Korelasi Antara Angka Kematian Covid dan Capaian Vaksinasi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arie Lukihardianti, Rizky Suryarandika, Dessy Suciati Saputri, Febrianto Adi Saputro

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menilai, terdapat korelasi antara angka kematian Covid-19 dan capaian vaksinasi di suatu daerah. Menurutnya, pihaknya menemukan, untuk daerah dengan tingkat vaksinasi rendah maka persentase kematiannya pun tinggi.

Untuk daerah dengan capaian vaksinasi rendah, Ridwan Kamil menyebut, terjadi di Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Garut dan Kabupaten Indramayu.

"Ada dua daerah, yaitu Kota  Cirebon dan kota Bandung vaksinasi persentasinya tinggi dan tingkat kematiannya rendah," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (21/7).

Emil menjelaskan, dari sekitar 9 juta vaksin yang disalurkan pemerintah pusat untuk Jabar sudah terserap sebanyak 74 persen. Sisanya, dia akan menggunakan sebanyak 26 persen tersebut tidak untuk dosis kedua melainkan untuk memperluas wilayah vaksinasi.

Terlebih, kata dia, pemerintah pusat baru akan kembali menyalurkan vaksin pada Agustus mendatang.

"Saya perintahkan di sekolah-sekolah kemudian vaksin keliling untuk meningkatkan persentase. Jadi kalau pakai angka juta-juta Jawa Barat tuh sudah tinggi. Tapi kalau presentasi karena kita 50 juta penduduk memang perlu kerja keras tapi karena jatah dari pusatnya segitu ya udah kita baru mampu menghabiskan segitu," paparnya.

In Picture: Angka Kasus Kematian Akibat Covid-19

Sebelumnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mengajak semua masyarakat berpartisipasi dalam program vaksinasi. Karena, menurut Kepala Disparbud Jabar, Dedi Taufik, hal ini akan berpengaruh secara signifikan dalam pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi.

Dedi Taufik, menyampaikan hal tersebut  usai mengawal pelaksanaan Serbuan Vaksin atau vaksinasi massal yang diinisiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Sesko AU Lembang.

Acara yang berlangsung dari 21-25 Juli 2021 menyediakan kuota sebanyak 2.000 vaksin per hari. Target penerima merupakan pelaku industri pariwisata serta masyarakat umum dari wilayah Bandung Raya.

"Vaksinasi Covid-19 ini penting untuk mempercepat pemulihan sektor kesehatan dan juga ekonomi, termasuk pariwisata dan kebudayaan maupun industri kreatif. Jangan ragu, ketika ada kesempatan, ikut vaksin," ujar Dedi Taufik, Rabu (21/7).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) Prof Dr Budi Wiweko mendukung vaksinasi sebagai upaya mencegah infeksi Covid-19. Vaksinasi membuat sel imun lebih mengenal musuhnya dan dengan cepat dapat menghancurkan virus sebelum sempat memperbanyak diri.

"Cara vaksin bekerja adalah dengan memasukkan sedikit sel asing yang memiliki 'KTP musuh' ke dalam tubuh sehingga sel imun kita akan cepat mengenali dan mengidentifikasi," kata Prof Budi dalam keterangan pers, Selasa (20/7).

Prof Budi menerangkan biasanya pada dosis vaksin pertama, sel imun  baru menjalani penjajakan terhadap musuh. Lalu pada dosis kedua dan seterusnya sel imun lebih mengenali calon musuhnya sehingga cepat memproduksi dan mengerahkan bala bantuan untuk menghancurkan musuh.

"Know your enemy better, kira-kira begitulah vaksinasi akan membantu kita mencegah terjadinya infeksi yang belum ada obatnya," ujar Prof Budi.

Pemerintah pusat mengakui, pelaksanaan program vaksinasi nasional Covid-19 saat ini mulai menurun. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah terkendala proses distribusi.

“Beberapa daerah terkendala dalam proses distribusi dikarenakan situasi peningkatan laju kasus,” kata Siti Nadia saat dikonfirmasi, Rabu (21/7).

Selain itu, kurangnya stok vaksin di daerah juga disebabkan karena PT Bio Farma juga hanya mampu mengolah 3-5 juta bahan baku vaksin menjadi vaksin jadi. Sedangkan, untuk vaksin jadi yang sudah diterima pemerintah juga tak bisa langsung didistribusikan ke daerah karena masih memerlukan proses quality control.

“Satu, produksi Bio Farma yang hanya 3-5 juta untuk mengolah menjadi vaksin jadi. Kedua, masih ada proses untuk QC (quality control) untuk vaksin jadi yang kita terima,” jelas dia.

Siti Nadia pun berjanji pemerintah akan terus mengakselerasi program vaksinasi nasional setelah laju penambahan kasus dan penularan yang sangat cepat saat ini dapat ditangani.

Dari laporan Satgas Penanganan Covid-19, percepatan vaksinasi harian justru semakin menurun dalam tiga hari terakhir ini. Pada Selasa (20/7), hanya sebanyak 249.144 vaksinasi dosis pertama dan 50.937 vaksinasi dosis kedua.

Kemudian pada Senin (19/7), terdapat 422.067 vaksinasi dosis pertama dan 126.201 vaksinasi dosis kedua. Sedangkan pada Ahad (18/7), terdapat sebanyak 404.837 vaksinasi dosis pertama dan 56.295 vaksinasi dosis kedua.

Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan menteri kesehatan agar menghabiskan stok vaksin yang masih tersedia di berbagai daerah dan juga rumah sakit maupun puskesmas untuk mempercepat laju vaksinasi. Stok vaksin, kata dia, hanya dapat disimpan di PT Bio Farma.

Ia juga menginstruksikan agar percepatan program vaksinasi Covid-19 difokuskan pada tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Banten karena memiliki capaian vaksinasi yang masih rendah.

"Saya minta kepada Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah bahwa tidak ada stok untuk vaksin. Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya," kata dia.

"Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang ada hanya di Bio Farma. Yang lain-lain cepat habiskan, cepat habiskan, sehingga ada kecepatan. Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi, ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO," tegasnya, menambahkan.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksaan vaksinasi di daerah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan tidak membedakan skema pelaksanaan vaksinasi di daerah.

"Pelaksanaan vaksinasi di daerah manapun selama masih di Indonesia dan itu untuk warga negara kita harusnya tetap dilayani. Pemerintah daerah jangan membeda-bedakan asal usul daerah," kata Nurhadi kepada Republika, Selasa (20/7).

Ia mengatakan, penangangan pandemi harus dilakukan bersama-sama. Sebab virus tidak mengenal agama, suku, ras ataupun kelompok.

"Jadi, tidak ada lagi kata SARA, tidak ada lagi ego sektoral dalam pelaksanaan vaksinasi," ujarnya.

Ia mengimbau agar daerah tidak mempersulit masyarakat yang mau divaksin. Pemerintah pusat juga diharapkan satu komando agar kementerian tidak memberikan instruksi yang berbeda ke daerah.

Selain itu, politikus Partai NasDem itu mengatakan penghapusan syarat KTP domisili bagi peserta vaksinasi di seluruh pos pelayanan vaksinasi di seluruh Indonesia merupakan salah satu cara percepatan vaksinasi. Dengan demikian diharapakan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.

"Karena hanya dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, kita dapat keluar dari pandemi. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan ketersediaan stok vaksin agar tidak mengganggu proses percepatan vaksinasi," ungkapnya.