Assad Minta Perdana Menteri Bentuk Pemerintahan Baru Suriah

REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Presiden Suriah Bashar al-Assad memerintahkan Perdana Menteri Hussein Arnous untuk segera membentuk pemerintah baru. Perintah pada Ahad (1/8) itu disampaikan setelah pemilihan presiden Mei lalu memperpanjang masa kekuasaan Assad yang sudah dua dekade.

Awalnya Assad menunjuk Arnous sebagai perdana menteri pada bulan Agustus tahun lalu. Menggantikan Imad Khamis yang dipecat karena Suriah belum dapat keluar dari krisis ekonomi dan penurunan nilai mata uang.

Pada bulan lalu, Assad mengambil sumpah untuk masa jabatan keempatnya setelah memenangkan pemilihan presiden akhir Mei lalu. Negara-negara Barat menganggap pemilihan tersebut hanya sebuah pertunjukan.  

PBB mengatakan pemilihan umum tersebut menghilangkan kemungkinan pemilihan umum yang diawasi lembaga internasional agar mengembalikan stabilitas dan menyelesaikan konflik di Suriah.

Selama beberapa tahun terakhir pemerintah Assad mengambil serangkaian kebijakan tidak populer. Hal itu mulai dari menaikan harga bahan bakar, memperketat penjatahan roti sampai menahan subsiden untuk menghemat anggaran sementara Suriah mengalami krisis finansial di bawah sanksi negara-negara Barat yang ketat.

Pemerintah Suriah menyalahkan sanksi-sanksi itu sebagai penyebab kesulitan yang dialami rakyat. Jatuhnya nilai mata uang juga menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga masyarakat kesulitan membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari.