkes Ungkap Rencana Vaksin Dosis Ketiga di Tahun Depan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Novita Intan, Rr Laeny Sulistyawati, Antara

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan rencana untuk vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster untuk masyarakat umum. Jika target vaksinasi tercapai, dosis ketiga berpeluang akan dimulai pada awal 2022.

"Rencananya kapan pemerintah akan melakukan suntik ketiga? Kalau kita semakin cepat kita harapkan di Januari sudah bisa selesai semua (target vaksinasi), di awal tahun depan kita sudah melakukan suntik ketiga," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8).

Diskusi ihwal vaksin dosis ketiga juga sudah didiskusikan dengan Presiden Joko Widodo. Kemungkinan besar, vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum yang dibayar negara hanya peserta penerima bantuan iuran (PBI) saja.

"Sudah diputuskan oleh beliau (Presiden Jokowi) bahwa yang ke depan yang akan dibayari negara kemungkinan besar hanya PBI saja," ujar Budi.

Vaksin Covid-19 dosis ketiga untuk masyarakat umum akan dirancang tidak terlalu. Harganya diperkirakan ada di kisaran Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin booster juga dapat memilih jenis vaksin yang ingin disuntikkan dengan skema tersebut.

"Sehingga rakyat yang ingin mendapatkan booster bisa memilih, yang memiliki uang mau menyuntik 100 ribu atau 150 ribu bisa memilih. Sedangkan yang memang PBI bisa kita lakukan subsidinya lewat BPJS," ujar Budi.

Hingga hari ini, sebanyak 92 juta dosis vaksin Covid-19 sudah disuntikkan ke masyarakat. Targetnya, pemerintah akan menyuntikkan 300 juta dosis vaksin hingga akhir 2021.

"Di akhir tahun mungkin bisa capai di angka 300 jutaan. Sehingga angka 400 juta, sesudah ditambah target anak-anak usia 12-17 kita bisa selesaikan di sekitar Januari atau Februari 2022," ujar Budi.

Sejak vaksinasi bergulir pada 13 Januari, 57 juta dosis pertama sudah berhasil disuntikkan hingga 8 Juli. Pemerintah menargetkan 100 juta dosis sudah disuntikkan hingga akhir Agustus mendatang.

"Sekarang kita sedang berusaha keras agar bisa menembus angka 57 juta kedua menjadi 100 juta di akhir Agustus, yaitu sekitar 7 minggu (sejak 8 Juli)," ujar Budi.

Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan skenario penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster untuk umum. Sebab bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi pada Januari hingga April 2021, antibiodinya terhadap virus tersebut mulai menurun.

"Kami usulkan juga ada skenario kedua, apabila itu (target vaksinasi) tidak tercapai, sehingga yang bulan Januari, Februari, Maret, April (sudah divaksin) perlu dilakukan booster. Karena antibiodinya sudah turun," ujar Slamet dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8).

Ia menjelaskan, seandainya setiap harinya pemerintah dapat menyuntikkan 600 ribu dosis vaksin, setidaknya butuh tujuh hingga delapan bulan setelahnya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Hal tersebut perlu diantisipasi pemerintah, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan vaksinasi.

"Sesuai analisa kami, vaksin ini dalam waktu enam bulan sampai 12 bulan ini sudah harus dilakukan booster. Sehingga ini harus diantisipasi apabila kecepatan vaksin tidak tercapai," ujar Slamet.

Rencana vaksinasi mandiri di tahun depan juga sudah dipikirkan dalam skema keuangan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini mengutarakan rencana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 untuk vaksinasi mandiri kelompok yang mampu.

“Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN. Pada tahun depan, ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu,” ujarnya.

Skema vaksinasi mandiri bagi kelompok masyarakat yang mampu membayar sebelumnya telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2021, setelah mempertimbangkan banyaknya respons dan kritik dari masyarakat. Sebelumnya, vaksin Covid-19 berbayar bagi individu sebelumnya direncanakan disalurkan melalui PT Kimia Farma Tbk.

Pemerintah menganggarkan anggaran kesehatan pada rancangan APBN 2022 sebesar Rp 255,3 triliun atau setara dengan 9,4 persen dari total belanja negara. Salah satu fokus dari anggaran itu yakni untuk mempercepat vaksinasi demi mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

Ahli Virologi Universitas Udayana Bali Gusti Ngurah Kade Mahardika menilai vaksin penguat dosis ketiga belum dibutuhkan. Alasannya, tubuh telah mengenal virus tersebut.

"Belum perlu (vaksin Covid-19 dosis ketiga). Vaksin dua kali sudah cukup," kata Mahardika saat dihubungi Republika, Rabu (25/8).

Ia menjelaskan, walau antibodi hilang, kekebalan seluler bisa saja masih ada. Yang penting, dia melanjutkan, tubuh telah mengenal virus yang bertahan seumur hidup melalui sel memori.

Oleh karena itu, ia menilai lebih bijak jika pemerintah memenuhi target penduduk 70 persen divaksinasi sebanyak dua kali. Sebaiknya pemerintah fokus pada vaksin dua dosis dengan target sasaran sekitar 208 juta orang.

Per 8 Agustus 2021, Indonesia telah mengamankan lebih dari 180 juta dosis vaksin melalui diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Rincian jumlah dosis vaksin yang telah diperoleh melalui pembelian, yakni 147,7 juta dosis vaksin Sinovac, 1,6 juta dosis AstraZeneca, dan 7,5 juta dosis Sinopharm.

Berikutnya, terdapat sejumlah vaksin yang diperoleh dari berbagai donasi, yakni 11,7 juta dosis AstraZeneca dari COVAX-Multi, 2,1 juta dosis AstraZeneca dari donasi Jepang, 620.000 dosis AstraZeneca dari donasi Inggris, 750.000 dosis Sinopharm dari donasi Uni Emirat Arab, dan 8 juta dosis Moderna dari AS melalui COVAX-Multi. Pada tanggal 19 Agustus 2021 Indonesia telah menerima sebanyak 450.000 dosis vaksin AstraZeneca yang bersumber dari donasi Belanda.

Saat ini Indonesia berada di urutan ke enam pelaksanaan vaksinasi skala global. Posisi Indonesia di bawah China, India, Amerika Serikat, Brasil dan Jepang. Sedangkan dari jumlah suntikan yang diberikan kepada masyarakat, Indonesia ada di posisi ketujuh dunia di bawah China, India, Amerika Serikat, Brasil, Jepang dan Jerman.