DPR Minta Penanganan Covid-19 Gunakan Komunikasi Solutif
Untuk penanganan Covid-19 butuh pola komunikasi solutif tak saling menyerang
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta antarkementerian berkoordinasi dan menerapkan pola komunikasi yang solutif dalam penanganan Covid-19.
"Antarkementerian tidak mungkin dalam penanganan Covid-19 berjalan masing-masing, maka pola komunikasi politik yang sifatnya koordinatif butuh pola komunikasi yang solutif, tidak saling menyerang atau saling lempar," kata politikus dari Fraksi PDIP tersebut dalam dialog produktif tentang mengupas skema bansos dikala pandemi yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (4/8).
Menurut dia, dalam penyaluran bansos bagi warga yang terdampak pandemi juga perlu duduk bersama mencari solusi praktis, agar permasalahannya dapat diselesaikan sehingga tepat sasaran. Sebelumnya, masih ada laporan terkait pungutan liar atau pun pemotongan bansos di daerah serta masih ada yang tidak tepat sasaran. Dia mengatakan, pada penyaluran bantuan sosial, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga tidak bisa parsial.
Terkait pengawasan bansos, Diah menyebut DPR mengawasi termasuk di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, juga menerima banyak masukan. "Bahkan di tiap prosesnya kita berkomunikasi dengan Menteri Sosial dan perangkatnya termasuk bagaimana distribusi PT Pos dan Bulog kita semua memantau," tambahnya.
Berbagai bansos telah dialokasikan pemerintah dalam upaya membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi. Diantaranya, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dengan bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, pemerintah telah mengalokasikan BST sebesar Rp 15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama Mei-Juni 2021, yang cair pada Juli dengan nilai bantuan Rp 600 ribu per KPM. Pemerintah juga telah bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kilogram (kg) untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako nonPKH.
Program bansos terbaru Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk memberikan bantuan bagi 5,9 juta KPM yang sama sekali baru, dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah. Masing-masing KPM akan menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu selama Juli-Desember 2021.