Masuk Mal Pakai Swab Antigen Dinilai Perlu Dikaji Ulang
Masyarakat yang masuk mal harus tetap taat prokes.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan wajib Antigen untuk masuk mal.
“Itu harus dikaji ulang sebab tidak terlalu bermanfaat dan merugikan semua orang”, ujar Deddy Sitorus yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, dalam keterangan persnya, Kais (12/8).
Menurut Deddy, kebijakan sebelumnya yang mengharuskan sudah di vaksin agar bisa memasuki mal di Jakarta sudah cukup untuk meminimalisir resiko penularan. Dengan syarat, mereka yang masuk mal harus tetap taat prokes dengan menggunakan masker berlapis, menghindari kerumunan dan menjaga jarak.
Menurutnya, kewajiban antigen itu akan menyulitkan aktivitas ekonomi di mal, merugikan para tenant, pedagang, supplier, ojol dan masyarakat luas. "Ini akan menekan aktivitas ekonomi dalam bentuk rendahnya konsumsi publik,"ujar legislator dari Komisi 6 tersebut.
"Kita tahu bahwa konsumsi masyarakat itu justru sebagai salah satu faktor pendorong geliat ekonomi. Harusnya difasilitasi dan diedukasi, bukan dibuat sulit. Itu aneh sekali,"katanya.
Deddy mengaku heran kenapa hanya mal yang diwajibkan antigen, bagaimana dengan pasar yang sulit menerapkan prokes karena biasanya ruang gerak masyarakat sempit.
"Jika maksudnya melindungi masyarakat, harusnya Kementerian Perdagangan dan Kemenkes memonitor penerapan prokes di pasar tradisional yang lebih beresiko,"katanya.
Mungkin pengambil kebijakan kurang memahami tekanan ekonomi yang dialami para pedagang dan masyarakat kecil. Biaya untuk swab antigen itu ratusan ribu, tidak terjangkau oleh masyarakat.
"Ini memberatkan masyarakat dan merugikan pedagang,"ujarnya.
Menurutnya, lebih baik melakukan pengawasan dan pengetatan di lapangan dari pada mewajibkan swab antigen. Selain mendorong konsumsi, mal dan pasar juga adalah tempat interaksi sosial dan relaksasi bagi sebagian masyarakat.
"Yang ditambah harusnya implementasi prokesnya di lapangan, bukan pengeluaran tambahan bagi publik di masa ekonomi sulit seperti ini,"kata dia.