Akan Bertambahnya Utang Baru dan Janji Jokowi Berhati-hati

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Novita Intan, Antara

Pemerintah berencana menambah utang baru sebesar Rp 973,58 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022. Nilai itu lebih rendah 5,2 persen dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 1.026,98 triliun.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan 2022, sebagian besar pembiayaan utang akan dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 991,3 triliun. Rencana penerbitan itu naik dari outlook APBN 2021 sebesar Rp 992,8 triliun.

“Selain penerbitan SBN, pemerintah juga akan mencari pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri,” tulis penjelasan dalam Buku Nota Keuangan 2022 seperti dikutip Rabu (18/8).

Dalam RAPBN 2022, rencana pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp 1,75 triliun. Nilai itu lebih tinggi dari outlook APBN 2021 sebesar Rp 978,3 miliar.

“Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp 3,58 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp 1,82 triliun,” tulis penjelasan dalam Buku Nota Keuangan 2022.

Sedangkan, pinjaman tunai dalam mata uang asing pada 2022 direncanakan sebesar 2 miliar dolar AS atau ekuivalen Rp 28,7 triliun. Adapun target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan melalui mekanisme fleksibilitas pembiayaan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy matrix.

Dari sisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membayar bunga utang. Dalam RAPBN 2022, bunga utang yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp 405,87 triliun atau naik 10,8 persen dari outlook APBN 2021 sebesar Rp 366,2 triliun.

Dalam pidato RAPBN 2022 secara virtual, Senin (16/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pengelolaan keuangan termasuk utang pada 2022 akan dilakukan secara hati-hati. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

“Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan,” ujar Jokowi.

Menurutnya, konsolidasi fiskal pada 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural terutama akselerasi pembangunan SDM. Adapun langkah itu dicapai melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan.

“Reformasi struktural juga diarahkan perbaikan fondasi ekonomi, melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan,” ucapnya.

Jokowi menegaskan, pemerintah melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan. Dia memastikan reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau spending better, serta inovasi pembiayaan.

“Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan,” ungkapnya.

Pada hari ini, pemerintah melakukan lelang surat utang negara (SUN) dalam mata uang rupiah. Lelang dilakukan untuk memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2021.

"Tanggal lelang Rabu, 18 Agustus 2021, dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB," tulis dari laman Kementerian Keuangan seperti dikutip Sabtu (14/8) lalu.

Dalam pelaksanaan lelang tersebut, pemerintah menargetkan menghimpun dana Rp 33 triliun. Sedangkan target maksimal SUN sebesar Rp 49,5 triliun.

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Dalam lelang SUN tersebut, pemerintah akan melelang sembilan seri yang masing-masingnya memiliki waktu jatuh tempo yang berbeda. Seri SPN03211118 (New Issuance) memiliki jatuh tempo 18 November 2021 dengan tingkat kupon diskonto. Seri SPN12220819 (New Issuance) jatuh tempo pada 19 Agustus 2022 dengan tingkat kupon diskonto.

Seri FR0090 (Reopening) memiliki jatuh tempo 15 April 2027 dengan tingkat kupon 5,12500 persen. Seri FR0091 (Reopening) memiliki jatuh tempo 15 April 2031 dengan tingkat kupon 6,375500 persen. Seri FR0088 (Reopening) memiliki jatuh tempo 15 Juni 2036 dengan tingkat kupon 6,25000 persen. Seri FR0092 (Reopening) memiliki jatuh tempo 15 Juni 2042 dengan tingkat kupon 7,12500 persen. Seri FR0089 (Reopening) memiliki jatuh tempo 15 Agustus 2051 dengan tingkat kupon 6,87500 persen.

Penanggulangan pandemi

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan sangat bergantung pada penanggulangan pandemi Covid-19 yang hingga kini masih belum bisa diprediksi kapan berakhir.

"Kalau diproyeksikan pandemi sudah mereda, kita sudah bisa seperti normal lagi atau new normal. Seharusnya kita bisa lebih optimis bisa tumbuh di atas 6 persen. Low base effect masih ada dan perekonomian punya momentum untuk melompat, asal ada dorongan dari kebijakan fiskal dan moneter," ujar Piter saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/8).

Piter mengharapkan pemerintah bisa lebih optimistis, agresif, dan tidak ragu-ragu dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna memberikan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan yang sempat naik karena pandemi.

"Jangan ragu-ragu menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang tinggi. Syaratnya pandemi harus bisa ditanggulangi dan pemerintah tidak ragu-ragu mendorong ekonomi dengan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif," ujar Piter.