Disrupsi dan Pandemi Tantangan Berat Mengisi Kemerdekaan

REPUBLIKA.CO.ID, — Bangsa yang merdeka harus mampu berkerja dan berpikir progresif, berpijak di atas fondasi kebangsaan, mengimplementasikan nilai-nilai berbangsa dan bernegara untuk kesejahteraan bersama. 

"Kemerdekaan menuntut tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita para pendiri bangsa melalui implementasi kemanusiaan, persatuan, musyarawah, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Tantangan Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (18/8).  

Menurut Lestari, mengisi kemerdekaan tak hanya dengan seremoni peringatan tetapi pemaknaan secara menyeluruh dan khidmat melalui kontemplasi akan perjalanan bangsa dengan segala pencapaian dan tantangan yang ada. 

Disrupsi dan pandemi, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, saat ini mewarnai perjalanan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. 

Sehingga, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pekerjaan rumah saat ini adalah bagaimana kita bisa survive mengatasi sejumlah tantangan yang saat ini ada di depan mata. 

Ketua Kopri PB PMII, Maya Muizatil Lutfillah, mengungkapkan  kemerdekaan bisa dimaknai antara lain sebagai kebebasan, kedaulatan, kemandirian, edukasi dan sumber hukum.

Sejumlah makna tersebut bisa menjadi stimulus terbentuknya sejumlah instrumen untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai contoh, makna di sektor edukasi dari kemerdekaan, menurut Maya, menghasilkan organisasi pelajar yang mampu berperan aktif dalam merebut kemerdekaan.

Sedangkan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Komaruddin Hidayat, menilai Indonesia relatif lebih baik ketimbang Afghanistan, yang setelah ditinggal Amerika Serikat terancam perpecahan antarasuku yang ada.

Indonesia yang juga terdiri berbagai suku, menurut Komaruddin, terbukti mampu bersatu dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan berdirinya Republik Indonesia, tambah Komaruddin...

Dengan berdirinya Republik Indonesia, tambah Komaruddin, kita bisa sejahtera dan maju untuk menjawab beban bersama dalam mengisi kemerdekaan.

Secara teknis, Komaruddin menilai, dengan berbagai keberagaman yang dimiliki Indonesia, tidak ada sistem politik yang lebih baik dari demokrasi.

Namun, tambahnya, demokrasi hingga saat ini belum mampu mendekatkan kepada kesejahteraan dan keadilan. Bahkan, ujar Komaruddin, praktik demokrasi di Indonesia menciptakan oligarki di sektor politik.

Seharusnya, tegas Komaruddin, untuk menghindari terjadinya oligarki di bidang politik, partai politik wajib memiliki akar yang kuat di masyarakat dan ke atas punya komitmen kuat dalam membangun bangsa dan negara.

Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tjandra Yoga Aditama, mengungkapkan saat ini kondisi pengendalian Covid-19 di tanah air masih fluktuatif. 

Untuk mengetahui kepastian dalam pengendalian Covid-19, jelas Tjandra, persyaratannya adalah kita harus mampu memastikan proses diagnosis, ketersediaan obat dan vaksinasi yang baik. 

"Bila ada cara mendiagnosa, pengobatan dan vaksinasi yang mudah, murah dan cepat, baru bisa dipastikan kapan kita bisa mengendalikan penyebaran Covid-19," kata Tjandra. 

Hingga saat ini, jelas Tjandra, Indonesia masih dalam lorong yang gelap dan belum terlihat ujung cahaya dalam proses pengendalian Covid-19.

Guru besar Manajemen FEB Universitas Airlangga, Badri Munir Sukoco, berpendapat bila ingin tumbuh cepat menuju transformasi menuju Indonesia maju 2045, perlu dicari sejumlah sektor di bidang ekonomi yang bisa tumbuh di atas 10 persen. 

Karena itu, jelas Badri, perlu dipetakan jenis-ienis usaha yang berpotensi tumbuh di atas 10, persen, agar berbagai upaya yang dilakukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi bisa lebih fokus. 

Belajar dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Badri berpendapat, jenis-jenis usaha yang berorientasi masa depan bisa coba dibangun seperti green economy dan produk kesehatan untuk menopang pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju 2045. 

Menurut Badri, Indonesia juga bisa meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan nilai tukar petani lewat pengembangan produk-produk pertanian organik. 

Tanpa upaya tersebut dan tetap bertani secara tradisional, jelasnya, nilai tukar petani Indonesia akan tetap rendah.