Survei: Biaya Transportasi Warga DKI Rp 500 Ribu per Bulan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengungkapkan bahwa mayoritas warga Ibu Kota mengalokasikan Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per bulan untuk transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ketua DTKJ Haris Muhammadun mengatakan, data itu terungkap setelah dilakukan survei terhadap 1.523 responden yang merupakan pengguna transportasi umum di Jabodetabek.

"Survei ini menggambarkan kondisi normal kegiatan pergerakan masyarakat sehari-hari per bulannya," kata Haris dalam "Forum Group Discussion 3 Pilar Integrasi" dengan tema "Masa Depan Transportasi Jakarta", Rabu.

Dalam survei tersebut, Haris menyebut, terungkap bahwa sebanyak 62,6 persen masyarakat mengeluarkan biaya Rp 500 ribu per bulan untuk transportasi umum. Sementara itu, yang mengeluarkan Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta ada 25,7 persen.

Lalu, warga yang pengeluarannya untuk transportasi sebesar Rp 1 juta-Rp 2 juta ada 7,2 persen. Mereka yang mengalokasikan Rp 2 juta untuk transportasi sebanyak 4,9 persen.

Untuk pengeluaran transportasi pribadi, termasuk kendaraan pribadi, ojek daring atau ojek pangkalan dan taksi daring yang biasanya digunakan warga sebelum naik ke transportasi umum, tercatat sebanyak 45,6 persen warga mengeluarkan biaya sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Selain itu, sebanyak 34,3 persen warga mengeluarkan kurang dari Rp 500 ribu untuk keperluan serupa.

Lalu, sebanyak 14,8 persen mengeluarkan biaya Rp 1 juta hingga Rp 2 juta serta yang mengeluarkan lebih dari Rp 2 juta ada 5,2 persen. Haris mengatakan, temuan ini memperlihatkan dibutuhkan integrasi tarif oleh masyarakat agar lebih efisien.

"Artinya, gimana integrasi tarif yang akan dilakukan nanti itu bisa menarik sehingga apa yang dicita-citakan, yaitu transportasi umum menjadi yang utama di Jakarta itu segera terwujud," tutur Haris.

Dari informasi yang didapatkan, DKI Jakarta akan memulai integrasi sistem pembayaran dalam transportasi umum. Bagi masyarakat, mereka akan mendapatkan berbagai kemudahan, keamanan, kenyamanan, kecepatan, serta tarif terjangkau untuk menggunakan antarmoda transportasi umum.

Selanjutnya, bagi perusahaan operator manfaatnya adalah dapat meningkatkan jumlah penumpang, bisnis proses yang dijalankan menjadi lebih efektif dan efisien, pengelolaan aset lebih efisien, serta seamless transaction. Bagi pemerintah, adanya integrasi ini akan menghasilkan kebijakan penerapan tarif yang tepat sasaran, mengurangi subsidi jangka panjang, mengurangi kemacetan serta memperbaiki kualitas udara ibukota.

Tidak berhenti sampai ke integrasi tarif, nantinya Jakarta memiliki transportasi umum yang terintegrasi secara sistem. Hal ini akan dilakukan di fase kedua yakni pada Maret 2022 melalui penerapan Mobility as a Service (MaaS).

Layanan ini akan memberikan rekomendasi dan estimasi perjalanan bagi pengguna transportasi umum melalui Aplikasi JakLingko. Aplikasi JakLingko akan diperluas integrasinya dengan moda transportasi lain, seperti ojek daring, taksi daring, pariwisata, tempat kuliner, dan ada berbagai diskon yang menarik yang bisa dimanfaatkan.

Dengan mengintegrasikan moda transportasi dan sistemnya, maka Jakarta layaknya kora besar di negara maju yang dijadikan benchmark, yakni Inggris, Korea Selatan dan Hong Kong.