Akhir Polemik Mobil Dinas Baru Mahyeldi di Tengah Pandemi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Fachri

Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan wakilnya Audy Joinaldy menjadi sorotan publik. Banyak pihak menilai, pembelian mobil mewah untuk mereka tidak tepat pada saat  situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

Mahyeldi diberi fasilitas mobil dinas Mitsubishi Pajero. Sedangkan Audy diberi Hyundai Palisade. Untuk pengadaan dua mobil dinas baru ini menelan anggaran Rp 2 miliar lebih.

Mobil dinas baru untuk pasangan kepala daerah yang diusung koalisi PKS dan PPP ini jadi sorotan berawal dari komentar politikus Demokrat yang duduk di DPRD Sumbar Novrizon.

"Sangat kita sayangkan. Kita kan sedang pandemi dan refocusing anggaran, tapi malahan mereka membeli mobil dinas baru," kata Novrizon, Selasa (17/8).

Pengadaan mobil dinas baru gubernur dan wagub Sumbar ini juga mendapat reaksi keras dari Anggota DPR RI Andre Rosiade. Andre adalah wakil rakyat Sumbar dari Partai Gerindra.

"Masyarakat sedang menderita. Pandemi menghancurkan sumber-sumber ekonomi rakyat. Lha, pemimpinnya gagah-gagahan beli mobil dinas baru. Ini enggak benar namanya," kata Andre, Rabu (18/8).

Andre menilai harusnya para kepala daerah menahan diri untuk tidak dulu membeli mobil dinas baru sebagai rasa empati terhadap kondisi sulit yang dialami masyarakat. Bila persoalan mobil dinas lama ada kerusakan, menurut dia sementara bisa diperbaiki di bengkel yang memadai.

"Kan tinggal dibawa ke bengkel saja, itu bisa. Kalau enggak tahu bengkelnya, biar saya tunjukin," kata Andre, Rabu (18/8).

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu pun menyoroti beberapa langkah penanganan Covid-19 yang terhenti di zaman Mahyeldi dan Audy memimpin Sumbar. Ia mengingat, pada era kepala daerah sebelumnya, Irwan Prayitno dan Nasrul Abit, penanganan Covid-19 di Sumbar banyak mendapat apresiasi secara nasional.

Tetapi, sejak era Mahyeldi dan Audy memimpin penanganan Covid-19 di Sumbar justru menurun. Bahkan, sampai masuk ke dalam lima provinsi dengan penanganan pandemi Covid-19 terburuk.

Pada zaman kepala daerah sebelumnya, kata dia, Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) juga mendapat pasokan anggaran yang cukup untuk melakukan pemeriksaan sampel Covid-19. Sekarang, Lab Unand terkesan dibiarkan kewalahan sampai harus meminta donasi untuk biaya operasional.

"Bagaimana bisa kita berharap penanganan Covid-19 serius dilakukan kalau begini. Visi misinya sebelum jadi gubernur akan menangani Covid-19. Tapi sekarang bagaimana? Gubernur beli mobil dinas baru yang harganya miliaran rupiah saat pandemi seperti ini. Dulu alasannya tidak bisa melakukan penyekatan PPKM atau mendukung berdirinya posko karena tidak ada anggaran. Tapi sekarang bisa mobil baru," kata Andre menambahkan.

Senada dengan Andre, pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi, mengingatkan, beberapa pekan lalu Pemprov Sumbar juga mendapat kritikan karena belum menganggarkan bantuan untuk Lab FK Unand. FK Unand menurut Asrinaldi sekarang kewalahan karena setiap hari memeriksa ribuan sampel swab masyarakat Sumbar.

"Dana bantuan untuk Lab katanya ada tapi masih ada pembahasan-pembahasan sampai akhirnya terlambat. Karena APBD belum tersedia. Sekarang tiba-tiba muncul mobil dinas baru dengan menggunakan APBD," ujar Asrinaldi.

Untuk meredam kekecewaan masyarakat, Asrinaldi menyarankan supaya Mahyeldi dan Audy segera mempercepat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi. Karena, selama keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumbar, penanganan pandemi mengalami kemunduran dibandingkan masa kepala daerah sebelumnya Irwan Prayitno dan Nasrul Abit.

Padangan sedikit berbeda datang dari Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura. Charles mengatakan, pengadaan mobil dinas baru ini juga karena andil DPRD Provinsi Sumbar yang meloloskan penganggaran ini dalam pembahasan Rencana APBD.

"Kita sayangkan juga DPRD yang meloloskan. Jangan hanya kepada gubernur ditimpakan. Gubernur itu kan tidak atas keinginan sendiri. Artinya DPRD dan gubernur tidak peka," kata Charles, kepada Republika, Rabu (18/8).

Charles berpendapat pemerintah dan lembaga legislatif harus fokus dalam menyusun anggaran. Supaya dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ini, anggaran yang dimiliki pemerintah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dengan mencuatnya seputar pembelian mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur Sumbar ini, menurut Charles harus menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah yang lain. Ia berharap para bupati wali kota beserta wakilnya belajar dari pro dan kontra pembelian mobil dinas baru gubernur ini.

"Jangan-jangan di tempat lain (Pemda lain) juga sedang menyiapkan anggaran untuk beli mobil dinas baru untuk bupati dan wali kota beserta wakilnya. Ini harus dicegah supaya kepala daerah harus fokus dulu kepada penanganan Covid-19," ucap Charles.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi meminta maaf kepada masyarakat menyusul gonjang ganjing seputar pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wagub Audy Joinaldy telah menimbulkan keresahan. Sebagai bentuk respons atas reaksi publik ini, Mahyeldi memilih untuk menyerahkan mobil dinas dengan merk Mitsubishi Pajero Sport tersebut untuk operasional Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumbar.

"Mencermati isu mobil dinas kepala daerah sumbar dalam dua hari ini, maka saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik," kata Mahyeldi, di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (19/8).

Mahyeldi menjelaskan pembelian mobil dinas sudah dianggarkan sejak tahun 2020 sebelum dirinya terpilih jadi Gubernur. Penganggaran ini diusulkan oleh DPRD Sumbar dan sudah sesuai prosedur dan mekanisme di pemerintahan.

Menurut Mahyeldi, mobil dinas yang lama beberapa kali mengalami kerusakan teknis sehingga menghambat mobilisasi pelayanan ke daerah. Sebelum diberi fasilitas mobil dinas baru ini ia sempat dipinjamkan mobil oleh salah satu SKPD dengan harapan pelayanan kita kepada masyarakat tetap terlaksana.

"Dalam rangka mempertegas komitmen kami untuk penanganan Covid-19 dan bukti kepedulian kami kepada masyarakat, maka saya sudah instruksikan melakukan pengalihan fungsi mobil dinas gubernur  menjadi mobil operasional penanganan Covid-19. Melelang segera mobil dinas yang lama, sehingga dananya bisa dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19," ucap Mahyeldi.

Mahyeldi menambahkan selaku kader PKS sejak menjadi anggota DPRD, wakil wali kota, wali kota atau gubernur, ia akan selalu terdepan dalam memberikan keteladanan, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Arahan dari Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf al Jufri, maka untuk sementara waktu saya akan menggunakan mobil pribadi untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. PKS telah mewakafkan saya untuk melayani rakyat. Jadi saya akan terus berkomitmen untuk melayani rakyat sebaik baiknya," kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Wagub Sumbar Audy menyayangkan pembelian mobil dinas baru untuk dirinya dan Mahyeldi menjadi sorotan.

"Beberapa bulan sejak dilantik saya pakai mobil pribadi, rumah pribadi, kok tidak disorot. Enggak ada yang bertanya. Kok sekarang diberi mobil dinas baru malah jadi sorotan," kata Audy.

Audy menyebut sebelum difasilitasi mobil dinas baru, ia menggunakan mobil pribadi Toyota Fortuner. Ia tidak menggunakan mobil dinas yang lama bekas wagub sebelumnya Nasrul Abit, karena mobil tersebut pernah kecelakaan. Dan mobil dinas lama itu menurut dia sudah dipakai lima tahun.

Sekarang, Audy menjalankan tugasnya sebagai Wagub Sumbar dengan kendaraan Hyundai Palisade. Audy mengaku mobil pabrikan asal Korea Selatan tersebut atas pilihannya sendiri.

Ausy menilai, mobil tipe SUV tersebut nyaman dan memiliki fitur-fitur yang canggih. Menurut Audy, harga Hyundai Palisade juga tidak tergolong mahal di kelasnya.

"Harganya murah, nyaman dan fiturnya canggih," ujar Audy usai upacara penurunan bendera merah putih di Rumah Dinas Gubernur, Selasa (17/8).

Tolak mobil baru

Berbeda dari Mahyeldi-Audy, Bupati Pesisir Selatan, Rusmayul Anwar, menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya meski sudah dianggarkan APBD setempat  hampir Rp 1,5 miliar. Rusma menyebut dirinya menolak mobil dinas baru untuk memperlihatkan rasa empati kepada masyarakat yang kesulitan karena dampak pandemi Covid-19.

"Saya melihat dan merasakan kesulitan yang dialami masyarakat. Mereka menjerit karena kondisi ekonomi saat ini. Masa saya harus bermewah-mewahan dan gaya-gayaan dengan mobil baru," kata Rusma, Rabu (18/8).

Rusma menyebut, alokasi anggaran untuk pengadaan mobil baru dialihkan untuk penanganan Covid-19. Kader Partai Gerindra itu merasa tak layak pakai mobil dinas baru saat warganya dihimpit kesusahan akibat pandemi Covid-19.

Pemkab Pessel, menurut Rusma, fokus untuk memperbaiki perekonomian masyarakat agar segera pulih dari keterpurukan. Rusma menceritakan, dua minggu setelah dilantik menjadi Bupati, ia diminta staf di bagian pengadaan untuk memilih jenis kendaraan apa yang akan dibeli. Ia menolak karena merasa kendaraan yang digunakan saat jadi Wakil Bupati masih sangat layak.

Saat ini, Rusma mengaku menggunakan mobil jenis Fortuner keluaran tahun 2015. Kendaraan itulah yang digunakannya selama menjadi Wakil Bupati periode 2016-2021.

"Mobil kepala daerah itu terawat. Masih layak dipakai. Mobil saya keluaran tahun 2015, Fortuner. Masih bisa dipacu 160 km per jam. Masih bisa kalau mau terburu-buru. Jadi buat apa beli baru," ucap Rusma.

Selain menolak mobil dinas, Rusma juga mengaku tidak membeli satupun perabotan untuk rumah dinas. Semua perabotan rumah dinas Bupati Pessel hingga kini juga tidak ada yang baru, kecuali bola lampu. Rusma mengatakan, Wakil Bupati Rudi Hariyansyah juga melakukan hal yang sama.